PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2022 tentang HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PEJABAT STRUKTURAL BANK TANAH

PERPRES Nomor 133 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

JENIS DAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Article 2

Correction

(1) Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan Fasilitas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional berdasarkan tata kelola yang baik. (2) Hak keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dan mempertimbangkan faktor kondisi kekayaan Bank Tanah. Bagran Kedua Jenis dan Besaran Hak Keuangan

Article 3

Correction

Jenis hak keuangan Pejabat Struktural Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa: a. Gaji atau Honorarium; b. Tunjangan; dan/atau c. Insentif Kinerja. Tanah

Article 4

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (21 Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Badan Pelaksana sebesar TOOyo (seratus persen); dan b. Deputi Badan Pelaksana sebesar 9oo/o (sembilan puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana. (3) caji... (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan. (4) Gqji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp.135.0OO.00O,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). (5) Perubahan besaran Gaji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditetapkan oleh PRESIDEN.

Article 5

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada: a. Komite; b. Sekretaris Komite; c. Dewan Pengawas; dan d. Sekretaris Dewan Pengawas. (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Ketua Komite sebesar 60% (enam puluh persen) dari Gqji Kepala Badan Pelaksana; b. Anggota Komite sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Gqii Kepala Badan Pelaksana; c. Sekretaris Komite sebesar 4Ooh (empat puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; d. Ketua Dewan Pengawas sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; e. Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas; dan f. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 2O%o ldua puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan setiap bulan.

Article 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas Tunjangan: a. hari raya; b. komunikasi; c. transportasi; d. perumahan; dan e. purna jabatan. Pasal7...

Article 7

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (2) T\rnjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali dari Gaji atau Honorarium. (3) T\.rnjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap hari raya Idul Fitri.

Article 8

(1) Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (2) TUnjangan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Article 9

(1) T\rnjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; dan c. Sekretaris Dewan Pengawas. (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari Honorarium. (3) T\rnjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan setiap bulan.

Article 10

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (2) Tunjangan... (21 Tlrnjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar: a. 25o/o (dua puluh lima persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana untuk Kepala Badan Pelaksana; dan b. 25%o (dua puluh lima persen) dari G4ii Deputi Badan Pelaksana untuk Deputi Badan Pelaksana. (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.

Article 11

(1) T\rnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Ttrnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari Gaji atau Honorarium masing-masing yang dibayarkan oleh Bank Tanah. (3) Tlrnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan pada saat purna jabatan. (4) Mekanisme pembayaran Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui lembaga keuangan/asuransi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana.

Article 12

(1) Insentif Kineq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Insentif Kineq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi capaian kine{a pada akhir tahun oleh Komite. (3) Besaran dan mekanisme pemberian Insentif Kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite berdasarkan usulan Kepala Badan Pelaksana dengan pertimbangan Dewan Pengawas. BagianKetiga...

Article 13

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa: a. kendaraan; b. jaminan kesehatan; c. keanggotaan; dan d. bantuan hukum.

Article 14

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disediakan bagi Kepala dan Deputi Badan Pelaksana dalam bentuk kendaraan roda 4 (empat). (21 Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeliharaan dan operasional.

Article 15

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggffa Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asuransi kesehatan tambahan. (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan kepada suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun. (4) Dalam hal anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menikah maka yang bersangkutan tidak mendapat jaminan kesehatan. Pasal 16. . .

Article 16

Fasilitas keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.

Article 17

(1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada Pejabat Struktural Bank Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harrrs mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Article 18

Hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah diberikan sejak Pejabat Struktural Bank Tanah diangkat.

Article 19

(1) Pejabat Struktural Bank Tanah yang diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memperoleh penghasilan sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) dari Gaji atau Honorarium bulan terakhir. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan, selama diberhentikan sementara.

