PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

PERMEN Nomor 4 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 823), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 21

Koreksi

(1) Barang Kiriman yang berdasarkan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18: a. memiliki nilai pabean tidak melebihi FOB USD1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar); b. merupakan Barang Kiriman jemaah haji; atau c. merupakan Barang Kiriman hadiah perlombaan atau penghargaan, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai setelah Penyelenggara Pos menyampaikan CN kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman. (2) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai, merupakan pemberitahuan pabean impor dan diberikan tanggal pendaftaran. (3) Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan warga negara INDONESIA yang telah terdaftar untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji. (4) Barang Kiriman jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dikirim oleh jemaah haji yang menunaikan ibadah haji pada musim haji yang bersangkutan; b. CN disampaikan paling cepat setelah tanggal keberangkatan kelompok terbang pertama dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kepulangan kelompok terbang terakhir pada musim haji yang bersangkutan; c. dikemas dalam kemasan berukuran: 1. panjang maksimal 60 (enam puluh) sentimeter; 2. lebar maksimal 60 (enam puluh) sentimeter; dan 3. tinggi maksimal 80 (delapan puluh) sentimeter; dan d. tidak lebih dari 1 (satu) kemasan untuk setiap pengiriman. (5) Barang Kiriman hadiah perlombaan atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan hadiah dari perlombaan atau penghargaan internasional yang meliputi namun tidak terbatas pada bidang olahraga, ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, dan keagamaan; b. Pengirim Barang dan/atau Penerima Barang adalah warga negara INDONESIA yang menerima hadiah dari perlombaan atau penghargaan internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. terdapat dokumen atau bukti keikutsertaan dalam perlombaan atau penghargaan internasional yang berasal dari: 1. kementerian, lembaga, atau institusi di INDONESIA; 2. penyelenggara perlombaan atau penghargaan di luar negeri; dan/atau 3. media massa nasional atau internasional; dan d. bukan merupakan: 1. kendaraan bermotor; 2. barang kena cukai; dan/atau 3. hadiah dari undian atau perjudian. (6) Penyampaian CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang (self assessment), dalam hal Penerima Barang merupakan badan usaha; atau b. memberitahukan tarif dan nilai pabean sebagai pertimbangan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/atau SKP, dalam hal Penerima Barang selain badan usaha. (7) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data: a. nomor identitas Barang Kiriman; b. nomor dan tanggal pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest); c. negara asal; d. berat kotor (brutto); e. biaya pengangkutan; f. asuransi, jika ada; g. harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Free on Board (FOB); h. mata uang; i. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM); j. uraian jumlah dan jenis barang; k. International Mobile Equipment Identity (IMEI), apabila Barang Kiriman merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet; l. pos tarif/HS code; m. nomor dan tanggal invoice, jika Barang Kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan; n. nama dan alamat pengirim/penjual; o. nomor identitas pengirim/penjual, jika ada; p. nama dan alamat Penerima Barang; q. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Barang, jika tidak ada dapat menggunakan nomor identitas lain berupa nomor induk kependudukan untuk warga negara INDONESIA, nomor paspor untuk warga negara asing, atau nomor identitas lainnya untuk selain warga negara INDONESIA dan warga negara asing; r. nomor telepon Penerima Barang, jika ada; s. nama dan nomor identitas PPMSE, jika Barang Kiriman transaksinya melalui PPMSE; dan t. kantor penyerahan Barang Kiriman, jika ada. (8) Penyelenggara Pos yang bertindak sebagai PPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) harus menyampaikan data CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. 4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Koreksi

