PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

PERMEN Nomor 4 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada para pihak yang berkontribusi positif dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri. 2. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di INDONESIA, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara INDONESIA, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. 3. Pengguna Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi, badan usaha, atau badan hukum yang wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Produsen adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan industri. 5. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 6. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa. 7. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi capaian nilai TKDN. 8. Penilaian adalah kegiatan perolehan informasi perihal peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam memberikan Penghargaan. 9. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan Penilaian. 10. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. 13. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghargaan diberikan berdasarkan Penilaian. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penggunaan Produk Dalam Negeri selama 1 (satu) tahun anggaran. (3) Dalam hal kegiatan PSN yang dilakukan untuk tahun jamak (multiyears), Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proyek tersebut selesai.

Pasal 6

Koreksi

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. capaian belanja produk yang memiliki Sertifikat dan belanja Produk Dalam Negeri; c. kepemilikan nilai TKDN pada produk; d. penggunaan produk dari Produsen dalam pengadaan; dan e. pelaksanaan kampanye penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pasal 7

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g meliputi aspek: a. perencanaan; b. realisasi; c. evaluasi; dan d. kampanye. (2) Penilaian pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. terlaksananya penyusunan program dan anggaran yang telah mempertimbangkan ketersediaan Produk Dalam Negeri dan kemampuan industri dalam negeri; b. ketaatan pencantuman rencana pengadaan yang dicatatkan sebagai Produk Dalam Negeri; dan/atau c. pencantuman persyaratan nilai TKDN dalam kerangka acuan kerja pelaksanaan pengadaan. (3) Penilaian pada aspek realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemilihan Produk Dalam Negeri dengan nilai TKDN di atas 25% (dua puluh lima persen) ketika sudah terdapat barang dengan penjumlahan nilai TKDN dan bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen); b. pemilihan Produk Dalam Negeri selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. penerapan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai TKDN; dan/atau d. pelaksanaan penerapan nilai TKDN pada pengadaan konstruksi oleh Pengguna yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penilaian pada aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelaksanaan rekapitulasi pengadaan Produk Dalam Negeri; b. pembentukan mekanisme evaluasi; c. aktivitas tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau d. penanganan permasalahan pengadaan di lingkungan Pengguna. (5) Penilaian pada aspek kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan internal instansi Pengguna; dan/atau b. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan eksternal instansi Pengguna.

Pasal 8

Bobot Penilaian terhadap Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk: a. aspek perencanaan dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penilaian; b. aspek realisasi dengan bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Penilaian; c. aspek evaluasi dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penilaian; dan d. aspek kampanye dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penilaian.

Pasal 9

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap badan usaha yang melaksanakan kegiatan PSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi aspek: a. perencanaan; b. realisasi; dan c. kampanye. (2) Penilaian pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. koordinasi persiapan PSN dengan melibatkan industri dalam negeri dan para pemangku kepentingan; dan/atau b. penetapan komitmen nilai TKDN pada perencanaan proyek. (3) Penilaian pada aspek realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penghitungan realisasi TKDN pada PSN; dan/atau b. penanganan permasalahan penggunaan Produk Dalam Negeri. (4) Penilaian pada aspek kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan internal PSN; dan/atau b. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di masyarakat.

Pasal 10

Bobot Penilaian terhadap badan usaha yang melaksanakan kegiatan PSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan untuk: a. aspek perencanaan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penilaian; b. aspek realisasi dengan bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Penilaian; dan c. aspek kampanye dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penilaian.

Pasal 11

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi aspek: a. nilai TKDN; b. penerimaan; dan c. kampanye. (2) Penilaian pada aspek nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jumlah produk yang memiliki Sertifikat dari Produsen; b. nilai rata-rata TKDN produk sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau c. pemilikan nilai bobot manfaat perusahaan dari Produsen. (3) Penilaian pada aspek penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penggunaan produk yang memiliki Sertifikat dari Produsen pada Pengguna dan/atau Proyek; dan/atau b. kepuasan Pengguna terhadap produk yang bersangkutan. (4) Penilaian pada aspek kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan internal Produsen; dan/atau b. pelaksanaan sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri di masyarakat.

Pasal 12

Bobot Penilaian terhadap Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan untuk: a. aspek nilai TKDN dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penilaian; b. aspek penerimaan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Penilaian; dan c. aspek kampanye dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penilaian.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Tata cara Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas tahap: a. Penilaian awal; dan b. Penilaian akhir. (2) Penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan nominasi dari penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penetapan sub kategori jika diperlukan. (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan data dukung dan pemberian nilai akhir.

Pasal 14

Koreksi

(1) Penetapan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan berdasarkan pemetaan data awal. (2) Pemetaan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. untuk Pengguna berupa rekapitulasi pengadaan Produk Dalam Negeri yang berupa barang; dan b. untuk Produsen berupa data Sertifikat dan/atau bobot manfaat perusahaan. (3) Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 3 (tiga) calon penerima Penghargaan yang memenuhi pemetaan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

(1) Pemeriksaan data dukung dan pemberian nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan terhadap nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Pemeriksaan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan. (3) Pemberian nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 16

(1) Tata cara Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian dan paling sedikit beranggotakan: a. perwakilan dari Kementerian Perindustrian; b. perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; c. perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. perwakilan dari Lembaga Verifikasi. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk tiap pelaksanaan Penghargaan. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Berdasarkan Penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Tim Penilai menyampaikan rekomendasi penerima Penghargaan kepada Menteri.

Pasal 18

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri MENETAPKAN penerima Penghargaan. (2) Penetapan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganggu gugat.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB V

Pasal 20