PP

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PP Nomor 16 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian / kmb aga dan / atau Penerima Penenrsan Surat Berharga Syariah Negara, yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2OO8 tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. MENETAPKAN 5. Pemrakarsa. . . 5. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga dan/atau penerima penerusan SBSN yang menyampaikan usulan Proyek. 6. Daftar Prioritas Proyek SBSN yang selanjutnya disingkat DPP SBSN adalah daftar Proyek yang layak dan siap berdasarkan penilaian Menteri Perencanaan untuk diusulkan pembiayaannya melalui SBSN pada tahun anggaran tertentu kepada Menteri. 7. Penerusan SBSN adalah pembiayaan yang bersumber dari penerbitan SBSN yang diberikan oleh Pemerintah kepada penerima Penerusan SBSN, yang diperuntukkan untuk penyelenggaraErn Proyek dan harus dibayar kembali oleh penerima Penerusan SBSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Penerima Penerusan SBSN adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara yang menerima pembiayaan dari Pemerintah yang dananya bersumber dari penerbitan SBSN, untuk penyelenggara€rn Proyek. 9. Perjanjian Penenrsan SBSN adalah kesepakatan tertulis yang dilakukan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan SBSN. 10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 11. Pembiayaan Terintegrasi adalah Proyek yang pembiayaannya menjadi satu kesatuan dengan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.Kerjasama. . . FRES!DEN REPIIBL|K INDONESIA 12. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 13. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. L4. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai BUMN. 16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 17.Pemerintah... 17. Pemerintah hrsat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana€rn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 19. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 20. L,embaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 21. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian / Lembaga yang bersangkutan. 22. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 23. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 24. Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yan g menyelen ggarakan uru san pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 25. Menteri. . . P]TESIDEN 25. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 39

Koreksi

(1) Menteri mengalokasikan anggaran Proyek dalam rancangan APBN atau rancang€rn APBN perubahan berdasarkan DPP SBSN yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan. (21 Pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan APBN atau rancangan APBN perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) atas Proyek yang pendanaannya bersumber dari Penerusan SBSN dilakukan setelah diterbitkannya persetujuan Penerusan SBSN oleh Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan APBN atau rancangan APBN Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

(l) Kementerian/Lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran SBSN sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (21 Menteri rnenJrusun rencana penerbitan SBSN untuk pembiayaan Proyek, termasuk rencana Penerusan SBSN sebagai bagian dari anggaran pembiayaan APBN. Pasal 41 . .. Pasal 4 1 Pengalokasian anggaran Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN secara keseluruhan. Pasal42 (1) Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Pemrakarsa Proyek, setelah alokasi anggaran Proyek ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN, termasuk perubahannya. {21 Alokasi anggaran Proyek yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen anggaran.

Pasal 43

Mekanisme penganggaran bagi Proyek yang telah mendapat alokasi anggaran dalam UNDANG-UNDANG APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Pasal 44

(l) Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan anggara.n untuk Proyek yang telah mendapat alokasi anggaran dalam UNDANG-UNDANG APBN atau UNDANG-UNDANG APBN perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan berdasarkan nilai nominal hasil penerbitan SBSN. (21 Nilai nominal hasil penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya mempakan penerimaan pembiayaan dan diperhitungkan sebagai bagian dari tambahan utang Pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Pembayaran dalam rangka dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. pelaksanaan Proyek ketentuan peraturan (2) Penyediaan... (21 Penyediaan dana untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pembiayaan pendahuluan; atau b. rekening khusus SBSN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Pengalokasian anggaran Froyek dalam UNDANG-UNDANG APBN atau UNDANG-UNDANG APBN pembahan dalam hal untuk Proyek baru yang merupakan belanja Kementeri an I l,embaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a di tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan melalui: a. pemanfaatan sisa dana SBSN dan/atau sisa kontraktual SBSN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan, tanpa menambah total alokasi SBSN pada tahun anggaran berjalan; b. pelaksanaan sebagian alokasi belanja SBSN pada Kementerian/[,embaga bersangkutan di tahun anggaran bedalan ke tahun anggaran berikutnya, tanpa menambah total alokasi SBSN pada tahun anggaran berjalan; dan/ atau c. pelaksanaan sebagian alokasi belanja rupiah murni pada Kementerian/ Lembaga bersangkutan di tahun €rnggaran berjalan ke tahun anggaran berikutnya, untuk menambah alokasi SBSN pada Kementerian/ Lembaga bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. (21 Proyek baru yang dapat diusulkan alokasinya pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a.merupakan...

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN a. merupakan prioritas Proyek sesuai arahan PRESIDEN atau hasil keputusan sidang kabinet;

Pasal 47

Koreksi

Pemrakarsa Proyek melakukan penatausahaan Proyek, yang minimal meliputi: a. pengelolaan administrasi penyelenggaraan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1; dan b. pengelolaan risiko termasuk langkah percepatan penyelesaian pelaksanaan Proyek.

Pasal 48

Koreksi

Pasal 48

(1) Pemrakarsa Proyek menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Proyek kepada Menteri dan Menteri Perencanaan yang minimal mencakup: a. perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik Proyek; dan b. perkembangan realisasi penyerapan dana. (21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap akhir triwulan, sampai dengan saat berakhirnya pelaksanaan Proyek. (3) Pemerintah Daerah sebagai Penerima Penemsan SBSN melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri setiap semester atas posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, termasuk alokasi pemenuhan kewajiban dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 49

(1) Menteri melakukan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai realisasi penyerapan serta aspek keuangan lain atas pelaksanaan Proyek. (21 Kegiatan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas: a. pengelolaan pelaksanaan pembayaran dana Proyek, termasuk kesesuaian rencana penarikan dana Proyek; b. pengelolaan administrasi penganggaran Proyek, termasuk langkah revisi dan rekomposisi anggaran Proyek; c pengelolaan REPUBL|K INDONESIA c. pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek termasuk langkah optimalisasi, percepatan, pelaksanaan luncuran/ lanjutan, penundaan atau penghentian pembayaran Proyek, serta mitigasi risiko kinerja penyerapan anggaran dan aspek fiskal dalam rangka Penerusan SBSN; dan d. pengelolaan rekening khusus SBSN dan/atau pembiayaan pendahuluan Proyek. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi penyerapan, serta aspek keuangan lain atas pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

(1) Menteri Perencanaan melakukan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai kinerja pelaksanaan Proyek. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai tata, cara penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

Pasal 51

(1) Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali Penerrrsan SBSN oleh Pemerintah Daerah. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penggunaan, dan pembayaran kembali Penerusan SBSN oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 52

(U Menteri dan Menteri Perencanaan dapat menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek mengenai langkah percepatan pelaksanaan Proyek, termasuk penyelesaian dan/atau pembatalan pembiayaan dalam hal: a. penyerapan anggaran rendah; dan/atau b. penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri Dalam Negeri dapat menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek mengenai langkah percepatan pelaksanaan Proyek Penerusan SBSN oleh Pemerintah Daerah, termasuk penyelesaian dan/ atau pembatalan pembiayaan dalam hal: a. penyerapan anggaran rendah; dan/atau b. penggunaan anggara.n tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rekomendasi mengenai langkah penyelesaian dan/atau pembatalan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan bersama oleh Menteri dan Menteri Perencanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB IV

BAB V

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB VI

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 52

BAB VII

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

BAB VIII

Pasal 57

BAB IX

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60