PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan

PERDA Nomor 1 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Bandung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung 6. Pemuda adalah Warga Negara INDONESIA yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. 7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. 8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda. 10. Pemberdayaan ... 10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. 11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha. 13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. 14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial. 17. Masyarakat adalah warga Negara INDONESIA yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. 18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif .

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Article 13

Correction

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

Article 14

Correction

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan : a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau c. meningkatkan kesadaran hukum. (2) Peran ... (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan : a. memperkuat wawasan kebangsaan; b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; e. menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau f. memberikan kemudahan akses informasi. (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 diwujudkan dengan mengembangkan: a. pendidikan politik dan demokratisasi; b. sumberdaya ekonomi; c. kepedulian terhadap masyarakat; d. ilmu pengetahuan dan teknologi; e. olahraga, seni dan budaya; f. kepedulian terhadap lingkungan hidup; g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Article 15

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk : a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara; b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; e. meningkatkan ... e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Article 17

Setiap Pemuda berhak mendapatkan: a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; c. advokasi; d. akses untuk pengembangan diri; dan e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Article 18

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

BAB XI

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Article 33

Correction

(1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda. (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Article 34

(1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional. (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah. (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi. (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. mengasah kematangan intelektual; b. meningkatkan kreativitas; c. menumbuhkan rasa percaya diri; d. meningkatkan daya inovasi; e. menyalurkan minat bakat; dan/atau f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 35 ...

Article 35

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan. (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya. (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki : a. keanggotaan; b. kepengurusan; c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Article 36

Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Article 37

Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Article 38

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB IX

Article 27

Article 28

Article 29

BAB X

Article 30

Article 31

Article 32

BAB XI

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

BAB XII

Article 39

BAB XIII

Article 40

BAB XIV

Article 41

Article 42

Article 43

BAB XV

Article 44