PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 6 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disebut LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan melalui beberapa kanal Pengaduan. 3. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang selanjutnya disebut SP4K LAPOR adalah sistem pengelolaan Pengaduan melalui aplikasi LAPOR yang digunakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola Pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, pengabaian kewajiban, dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. 5. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan Pengaduan. 6. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan masyarakat yang mengandung informasi yang berkenaan dengan indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 7. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan masyarakat yang isinya dapat mengandung pertanyaan atau informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 8. Pelapor adalah seluruh warga negara INDONESIA atau penduduk yang memberikan laporan baik bersifat Pengaduan maupun bukan bersifat Pengaduan. 9. Terlapor adalah unit utama, kantor wilayah, unit pelaksana teknis, pejabat, atau pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaporkan melalui aplikasi LAPOR. 10. Admin Nasional adalah pelaksana Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mengelola pengaduan nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR. 11. Admin Instansi adalah Pelaksana pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada satuan kerja yang membidangi tugas dan fungsi kehumasan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 12. Pejabat Penghubung adalah pelaksana pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang membidangi fungsi kehumasan pada unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditunjuk sebagai pengelola LAPOR. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 15. Unit Utama adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian. 16. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian yang berkedudukan di provinsi serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan tugas teknsi operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian di wilayah. 18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

Koreksi

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui aplikasi LAPOR dilakukan secara berjenjang, yang terdiri atas: a. Admin Nasional; b. Admin Instansi; dan c. Pejabat Penghubung.

Pasal 6

Koreksi

(1) Admin Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berkedudukan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berkedudukan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian. (3) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berkedudukan pada setiap Unit Utama, Kantor Wilayah, dan UPT.

Pasal 7

Admin Instansi dan Pejabat Penghubung meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis terkait pengelola Pengaduan Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan oleh Kementerian maupun luar Kementerian.

Pasal 8

(1) Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas melakukan telaah dan verifikasi Pengaduan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung Pengaduan yang diterima; b. merumuskan jenis laporan Pengaduan berupa sengketa atau berupa indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengidentifikasi subjek dan objek Pengaduan; d. melakukan klarifikasi atas informasi dalam Pengaduan serta meminta dokumen pendukung kepada Pelapor, jika diperlukan; e. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia; f. menentukan kelayakan dan kelengkapan Pengaduan untuk diteruskan kepada Pejabat Penghubung atau tidak; g. meneruskan Pengaduan yang telah lengkap kepada Pejabat Penghubung berdasarkan kategori Pengaduan; h. meneruskan Pengaduan yang berkadar pengawasan kepada Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk ditindaklanjuti dan meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaporkan hasil telahaan kepada Admin Instansi dan/atau Pejabat Penghubung; i. mengarsipkan laporan Pengaduan yang tidak memiliki kelengkapan data dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah diminta kepada Pelapor untuk melengkapi; j. meneruskan laporan kepada Admin Nasional jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan Kementerian; dan k. melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

(1) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas memberikan telaah, verifikasi, dan respon terhadap Pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung Pengaduan yang diterima; b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia; c. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi; d. merespon dan menindaklanjuti Pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

Susunan, tugas, fungsi, dan tata kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja.

Pasal 11

(1) Kementerian membentuk tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR melalui keputusan Sekretaris Jenderal setiap tahun. (2) Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan membentuk tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR melalui keputusan pimpinan Unit Utama setiap tahun. (3) Kantor Wilayah membentuk tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah setiap tahun. (4) UPT membentuk tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR melalui keputusan kepala UPT setiap tahun.

BAB Kedua

Tugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 8

Koreksi

(1) Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas melakukan telaah dan verifikasi Pengaduan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung Pengaduan yang diterima; b. merumuskan jenis laporan Pengaduan berupa sengketa atau berupa indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengidentifikasi subjek dan objek Pengaduan; d. melakukan klarifikasi atas informasi dalam Pengaduan serta meminta dokumen pendukung kepada Pelapor, jika diperlukan; e. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia; f. menentukan kelayakan dan kelengkapan Pengaduan untuk diteruskan kepada Pejabat Penghubung atau tidak; g. meneruskan Pengaduan yang telah lengkap kepada Pejabat Penghubung berdasarkan kategori Pengaduan; h. meneruskan Pengaduan yang berkadar pengawasan kepada Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk ditindaklanjuti dan meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaporkan hasil telahaan kepada Admin Instansi dan/atau Pejabat Penghubung; i. mengarsipkan laporan Pengaduan yang tidak memiliki kelengkapan data dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah diminta kepada Pelapor untuk melengkapi; j. meneruskan laporan kepada Admin Nasional jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan Kementerian; dan k. melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

(1) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas memberikan telaah, verifikasi, dan respon terhadap Pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung Pengaduan yang diterima; b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia; c. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi; d. merespon dan menindaklanjuti Pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

Pasal 10

Susunan, tugas, fungsi, dan tata kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja.

BAB IV

TATA KELOLA

Pasal 13

Koreksi

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik LAPOR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Pengaduan yang masuk ke dalam aplikasi LAPOR dari masyarakat dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi diterima oleh Admin Instansi; b. Admin Instansi memverifikasi dan menelaah pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, dan data dukung pengaduan yang diterima paling lama dalam waktu 3 (tiga) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Admin Instansi meneruskan Pengaduan Berkadar Pengawasan kepada Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dan Inspektorat Jenderal melaporkan hasil telaahan paling lambat 7 (tujuh) Hari kepada Admin Instansi dan/atau Pejabat Penghubung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan salinan/tembusan kepada satuan kerja terlapor; d. Admin Instansi meneruskan Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan kepada: 1. Unit Utama; 2. Kantor Wilayah; atau 3. UPT, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan salinan/tembusan kepada satuan kerja terkait. e. Pejabat Penghubung Unit Utama merespon dan menindaklanjuti Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi LAPOR. f. Pejabat Penghubung Kantor Wilayah merespon dan menindaklanjuti Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima melalui aplikasi LAPOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pejabat Penghubung Kantor Wilayah dapat meneruskan Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan kepada Pejabat Penghubung divisi/Pejabat Penghubung UPT untuk dtindaklanjuti melalui aplikasi LAPOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Pejabat Penghubung UPT merespon dan menindaklanjuti Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima melalui aplikasi LAPOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal tindak lanjut Pengaduan Berkadar Pengawasan, Inspektorat Jenderal dapat membentuk tim pengawas internal atas Pengaduan masyarakat di lingkungan satuan kerja masing-masing. (2) Proses penelaahan tim pengawas internal terhadap Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan. (3) Hasil penelaahan tim pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal selesainya telaahan Pengaduan. (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim pengawas internal kepada Pejabat Penghubung. (5) Pejabat Penghubung dapat mengunggah hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aplikasi LAPOR.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24