PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERINTISAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN

PERMEN Nomor 8 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERENCANAAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN

Article 4

Correction

(1) PGL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan rencana PGL. (2) Rencana PGL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana PGL 5 (lima) tahun; dan b. rencana PGL 1 (satu) tahun.

Article 5

Correction

(1) Rencana PGL 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. tujuan dan strategi; b. target capaian dan kegiatan serta pentahapannya; c. sasaran; dan d. rencana anggaran. (2) Rencana PGL 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Kepala Badan; b. kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi; dan c. kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota, sesuai kewenangannya. (3) Rencana PGL 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan evaluasi.

Article 6

(1) Rencana PGL 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat: a. target capaian pada tahapan yang direncanakan; b. rencana kegiatan; dan c. rencana anggaran. (2) Rencana PGL 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. kepala pusat PGL; b. kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan provinsi; dan c. kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota, sesuai kewenangannya. (3) Rencana PGL 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan evaluasi. (4) Rencana PGL 1 (satu) tahun digunakan sebagai dasar pelaksanaan PGL pada tahun berikutnya.

Article 7

(1) Rencana PGL disusun melalui IKPGL. (2) IKPGL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. IKPGL untuk PGL tingkat nasional; b. IKPGL untuk PGL tingkat provinsi; dan c. IKPGL untuk PGL tingkat kabupaten/kota. (3) IKPGL untuk PGL tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan dan mencakup aspek-aspek: a. kebijakan strategis pembangunan lingkungan tingkat nasional dan kebijakan strategis lintas sektor terkait dengan sektor lingkungan; b. isu strategis nasional tentang lingkungan; c. potensi dan mitigasi bencana nasional serta target pencapaian penurunan emisi karbon dalam Nationally Determined Contribution (NDC); d. rencana pengembangan sumber daya manusia; dan/atau e. sumber daya pendukung. (4) IKPGL untuk PGL tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan aspek: a. kebijakan strategis pembangunan lingkungan tingkat provinsi; b. isu strategis lingkungan provinsi; c. potensi dan mitigasi bencana provinsi serta target pencapaian penurunan karbon; dan/atau d. sumber daya pendukung. (5) IKPGL untuk PGL tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan aspek: a. kebijakan strategis pembangunan lingkungan tingkat kabupaten/kota; b. isu strategis lingkungan kabupaten/kota; c. potensi dan mitigasi bencana kabupaten/kota serta target pencapaian penurunan karbon;; dan/atau d. sumber daya pendukung.

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN

Article 8

Correction

(1) PGL dilaksanakan melalui: a. pembinaan Perilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan; b. Pembinaan Jiwa Wirausaha Kreatif di Bidang Lingkungan; c. pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan; d. pendampingan dan/atau fasilitasi; e. penyuluhan; dan f. pemberian penghargaan. (2) PGL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Pembinaan Perilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. gerakan peduli dan berbudaya lingkungan dalam kehidupan keseharian, termasuk di sekolah dan lingkungan perkumpulan pendidikan yang relevan dengan tujuan berbudaya lingkungan; b. peningkatan kapasitas Perilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan; c. ajang kreativitas dan inovasi di bidang pelestarian fungsi lingkungan; d. pembinaan dan pengawasan lapangan serta asistensi budaya lingkungan; dan e. kegiatan lainnya yang relevan mendorong, menstimulus kelestarian lingkungan.

Article 10

(1) Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dan mendukung kebijakan pendidikan bermasyarakat atas program merdeka belajar dan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah.

Article 11

Pembinaan Jiwa Wirausaha Kreatif di bidang Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. pembinaan dan peningkatan kapasitas wirausaha Kreatif di bidang Lingkungan dan selaras lainnya yang mendukung dengan lingkungan; b. penumbuhan dan pengembangan ekonomi sirkular; c. pemagangan di lokasi usaha kreatif; d. dukungan atau fasilitasi perintisan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pelaksanaan usaha secara detail kelestarian dan keberlanjutan; dan e. dukungan promosi dan pencarian jaringan kerja.

Article 12

Pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. pemilihan dan/atau seleksi terbuka; b. pengukuhan; c. supervisi penyusunan rencana aksi; d. penugasan; e. pemantauan; f. pemberdayaan kader lingkungan melalui orientasi perintisan dan praktek lapangan; dan g. perintisan Pilot Project dengan disertai kelestarian dan berkelanjutan

Article 13

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kegiatan pembinaan Perilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan dan pembinaan jiwa wirausaha kreatif di bidang lingkungan. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. konsultasi; b. koordinasi; c. supervisi; d. fasilitasi dan perintisan; dan e. promosi pengembangan (development menegement).

Article 14

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. sosialisasi; b. kampanye; c. workshop; d. temu karya; e. temu teknis; f. publikasi dan ekspose; g. ajang kreatifitas dan inovasi; h. percontohan (demonstration field side); i. sekolah legal; dan j. metode penyuluhan lainnya.

Article 15

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap: a. individu; b. lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dunia usaha, komunitas kesamaan minat, satuan pendidikan formal dan lembaga masyarakat lainnya; c. gubernur dan bupati/wali kota; dan d. pihak lain yang terlibat dalam PGL. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlombaan dan pemberian apresiasi berdasarkan pada kriteria penilaian. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. bantuan dana pembinaan; b. sertifikat; c. piagam; d. trofi; e. paket kegiatan percontohan; f. studi banding; atau g. bentuk penghargaan lainnya.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Article 18

Correction

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PGL. (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri menugaskan Kepala Badan; b. gubernur menugaskan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi; dan c. bupati/wali kota menugaskan kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota. (3) Pemantauan pelaksanaan PGL dilakukan untuk menjamin terlaksananya setiap tahapan kerja yang direncanakan dan untuk menggerakkan sejak dini adanya masalah pada setiap tahapan kerja untuk diselesaikan secara cepat. (4) Untuk efektivitas serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi capaian target: a. terwujudnya generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. terwujudnya generasi berjiwa wirausaha kreatif untuk pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 19

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PGL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun dalam bentuk laporan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rencana kegiatan; b. pelaksanaan kegiatan; c. evaluasi; d. permasalahan dana rah penyelesaian; dan e. rencana tindak lanjut. (3) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh: a. bupati/wali kota kepada gubernur; dan b. gubernur kepada Menteri.

Article 20

Laporan evaluasi pelaksanaan PGL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan sebagai bahan perubahan/perbaikan terhadap: a. rencana PGL 5 (lima) tahun; b. dokumen analisis rencana pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan c. rencana Pengembangan PGL dengan memperluas bidang/sektor pembangunan nasional, setelah perintisan PGL dalam lingkup Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERINTISAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

BAB VIII

Article 22

BAB IX

Article 23