Koreksi Pasal 52

(U Menteri dan Menteri Perencanaan dapat menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek mengenai langkah percepatan pelaksanaan Proyek, termasuk penyelesaian dan/atau pembatalan pembiayaan dalam hal: a. penyerapan anggaran rendah; dan/atau b. penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Menteri Dalam Negeri dapat menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek mengenai langkah percepatan pelaksanaan Proyek Penerusan SBSN oleh Pemerintah Daerah, termasuk penyelesaian dan/ atau pembatalan pembiayaan dalam hal: a. penyerapan anggaran rendah; dan/atau b. penggunaan anggara.n tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rekomendasi mengenai langkah penyelesaian dan/atau pembatalan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan bersama oleh Menteri dan Menteri Perencanaan.