PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERPRES Nomor 66 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 2. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 3. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan. 4. Unsur Pelayanan adalah satuan kerja di tingkat pusat yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam, dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI dan/atau Markas Besar Angkatan. 5. Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI terpusat yang berada di bawah komando Panglima. 6. Komando Utama Pembinaan yang selanjutnya disebut Kotama Bin adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan. 7. Penggunaan Kekuatan TNI adalah suatu proses menggunakan satuan TNI untuk mengatasi, menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional yang merupakan tanggung jawab Panglima dan dipertanggungjawabkan kepada PRESIDEN. 8. Pembinaan Kekuatan TNI adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok yang merupakan tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan di pertanggungjawabkan kepada Panglima. 9. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. 10. Operasi Militer untuk Perang yang selanjutnya disingkat OMP adalah segala bentuk pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap INDONESIA, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. 11. Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah PRESIDEN. (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Koreksi

(1) TNI merupakan lembaga yang dipimpin oleh Panglima. (2) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Pasal 4

(1) TNI mempunyai tugas pokok: a. menegakkan kedaulatan negara; b. mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan c. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah INDONESIA dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan OMP dan OMSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TNI Angkatan Darat mempunyai tugas: a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan; b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 6

TNI Angkatan Laut mempunyai tugas: a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 7

TNI Angkatan Udara mempunyai tugas: a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; dan d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Pasal 8

TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai fungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

BAB Kedua

Markas Besar TNI

Pasal 13

Koreksi

(1) Markas Besar TNI meliputi: a. unsur pimpinan terdiri atas: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima. b. unsur pembantu pimpinan terdiri atas: 1. Staf Umum TNI; 2. Inspektorat Jenderal TNI; 3. Staf Ahli Panglima; 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI; 5. Staf Intelijen TNI; 6. Staf Operasi TNI; 7. Staf Personalia TNI; 8. Staf Logistik TNI; 9. Staf Teritorial TNI; dan 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI. c. Unsur Pelayanan terdiri atas: 1. Pusat Psikologi TNI; 2. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI; 3. Pusat Pengendalian Operasi TNI; 4. Pusat Reformasi Birokrasi TNI; 5. Sekretariat Umum TNI; dan 6. Detasemen Markas Besar TNI. d. Balakpus terdiri atas: 1. Sekolah Staf dan Komando TNI; 2. Akademi TNI; 3. Badan Intelijen Strategis TNI; 4. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI; 5. Komando Operasi Khusus TNI; 6. Pasukan Pengamanan PRESIDEN; 7. Badan Pembinaan Hukum TNI; 8. Pusat Penerangan TNI; 9. Pusat Kesehatan TNI; 10. Pusat Polisi Militer TNI; 11. Pusat Keuangan TNI; 12. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI; 13. Pusat Pengkajian Strategis, Penelitian, dan Pengembangan TNI; 14. Badan Pembekalan TNI; 15. Pusat Pembinaan Mental TNI; 16. Pusat Sejarah TNI; 17. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI; 18. Pusat Kerjasama Internasional TNI; 19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI; 20. Pusat Pengadaan TNI; 21. Pusat Informasi Maritim TNI; 22. Komando Garnisun Tetap TNI; dan 23. Satuan Siber TNI. e. Kotama Ops terdiri atas: 1. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan; 2. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat; 3. Komando Armada Republik INDONESIA; 4. Komando Operasi Udara Nasional; 5. Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut; 6. Komando Daerah Militer; 7. Komando Pasukan Khusus; 8. Komando Lintas Laut Militer; dan 9. Korps Marinir. (2) Kotama Ops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 9 merangkap dan berfungsi sebagai Kotama Bin pada Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. (3) Jabatan yang terdapat dalam unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, Unsur Pelayanan, Balakpus, dan Kotama Ops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh perwira tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

BAB 1

Organisasi Markas Besar TNI

Pasal 13

Koreksi

(1) Markas Besar TNI meliputi: a. unsur pimpinan terdiri atas: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima. b. unsur pembantu pimpinan terdiri atas: 1. Staf Umum TNI; 2. Inspektorat Jenderal TNI; 3. Staf Ahli Panglima; 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI; 5. Staf Intelijen TNI; 6. Staf Operasi TNI; 7. Staf Personalia TNI; 8. Staf Logistik TNI; 9. Staf Teritorial TNI; dan 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI. c. Unsur Pelayanan terdiri atas: 1. Pusat Psikologi TNI; 2. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI; 3. Pusat Pengendalian Operasi TNI; 4. Pusat Reformasi Birokrasi TNI; 5. Sekretariat Umum TNI; dan 6. Detasemen Markas Besar TNI. d. Balakpus terdiri atas: 1. Sekolah Staf dan Komando TNI; 2. Akademi TNI; 3. Badan Intelijen Strategis TNI; 4. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI; 5. Komando Operasi Khusus TNI; 6. Pasukan Pengamanan PRESIDEN; 7. Badan Pembinaan Hukum TNI; 8. Pusat Penerangan TNI; 9. Pusat Kesehatan TNI; 10. Pusat Polisi Militer TNI; 11. Pusat Keuangan TNI; 12. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI; 13. Pusat Pengkajian Strategis, Penelitian, dan Pengembangan TNI; 14. Badan Pembekalan TNI; 15. Pusat Pembinaan Mental TNI; 16. Pusat Sejarah TNI; 17. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI; 18. Pusat Kerjasama Internasional TNI; 19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI; 20. Pusat Pengadaan TNI; 21. Pusat Informasi Maritim TNI; 22. Komando Garnisun Tetap TNI; dan 23. Satuan Siber TNI. e. Kotama Ops terdiri atas: 1. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan; 2. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat; 3. Komando Armada Republik INDONESIA; 4. Komando Operasi Udara Nasional; 5. Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut; 6. Komando Daerah Militer; 7. Komando Pasukan Khusus; 8. Komando Lintas Laut Militer; dan 9. Korps Marinir. (2) Kotama Ops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 9 merangkap dan berfungsi sebagai Kotama Bin pada Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. (3) Jabatan yang terdapat dalam unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, Unsur Pelayanan, Balakpus, dan Kotama Ops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh perwira tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 14

(1) Panglima merupakan pimpinan TNI yang dijabat oleh perwira tinggi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Panglima mempunyai tugas: a. memimpin TNI; b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; d. mengembangkan doktrin TNI; e. menyelenggarakan Penggunaan Kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; f. menyelenggarakan Pembinaan Kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; j. menggunakan komponen cadangan setelah di mobilisasi bagi kepentingan operasi militer; k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Pasal 15

(1) Wakil Panglima merupakan koordinator Pembinaan Kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (2) Wakil Panglima mempunyai tugas: a. membantu pelaksanaan tugas harian Panglima; b. memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI; c. melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap; dan d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.

BAB 2

Unsur Pimpinan

Pasal 14

Koreksi

(1) Panglima merupakan pimpinan TNI yang dijabat oleh perwira tinggi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Panglima mempunyai tugas: a. memimpin TNI; b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; d. mengembangkan doktrin TNI; e. menyelenggarakan Penggunaan Kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; f. menyelenggarakan Pembinaan Kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; j. menggunakan komponen cadangan setelah di mobilisasi bagi kepentingan operasi militer; k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Pasal 15

(1) Wakil Panglima merupakan koordinator Pembinaan Kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (2) Wakil Panglima mempunyai tugas: a. membantu pelaksanaan tugas harian Panglima; b. memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI; c. melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap; dan d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.

Pasal 16

(1) Kepala Staf Umum TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan Markas Besar TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (2) Kepala Staf Umum TNI bertugas membantu Panglima mengoordinasikan tugas Balakpus Markas Besar TNI dan Unsur Pelayanan Markas Besar TNI, memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Inspektorat Jenderal TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Inspektorat Jenderal TNI dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Inspektur Jenderal TNI dibantu oleh Wakil Inspektur Jenderal TNI, Sekretaris Inspektorat Jenderal TNI, dan 5 (lima) Inspektur Inspektorat Jenderal TNI.

Pasal 18

(1) Staf Ahli Panglima bertugas mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dan mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Ahli Panglima dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Koordinator Staf Ahli Panglima dibantu oleh 9 (sembilan) perwira Staf Ahli Tingkat III Panglima dan 17 (tujuh belas) perwira Staf Ahli Tingkat II Panglima.

Pasal 19

(1) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI bertugas membantu Panglima merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI, merumuskan kebijakan manajemen, merumuskan kebijakan penelitian dan pengembangan serta analisa sistem riset dan operasi, menyiapkan program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, dukungan anggaran, dan merumuskan kebijakan reformasi birokrasi TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI dipimpin Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima.

Pasal 20

(1) Staf Intelijen TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijen meliputi penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijen pertahanan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Intelijen TNI dipimpin oleh Asisten Intelijen Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Intelijen Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Intelijen Panglima.

Pasal 21

(1) Staf Operasi TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi meliputi penyusunan program operasi yang bersifat integratif, penyusunan peranti lunak operasi dan perumusan kebutuhan operasi (operational requirement) alat utama sistem senjata TNI, latihan gabungan, penggunaan kekuatan operasi dalam negeri, kerjasama keamanan militer dan perbatasan serta diplomasi militer, survei dan pemetaan, latihan bersama, penggunaan kekuatan operasi luar negeri dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Operasi TNI dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Operasi Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Operasi Panglima.

Pasal 22

(1) Staf Personalia TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Personalia TNI dipimpin oleh Asisten Personalia Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Personalia Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Personalia Panglima.

Pasal 23

(1) Staf Logistik TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Logistik TNI dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Logistik Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Logistik Panglima.

Pasal 24

(1) Staf Teritorial TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan daya tangkal dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Teritorial TNI dipimpin oleh Asisten Teritorial Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Teritorial Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Teritorial Panglima.

Pasal 25

(1) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang komunikasi, elektronika, perang elektronika dan teknologi komputer dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima.

BAB 3

Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 16

Koreksi

(1) Kepala Staf Umum TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan Markas Besar TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (2) Kepala Staf Umum TNI bertugas membantu Panglima mengoordinasikan tugas Balakpus Markas Besar TNI dan Unsur Pelayanan Markas Besar TNI, memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Koreksi

(1) Inspektorat Jenderal TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Inspektorat Jenderal TNI dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Inspektur Jenderal TNI dibantu oleh Wakil Inspektur Jenderal TNI, Sekretaris Inspektorat Jenderal TNI, dan 5 (lima) Inspektur Inspektorat Jenderal TNI.

Pasal 18

(1) Staf Ahli Panglima bertugas mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dan mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Ahli Panglima dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Koordinator Staf Ahli Panglima dibantu oleh 9 (sembilan) perwira Staf Ahli Tingkat III Panglima dan 17 (tujuh belas) perwira Staf Ahli Tingkat II Panglima.

Pasal 19

(1) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI bertugas membantu Panglima merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI, merumuskan kebijakan manajemen, merumuskan kebijakan penelitian dan pengembangan serta analisa sistem riset dan operasi, menyiapkan program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, dukungan anggaran, dan merumuskan kebijakan reformasi birokrasi TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI dipimpin Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima.

Pasal 20

(1) Staf Intelijen TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijen meliputi penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijen pertahanan negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Intelijen TNI dipimpin oleh Asisten Intelijen Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Intelijen Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Intelijen Panglima.

Pasal 21

(1) Staf Operasi TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi meliputi penyusunan program operasi yang bersifat integratif, penyusunan peranti lunak operasi dan perumusan kebutuhan operasi (operational requirement) alat utama sistem senjata TNI, latihan gabungan, penggunaan kekuatan operasi dalam negeri, kerjasama keamanan militer dan perbatasan serta diplomasi militer, survei dan pemetaan, latihan bersama, penggunaan kekuatan operasi luar negeri dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Operasi TNI dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Operasi Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Operasi Panglima.

Pasal 22

(1) Staf Personalia TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Personalia TNI dipimpin oleh Asisten Personalia Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Personalia Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Personalia Panglima.

Pasal 23

(1) Staf Logistik TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Logistik TNI dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Logistik Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Logistik Panglima.

Pasal 24

(1) Staf Teritorial TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan daya tangkal dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Teritorial TNI dipimpin oleh Asisten Teritorial Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Teritorial Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Teritorial Panglima.

Pasal 25

(1) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI bertugas membantu Panglima menyelenggarakan fungsi staf di bidang komunikasi, elektronika, perang elektronika dan teknologi komputer dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. (3) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima dibantu oleh Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima.

Pasal 26

(1) Pusat Psikologi TNI bertugas menyelenggarakan dukungan dan layanan psikologi secara terpadu dan integratif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI. (2) Pusat Psikologi TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Psikologi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI. (3) Kepala Pusat Psikologi TNI dibantu oleh Wakil Kepala Pusat Psikologi TNI.

Pasal 27

(1) Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi dan elektronika bagi komando dan pengendalian Panglima dalam pelaksanaan operasi TNI. (2) Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI dipimpin oleh Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

Pasal 28

(1) Pusat Pengendalian Operasi TNI bertugas menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi TNI serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Pusat Pengendalian Operasi TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

Pasal 29

(1) Pusat Reformasi Birokrasi TNI bertugas menyelenggarakan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Pusat Reformasi Birokrasi TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

Pasal 30

(1) Sekretariat Umum TNI bertugas menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan TNI. (2) Sekretariat Umum TNI dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

BAB 4

Unsur Pelayanan

Pasal 26

Koreksi

(1) Pusat Psikologi TNI bertugas menyelenggarakan dukungan dan layanan psikologi secara terpadu dan integratif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI. (2) Pusat Psikologi TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Psikologi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI. (3) Kepala Pusat Psikologi TNI dibantu oleh Wakil Kepala Pusat Psikologi TNI.

Pasal 27

Koreksi

(1) Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi dan elektronika bagi komando dan pengendalian Panglima dalam pelaksanaan operasi TNI. (2) Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI dipimpin oleh Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari- hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

Pasal 28

(1) Pusat Pengendalian Operasi TNI bertugas menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi TNI serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Pusat Pengendalian Operasi TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

Pasal 29

(1) Pusat Reformasi Birokrasi TNI bertugas menyelenggarakan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Pusat Reformasi Birokrasi TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

Pasal 30

(1) Sekretariat Umum TNI bertugas menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan TNI. (2) Sekretariat Umum TNI dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 5

BAB 6

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6