PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PERMEN Nomor 5 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Non-PNS adalah warga negara INDONESIA diluar kalangan PNS, prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disebut JPT Madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris kementerian, deputi, dan staf ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan yang meliputi inspektur, kepala biro, sekretaris deputi, dan asisten deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 9. Jabatan Administrator adalah jabatan yang meliputi kepala bagian di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang meliputi kepala subbagian di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 11. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 13. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi. 14. Kelompok Rencana Suksesi adalah kelompok talenta yang berasal dari kotak 9 (Sembilan), 8 (delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk menduduki jabatan target. 15. Manajemen Talenta adalah sistem pengelolaan dalam mengakuisisi, mengembangkan, mempertahankan, menghargai, dan mempersiapkan pegawai sebagai kader pemimpin masa depan. 16. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. 17. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. 19. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian yang selanjutnya disebut PPK adalah Menteri. 20. Pejabat yang Berwenang Kementerian yang selanjutnya disebut PyB adalah Sekretaris Kementerian. 21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB III

PERSYARATAN PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB 1

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 2

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 3

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 4

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 5

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB 6

Article 28

Article 29

Article 30