(1) Barang Kiriman yang: a. berdasarkan CN memiliki nilai pabean melebihi FOB USD1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang bukan merupakan badan usaha; dan/atau b. diimpor oleh Penerima Barang yang bukan merupakan badan usaha dan mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagai barang yang diimpor untuk dipakai setelah Importir menyampaikan PIBK ke Kantor Pabean tempat pemenuhan Kewajiban Pabean. (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Barang Kiriman jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Barang Kiriman hadiah perlombaan atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c. (2) PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Importir berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar. (3) Importir menyampaikan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Dokumen Pelengkap Pabean, termasuk dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan dalam hal Barang Kiriman wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan. (4) Importir dapat menyelesaikan Kewajiban Pabean dengan menyampaikan PIBK atas Barang Kiriman yang berdasarkan CN memiliki nilai pabean tidak melebihi FOB USD1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang bukan merupakan badan usaha. (5) Importir menguasakan pengurusan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) kepada Penyelenggara Pos yang bersangkutan. (6) Importir bertanggung jawab terhadap kebenaran PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4). (7) Dalam hal atas Barang Kiriman telah disampaikan PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara Pos tidak harus menyampaikan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). 5. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) berupa Surat, Kartu Pos, dan Dokumen: a. dibebaskan dari pengenaan bea masuk; dan b. tidak dipungut pajak dalam rangka impor. (2) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan nilai pabean ditetapkan tidak melebihi FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan sebagai berikut: a. diberikan pembebasan bea masuk; b. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan c. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (3) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan nilai pabean ditetapkan melebihi FOB USD3.00 (tiga United States Dollar) sampai dengan FOB USD1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan sebagai berikut: a. klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang; b. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan: 1. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); atau 2. besaran tarif tertentu atas komoditas tertentu; c. diberikan pengecualian dari pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, dan/atau bea masuk imbalan; d. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman dengan metode nilai pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk; e. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan f. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (4) Besaran tarif tertentu atas komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 ditetapkan sebesar: a. 0% (nol persen), untuk Barang Kiriman berupa buku dan barang lainnya, yang diklasifikasikan dalam pos 49.01, pos 49.02, pos 49.03, dan pos 49.04; b. 15% (lima belas persen), untuk Barang Kiriman berupa: 1. kosmetik atau preparat kecantikan, yang diklasifikasikan dalam pos 33.03, pos 33.04, pos 33.05, pos 33.06, dan pos 33.07; 2. barang dari besi atau baja, yang diklasifikasikan dalam bab 73; dan 3. jam tangan, yang diklasifikasikan dalam pos 91.01 dan pos 91.02; atau c. 25% (dua puluh lima persen), untuk Barang Kiriman berupa: 1. tas, koper dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam pos 42.02; 2. produk tekstil, garmen dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam bab 61, bab 62, dan bab 63; 3. alas kaki, sepatu dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam bab 64; 4. sepeda, skuter dan sejenisnya dengan penggerak motor listrik selain dalam kondisi completely knocked down, yang diklasifikasikan dalam pos tarif 8711.60.92, pos tarif 8711.60.93, pos tarif 8711.60.94, pos tarif 8711.60.95, dan pos tarif 8711.60.99; dan 5. sepeda tidak bermotor, yang diklasifikasikan dalam pos 87.12. (4a) Barang Kiriman berupa komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c: a. tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f; dan b. dipungut pajak penghasilan dengan tarif pembebanan sebesar 5% (lima persen). (5) Bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan PIBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sesuai dengan ketentuan dan tarif pembebanan yang berlaku umum (most favoured nation). 8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, dan Pasal 29D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Koreksi

(1) Barang Kiriman jemaah haji yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan pembebasan bea masuk dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah pengiriman paling banyak 2 (dua) kali pada musim haji yang bersangkutan; dan b. nilai pabean setiap pengiriman paling banyak FOB USD1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar). (2) Barang Kiriman jemaah haji yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah; dan b. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (3) Dalam hal jumlah pengiriman Barang Kiriman jemaah haji melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b. diberikan pengecualian dari pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, dan/atau bea masuk imbalan; c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan d. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (4) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman jemaah haji melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atas kelebihannya berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b. diberikan pengecualian dari pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, dan/atau bea masuk imbalan; c. dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan d. dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. (5) Pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d dilakukan tanpa surat keterangan bebas.

Pasal 43

Koreksi

(1) Penyelenggara Pos menyampaikan CN atas ekspor Barang Kiriman kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan ekspor dalam hal Barang Kiriman: a. memiliki berat kotor tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilogram; b. diekspor oleh Eksportir yang bukan merupakan badan usaha; dan/atau c. merupakan barang impor yang diberitahukan dengan CN yang akan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5). (2) CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat elemen data: a. nomor dan tanggal identitas Barang Kiriman; b. jenis ekspor Barang Kiriman; c. kategori ekspor Barang Kiriman; d. nama sarana pengangkut; e. nomor voyage/flight; f. negara tujuan; g. daerah asal Barang Kiriman; h. berat kotor; i. jumlah kemasan; j. biaya pengangkutan; k. asuransi, jika ada; l. harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Free on Board (FOB); m. cara penyerahan barang (incoterm); n. mata uang; o. bea keluar yang harus dibayarkan, jika Barang Kiriman merupakan barang yang dikenakan bea keluar; p. uraian jumlah dan jenis barang; q. pos tarif/HS code; r. nomor dan tanggal invoice, jika Barang Kiriman merupakan hasil transaksi perdagangan; s. jenis, nomor, dan tanggal dokumen perizinan, jika ada; t. nama dan alamat Pengirim Barang; u. nomor telepon Pengirim Barang, jika ada; v. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengirim Barang, jika tidak ada menggunakan nomor identitas lain berupa nomor induk kependudukan untuk warga negara INDONESIA, nomor paspor untuk warga negara asing, atau nomor identitas lainnya untuk selain warga negara INDONESIA dan warga negara asing; w. nama dan alamat penerima/ pembeli; x. nama dan nomor identitas PPMSE, apabila Barang Kiriman transaksinya melalui PPMSE; y. kode TPS, dalam hal pemasukan Barang Kiriman menggunakan sistem pintu otomatis (autogate system); dan z. Kantor Pabean pemuatan ekspor Barang Kiriman. (3) PPYD dapat melakukan ekspor Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen dan/atau Barang Kiriman Tertentu dengan menyampaikan daftar Barang Kiriman, yang paling sedikit memuat data untuk setiap jenis Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan/atau Barang Kiriman Tertentu berupa: a. jumlah satuan; dan b. total berat kotor. (4) Jika dalam daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat: a. barang larangan atau pembatasan; dan/atau b. barang yang dikenakan bea keluar, PPYD harus mengajukan CN atas Barang Kiriman yang bersangkutan. (5) PJT dapat melakukan ekspor Barang Kiriman berupa Surat dan/atau Dokumen, setelah menyampaikan CN dengan menambahkan elemen data rincian Surat dan Dokumen minimal memuat: a. jumlah Surat dan/atau Dokumen; b. daftar nomor identitas Barang Kiriman; c. daftar negara tujuan; d. daftar berat kotor; e. daftar nama dan alamat Pengirim Barang; dan f. daftar nama dan alamat penerima. (6) CN yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) merupakan pemberitahuan pabean ekspor dan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran. 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Koreksi

