Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang BADAN INF...

Pasal 4

Badan Informasi dan Komunikasi Nasional terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Peningkatan dan Pengembangan Informasi dan Komunikasi; d. Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman; e. Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional; f. Inspektorat Utama.

Pasal 5

Koreksi

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas : a. memimpin Badan Informasi dan Komunikasi Nasional dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pelayanan informasi dan komunikasi nasional; c. MENETAPKAN kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan komunikasi nasional yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh PRESIDEN; d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan informasi dan komunikasi nasional.

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. pengkordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; d. pembinaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Informasi dan Komunikasi Nasional; f. pengkoordinasian penyusunan laporan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.

Pasal 10

Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional di bidang pengkajian dan pengembangan informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan informasi dan komunikasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan informasi dan komunikasi; b. pemantauan, pengumpulan, dan pengelolaan data dan informasi; c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pelayanan informasi; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi; e. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan informasi dan komunikasi.

Pasal 13

Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional di bidang pelayanan informasi media baru dan perfilman yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 14

Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi media baru dan perfilman.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi media baru dan perfilman; b. pelayanan informasi melalui media baru; c. pelayanan informasi melalui perfilman; d. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi media baru dan perfilman.

Pasal 16

Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Informasi dan Komunikasi Nasional di bidang pelayanan informasi melalui media cetak dan media tradisional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 17

Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi melalui media cetak dan media tradisional.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi melalui media cetak dan media tradisional; b. pelayanan informasi melalui media pers dan grafika; c. pelayanan informasi melalui publikasi; d. pelayanan informasi melalui media tradisional; e. pelayanan informasi wilayah dan luar negeri; f. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi melalui media cetak dan media tradisional.

Pasal 19

Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 20

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi : a. pemeriksaan administrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan proyek; b. pengevaluasian atas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; c. pengusutan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan; d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketujuh

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27