PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PERPRES Nomor 96 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang bertempat tinggal di INDONESIA. 4. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai WNI. 5. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. 6. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk INDONESIA. 7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. 8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 10. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 11. Dokumen Perjalanan adalah paspor Republik INDONESIA dan surat perjalanan laksana paspor Republik INDONESIA. 12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota. 16. Perwakilan Republik INDONESIA adalah Kedutaan Besar Republik INDONESIA, Konsulat Jenderal Republik INDONESIA, dan Konsulat Republik INDONESIA.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 62

Koreksi

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif.

Pasal 63

Koreksi

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Perwakilan dilaksanakan melalui tahapan: a. pelaporan; b. verifikasi dan validasi; c. perekaman data; dan d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 64

(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. (2) WNI yang berada di luar wilayah Republik INDONESIA wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik INDONESIA. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara: a. manual; dan/atau b. daring (online). (4) Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring (online) pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi setiap daerah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 65

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK. (2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (online).

Pasal 66

(1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik INDONESIA atau meminta bantuan kepada orang lain. (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental. (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Menteri MENETAPKAN kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Kebijakan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait; b. pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu) permohonan; c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai domisili; dan d. kebijakan lainnya yang ditetapkan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 68

(1) Menteri bertanggung jawab mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi; j. kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan k. kementerian atau lembaga lainnya. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan penggunaan SIAK terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam koordinasi pelaksanaan penggunaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga yang terkait dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melakukan integrasi dengan layanan SIAK.

Pasal 69

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: a. Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antardaerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan b. Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan.

Pasal 70

Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (online).

Pasal 71

Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Perwakilan melaksanakan penyimpanan secara digital data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB III

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

BAB IV

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

BAB V

Pasal 77

Pasal 78

BAB VI

Pasal 79

BAB VII

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83