Article 20

(1) Pajak atas Gaji dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditanggung dan menjadi beban Bank Tanah. (2) Pajak penghasilan atas Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditanggung oleh Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana. Pasal2L... Pasal 2 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB Kesatu

Umum

Article 2

Correction

(1) Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan Fasilitas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional berdasarkan tata kelola yang baik. (2) Hak keuangan dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dan mempertimbangkan faktor kondisi kekayaan Bank Tanah. Bagran Kedua Jenis dan Besaran Hak Keuangan

Article 3

Correction

Jenis hak keuangan Pejabat Struktural Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa: a. Gaji atau Honorarium; b. Tunjangan; dan/atau c. Insentif Kinerja. Tanah

Article 4

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (21 Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepala Badan Pelaksana sebesar TOOyo (seratus persen); dan b. Deputi Badan Pelaksana sebesar 9oo/o (sembilan puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana. (3) caji... (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan. (4) Gqji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp.135.0OO.00O,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). (5) Perubahan besaran Gaji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditetapkan oleh PRESIDEN.

Article 5

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada: a. Komite; b. Sekretaris Komite; c. Dewan Pengawas; dan d. Sekretaris Dewan Pengawas. (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Ketua Komite sebesar 60% (enam puluh persen) dari Gqji Kepala Badan Pelaksana; b. Anggota Komite sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Gqii Kepala Badan Pelaksana; c. Sekretaris Komite sebesar 4Ooh (empat puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; d. Ketua Dewan Pengawas sebesar 50% (lima puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; e. Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas; dan f. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 2O%o ldua puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan setiap bulan.

Article 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas Tunjangan: a. hari raya; b. komunikasi; c. transportasi; d. perumahan; dan e. purna jabatan. Pasal7...

Article 7

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (2) T\rnjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali dari Gaji atau Honorarium. (3) T\.rnjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap hari raya Idul Fitri.

Article 8

(1) Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (2) TUnjangan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Article 9

(1) T\rnjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; dan c. Sekretaris Dewan Pengawas. (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari Honorarium. (3) T\rnjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21diberikan setiap bulan.

Article 10

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada: a. Kepala Badan Pelaksana; dan b. Deputi Badan Pelaksana. (2) Tunjangan... (21 Tlrnjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar: a. 25o/o (dua puluh lima persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana untuk Kepala Badan Pelaksana; dan b. 25%o (dua puluh lima persen) dari G4ii Deputi Badan Pelaksana untuk Deputi Badan Pelaksana. (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.

Article 11

(1) T\rnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Ttrnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari Gaji atau Honorarium masing-masing yang dibayarkan oleh Bank Tanah. (3) Tlrnjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan pada saat purna jabatan. (4) Mekanisme pembayaran Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui lembaga keuangan/asuransi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana.

Article 12

(1) Insentif Kineq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Insentif Kineq'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi capaian kine{a pada akhir tahun oleh Komite. (3) Besaran dan mekanisme pemberian Insentif Kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komite berdasarkan usulan Kepala Badan Pelaksana dengan pertimbangan Dewan Pengawas. BagianKetiga...

BAB Ketiga

Fasilitas

Article 13

Correction

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa: a. kendaraan; b. jaminan kesehatan; c. keanggotaan; dan d. bantuan hukum.

Article 14

Correction

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disediakan bagi Kepala dan Deputi Badan Pelaksana dalam bentuk kendaraan roda 4 (empat). (21 Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeliharaan dan operasional.

Article 15

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan kepada: a. Sekretaris Komite; b. Dewan Pengawas; c. Sekretaris Dewan Pengawas; d. Kepala Badan Pelaksana; dan e. Deputi Badan Pelaksana. (21 Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggffa Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asuransi kesehatan tambahan. (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan kepada suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun. (4) Dalam hal anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menikah maka yang bersangkutan tidak mendapat jaminan kesehatan. Pasal 16. . .

Article 16

Fasilitas keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.

Article 17

(1) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada Pejabat Struktural Bank Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harrrs mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Article 18

Hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah diberikan sejak Pejabat Struktural Bank Tanah diangkat.

Article 19

(1) Pejabat Struktural Bank Tanah yang diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memperoleh penghasilan sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) dari Gaji atau Honorarium bulan terakhir. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan, selama diberhentikan sementara.

Article 20

(1) Pajak atas Gaji dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditanggung dan menjadi beban Bank Tanah. (2) Pajak penghasilan atas Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditanggung oleh Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana. Pasal2L... Pasal 2 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2022 tentang HAK KEUANGAN DAN FASILITAS PEJABAT STRUKTURAL BANK TANAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB III

Article 22

BAB IV

Article 23

BAB V

Article 24