(1) Penyelenggara Pos menyampaikan: a. perincian pemberitahuan pabean kedatangan sarana Pengangkut (inward manifest) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); b. daftar Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (3); c. CN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 43 ayat (5); d. PIBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4); e. Pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2); dan f. Pemberitahuan Konsolidasi Barang Kiriman (PKBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ke Kantor Pabean melalui sistem pertukaran data elektronik. (2) Penyampaian oleh Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tulisan di atas formulir dalam hal: a. sistem pertukaran data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan; dan/atau b. SKP tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam. (3) Penyampaian CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam jangka waktu: a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak kedatangan Barang Kiriman impor; atau b. paling lambat sebelum Barang Kiriman ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan. (3a) Jangka waktu penyampaian CN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dikecualikan dalam hal Penyelenggara Pos melakukan konfirmasi kepada pengirim dan/atau penerima Barang Kiriman untuk penyampaian data CN secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8). (4) Dalam hal terdapat invoice, packing list, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean lainnya, Penyelenggara Pos harus menyertakannya pada saat penyampaian CN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau PIBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (5) Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem pertukaran data elektronik atau tulisan di atas formulir. 17. Ketentuan huruf V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 823) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. CN yang telah diajukan dan belum diberikan tanggal pendaftaran, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan b. CN yang telah diajukan dan telah diberikan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 823). 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG KIRIMAN V. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG KIRIMAN (PKBK) PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG KIRIMAN (PKBK) Nomor Pengajuan : .....(1)..... Nomor dan Tanggal Pendaftaran : .....(2)..... Penyelenggara Pos .....(3)..... PJT PPYD Kantor Pabean Pemuatan Ekspor Barang Kiriman : .....(8)..... NPWP : .....(4)..... Negara Tujuan : .....(9)..... Nama : .....(5)..... Nama Sarana Pengangkut : .....(10)..... Alamat : .....(6)..... No. Voyage/Flight : .....(11)..... Nomor Pokok PPJK : .....(7)..... Nomor Peti Kemas : .....(12)..... Jumlah Kemasan : .....(13)..... Jumlah Pengemas : .....(14)..... No. CN Keterangan Identitas Barang Kiriman Pendaftaran Nomor Tanggal Nomor Tanggal 1 2 3 4 5 6 ..(15).. ..(16).. ..(17).. ..(18).. ..(19).. ..(20).. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) : Diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan konsolidasi Barang Kiriman (PKBK) oleh Penyelenggara Pos. Nomor (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBK. Nomor (3) : Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: PPYD atau PJT, sebagai pihak yang melakukan konsolidasi. Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang melakukan konsolidasi. Nomor (5) : Diisi dengan nama pihak yang melakukan konsolidasi. Nomor (6) : Diisi dengan alamat lengkap dari pihak yang melakukan konsolidasi. Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat pemberian akses kepabeanan sebagai PPJK. Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pabean pemuatan ekspor Barang Kiriman. Nomor (9) : Diisi dengan negara tujuan ekspor barang konsolidasi. Nomor (10) : Diisi dengan nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean. Nomor (11) : Diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Voyage untuk sarana pengangkut laut dan flight untuk sarana pengangkut udara. Nomor (12) : Diisi dengan nomor peti kemas, dalam hal ekspor Barang Kiriman menggunakan peti kemas. Nomor (13) : Diisi dengan jumlah kemasan yang dikonsolidasikan. Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pengemas, dalam hal kemasan Barang Kiriman yang dikonsolidasi dikemas kembali dalam pengemas tertentu saat Barang Kiriman akan masuk ke Kawasan Pabean. Nomor (15) : Diisi dengan nomor urut data CN yang dikonsolidasikan. Nomor (16) : Diisi dengan nomor identitas Barang Kiriman CN. Nomor (17) : Diisi dengan tanggal identitas Barang Kiriman CN. Nomor (18) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN. Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pendaftaran CN. Nomor (20) : Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 27A

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 29B

Pasal 29C

Pasal 29D

Pasal 31

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 47

Pasal 49

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal II