PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang selanjutnya disebut Program PENA adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, dan/atau korban bencana. 2. Data Terpadu Kesejahteran Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 3. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 4. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga, dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap Risiko Sosial. 5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga atau seseorang yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial. 6. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada KPM. 7. Pusat Kendali adalah sistem terpadu berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Sosial dalam pengumpulan permasalahan, penanganan kasus, pemberian perintah, pergerakan sumber daya, pengendalian pelaksanaan perintah, media koordinasi, dan pelaporan untuk respon cepat penanganan masalah sosial. 8. Berdikari adalah keluarga atau seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. 9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PENA

Pasal 6

Koreksi

(1) Mekanisme Program PENA dilaksanakan melalui tahapan: a. asesmen; b. penyusunan proposal; c. penetapan; d. pelaksanaan; dan e. pemantauan dan evaluasi. (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk seluruh bentuk bantuan Program PENA.

Pasal 7

Koreksi

(1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan calon KPM Program PENA. (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui: a. kesesuaian antara minat, kemampuan diri, dan sumber daya; b. potensi untuk berkembang; dan/atau c. kebutuhan usaha atau bekerja. (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial. (4) Asesmen dilaksanakan menggunakan teknologi informasi yang disediakan oleh unit kerja yang membidangi data dan informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 8

(1) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah calon KPM dinyatakan lulus asesmen. (2) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan calon KPM dengan didampingi oleh pendamping sosial. (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rencana usaha dan rencana anggaran biaya. (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditelaah oleh tim pengkaji.

Pasal 9

Tim pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilaksanakan terhadap proposal yang dinyatakan layak oleh tim pengkaji. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran pada direktorat jenderal yang membidangi pemberdayan sosial.

Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan pemberian bantuan Program PENA.

Pasal 12

Bantuan Program PENA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh tim pengkaji.

Pasal 13

(1) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur. (2) Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PT Bank Negara INDONESIA (Persero) Tbk; b. PT Bank Rakyat INDONESIA (Persero) Tbk; c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; d. PT Bank Syariah INDONESIA Tbk; dan/atau e. PT Pos INDONESIA (Persero).

Pasal 14

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha KPM Program PENA. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk: a. bimbingan teknis; b. supervisi usaha; dan/atau c. promosi usaha.

Pasal 15

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan kepada KPM Program PENA untuk penguatan usaha KPM Program PENA. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian akses KPM Program PENA kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan untuk: a. mengukur kesinambungan peningkatan kesejahteraan KPM Program PENA; b. mengukur efektifitas Program PENA; dan c. merumuskan aksi koreksi atas pelaksanaan Program PENA. (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi: a. pemberdayaan sosial; b. rehabilitasi sosial; dan/atau c. perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Program PENA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25