Koreksi Pasal 23

(1) Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dengan menerapkan asas praduga tak bersalah. (2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis dan Terlapor. (3) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar keputusan Majelis. (4) Terlapor berhak mendapat berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.