KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

KEPPRES Nomor 188 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PANITIA ANTAR DEPARTEMEN DAN LEMBAGA

Pasal 9

(1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa membentuk Panitia ANtar Departemen dan Lembaga yang diketahui pejabat yang ditunjuknya, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Panitia Antar Departemen, untuk menyususn Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut. (2) Permintaan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan langsung oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kehakiman, Menteri atau Pimpinan Lembaga yang terkait dengan materi yang akan diatur, dalam waktu tujuh hari kerja setelah diterimanya surat Menteri Sekretaris Negara mengenai pemberitahuan persetujuan prakarsa. (3) Permintaan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disertai salinan usul prakarsa yang telah memperoleh persetujuan PRESIDEN, konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut dan hal-hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang akan diatur. (4) Menteri atau Pimpinan Lembaga yang diminta, menugaskan ahli hukum, dan pejabat senior lainnya yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dalam Rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Penyampaian nama ahli hukum dan pejabat senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah tanggal penerimaan surat permintaan. (6) Surat ... (6) Surat Keputusan pembentukan Panitia ANtar Departemen telah ditetapkan paling lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal diterimanya surat Menteri Sekretaris Negara mengenai pemberitahuan persetujuan pemrakarsa.

Pasal 10

Kepala Biro Hukum atau Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Departemen atau Lembaga pemrakarsa, secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia ANtar Departemen.

Pasal 11

(1) Panitia Antar Departemen menitikberatkan pembahasan pada permasalah yang bersifat prinsip seperti kelengkapan objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan. (2) Kegiatan perancangan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Departemen atau Lembaga pemrakarsa yang secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antar Departemen. (3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada Panitia Antar Departemen untuk diteliti kesusuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. (4) Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib secara berkala atau sewaktu-waktu menyampaikan laporan kepada dan meminta petunjuk langsung dari Menteri atau Pimpinan Lembaga mengenai perkembangan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, permasalahan yang dihadapi, dan permintaan keputusan atau petunjuk mengenai permasalahan tersebut. Pasal 12 …

Pasal 12

(1) Panitia Antar Departemen secara berkala melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa untuk memperoleh pengarahan. (2) Panitia menyampaikan hasil perumusan akhir Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan disertai penjelasan secukupnya.

BAB III

KONSULTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Pasal 13

(1) Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa menyampaikan Rancangan UNDANG-UNDANG yang dihasilkan Panitia kepada Menteri Kehakiman dan Menteri atau Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait untuk memperoleh pendapatnya dan pertimbangan terlebih dahulu. (2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (3), pendapat dan pertimbangan dapat pula diminta kepada Perguruan Tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Tembusan permintaan pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Pasal 14 ...

Pasal 14

(1) Menteri atau Pimpinan lembaga terkait menyampaikan pendapat dan pertimbangan atas Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara. (2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pendapat dan pertimbangan. (3) Dalam hal pendapat dan pertimbangan dimintakan kepada pihak-pihal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka salinan pendapat dan pertimbangan tersebut disampaikan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah diterimanya setiap pendapat dan pertimbangan tersebut.

Pasal 15

(1) Menteri Kehakiman membantu mengolah seluruh pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara bersama-sama dengan pendapat dan pertimbangannya, dan menyampaikan secara terkonsolidasi kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa, dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara. (2) Dalam ... (2) Dalam hal Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa dan Menteri Kehakiman melihat adanya perbedaan diantara pendapat dan pertimbangan tersebut, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan dibantu Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara secepatnya menyelesaikan perbedaan tersebut dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. (3) Apabila upaya penyelesaian tersebut tetap tidak memberikan hasil, Menteri Sekretaris Negara bersama-sama Menteri Kehakiman dan Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa mengajukan permasalahan tersebut dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga yang bersangkutan. (4) Perumusan ulang Rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan Menteri atau Pimpina Lembaga pemrakarsa bersama-sama Menteri Kehakiman.

Pasal 16

Apabila Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut telah memperoleh kesepakatan, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa mengajukan Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut kepada PRESIDEN.

Pasal 17

(1) Apabila PRESIDEN menilai bahwa Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut masih mengandung beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek tertentu di bidang ideologi-politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, atau pertahanan keamanan, Menteri Sekretaris Negara mengundang Menteri Kehakiman, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa serta Menteri atau Pimpinan Lembaga yang terkait untuk menyelesaikannya. (2) Apabila ... (2) Apabila dipandang perlu, Menteri Sekretaris Negara dapat mengundang Perguruan Tinggi, organisasi di bidang sosial, politik, profesi, atau kemasyarakatan lainnya untuk diikutsertakan dalam upaya penyelesaian tersebut. (3) Dalam hal diperlukan perumusan ulang, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan kembali Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa untuk dirumuskan kembali bersama-sama Menteri Kehakiman. (4) Rancangan UNDANG-UNDANG disampaikan kembali kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 18

Menteri Sekretaris Negara melaporkan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 kepada PRESIDEN dan sekaligus mempersiapkan Amanat Presdien bagi penyampaiannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB V

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DISUSUN

Pasal 21

Rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat dan disampaikan kepada PRESIDEN, dilaporkan oleh Menteri Sekretaris Negara disertai saran mengenai Menteri yang akan ditugasi untuk mengkoordinasikan pembahasannya dengan Menteri atau Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait.

Pasal 22

Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Menteri yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pembahasannya berikut petunjuk-petunjuk PRESIDEN mengenai Rancangan UNDANG-UNDANG yang bersangkutan, dengan mengikutsertakan Menteri Kehakiman.

Pasal 23

(1) Menteri yang ditugasi mengkoordinasikan pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG secepatnya membentuk Panitia Antar Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 untuk membahas dan menyiapkan pendapat, pertimbangan, serta saran penyempurnaan yang diperlukan. (2) Panitia ... (2) Panitia Antar Departemen menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukannya, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri yang ditugasi mengkoordinasi pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG. (3) Panitia Antar dsepartemen melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12, serta bertugas membantu Menteri yang ditugasi PRESIDEN untuk mewakilinya dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 24

Menteri yang ditugasi untuk mengkoordinasi pembahasan UNDANG-UNDANG berkewajiban: 1. mengkonsultasikan Rancangan UNDANG-UNDANG dengan disertai pendapat, pertimbangan serta saran penyempurnaan yang diajukan Panitia Antar Departemen kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait. 2. menyelesaikan seluruh proses konsultasi hingga pelaporan Rancangan UNDANG-UNDANG kepada PRESIDEN diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat Menteri Sekretaris Negara mengenai penyampaian Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 25

(1) PRESIDEN menyampaikan kembali Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat PRESIDEN yang berisikan penerimaan untuk membahas lebih lanjut Rancangan UNDANG-UNDANG atau tidak menerimaannya. (2) Dalam ... (2) Dalam hal PRESIDEN menerima Rancangan UNDANG-UNDANG untuk dibahas lebih lanjut, dalam Amanat disebutkan Menteri yang ditugasi untuk mewakili dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG yang bersangkutan di Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Menteri yang ditugasi untuk mewakili PRESIDEN dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan ketentuan Pasal 20.