PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Terhadap Pelayanan Keimigrasian dan Biaya Beban

PERMEN Nomor 14 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Paspor Biasa adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada warga negara INDONESIA untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 2. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara INDONESIA. 4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah INDONESIA. 5. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian lzin Tinggal. 6. Penjamin adalah orang, instansi, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah INDONESIA. 7. Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan di luar kemampuan yang tidak dapat dihindari. 8. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 9. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 12. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai keimigrasian.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN PASPOR BIASA

Pasal 2

Koreksi

(1) Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa Paspor Biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada: a. calon pekerja migran INDONESIA untuk pertama kali; b. warga negara INDONESIA yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah INDONESIA; atau c. warga negara INDONESIA yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri yang dibiayai penuh dari Pemerintah Republik INDONESIA. (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan. (3) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara INDONESIA yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk Paspor Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan berdasarkan Permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. alamat domisili; dan d. pekerjaan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan: a. bagi calon pekerja migran INDONESIA untuk pertama kali berupa nomor identitas pekerja migran INDONESIA yang sah; b. bagi warga negara INDONESIA yang tidak mampu dan menetap di luar wilayah INDONESIA: 1. kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan 2. keterangan tidak mampu dari otoritas negara setempat; c. bagi warga yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri dari Pemerintah Republik INDONESIA: 1. surat dan/atau dokumen resmi penerimaan dari institusi pemberi beasiswa; dan 2. surat rekomendasi pemberian paspor Rp0,00 (nol rupiah) dari institusi pemberi beasiswa.

Pasal 4

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Paspor Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Paspor Biasa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN SPLP

Pasal 6

Koreksi

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa SPLP dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada: a. warga negara INDONESIA yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri; atau b. warga negara INDONESIA dalam rangka repatriasi. (2) Warga dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal: a. Keadaan Kahar (Force Majeure); atau b. alasan kemanusiaan. (3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 7

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk SPLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan permohonan kepada Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik INDONESIA sesuai wilayah akreditasi warga negara INDONESIA. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. alamat domisili di INDONESIA; dan d. pekerjaan. (3) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a juga harus melampirkan: a. surat pembebasan resmi dari pemerintah negara asing tempat yang bersangkutan menjalani hukuman dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat bagi warga negara INDONESIA yang selesai menjalani hukuman di luar negeri; atau b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari pemerintah asing yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bermasalah di luar negeri dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat bagi warga negara INDONESIA yang dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri. (4) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b juga harus melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dari Perwakilan Republik INDONESIA di negara setempat.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disetujui, Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pada Perwakilan Republik INDONESIA menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan SPLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian SPLP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PENERBITAN VISA

Pasal 14

Koreksi

(1) Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa Visa dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada: a. Orang Asing yang dibutuhkan untuk mengatasi Keadaan Kahar; b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik INDONESIA; c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik INDONESIA atau perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum; d. Orang Asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; e. Orang Asing perwakilan: 1. pemerintah negara asing; 2. organisasi internasional; atau 3. lembaga swadaya masyarakat internasional, dalam rangka humanitarian assistance pada daerah bencana di wilayah INDONESIA; atau f. Orang Asing dalam rangka kepentingan pemerintah. (2) Jenis Visa kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa visa kunjungan. (3) Jenis Visa kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan atau Visa tinggal terbatas. (4) Jenis Visa kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa visa tinggal terbatas. (5) Jenis Visa kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f berupa visa kunjungan atau visa tinggal terbatas.

Pasal 15

Pasal 16

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 17

Format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Visa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Direktur Jenderal paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. pekerjaan; e. kewarganegaraan; dan f. keterangan Keadaan Kahar. (2) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait yang melakukan kerja sama bantuan program atau proyek kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. jabatan/keahlian; e. kewarganegaraan; dan f. jenis dan jangka waktu kerja sama bantuan program atau proyek. (3) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah atau perguruan tinggi negeri pemberi beasiswa kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. kewarganegaraan; dan e. lembaga pendidikan yang dituju. (4) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait dalam penerapan asas timbal balik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. kewarganegaraan; dan e. keterangan asas timbal balik. (5) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. kewarganegaraan; dan e. jabatan atau keahlian. (6) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Visa untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Direktur Jenderal atau persetujuan yang langsung diberikan oleh Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. pekerjaan; e. kewarganegaraan; dan f. keterangan keadaan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan pemerintah.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DALAM PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada: a. Orang Asing yang dibutuhkan untuk mengatasi Keadaan Kahar; b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik INDONESIA; c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik INDONESIA; d. Orang Asing menikah secara sah dengan warga negara INDONESIA yang menetap di INDONESIA dan tidak mampu; e. Orang Asing dalam pelaksanaan repatriasi ke INDONESIA; f. Orang Asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; g. Orang Asing perwakilan: 1. pemerintah negara asing; 2. organisasi internasional; atau 3. lembaga swadaya masyarakat internasional, dalam rangka humanitarian assistance pada daerah bencana di wilayah INDONESIA; atau h. Orang Asing dalam rangka kepentingan pemerintahan. (2) Jenis izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin tinggal kunjungan; b. izin tinggal terbatas; c. izin tinggal tetap; dan d. izin masuk kembali. (3) Jenis izin keimigrasian yang diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa izin tinggal kunjungan dan perpanjangannya. (4) Jenis izin keimigrasian yang diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g berupa: a. izin tinggal kunjungan dan perpanjangannya; atau b. izin tinggal terbatas dan perpanjangannya serta izin masuk kembali. (5) Jenis izin keimigrasian yang diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berupa: a. izin tinggal terbatas dan perpanjangannya serta Izin Masuk Kembali; atau b. izin tinggal tetap dan perpanjangannya serta izin masuk kembali. (6) Jenis izin keimigrasian yang diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa: a. izin tinggal kunjungan dan perpanjangannya; b. izin tinggal terbatas dan perpanjangannya serta Izin Masuk Kembali; atau c. izin tinggal tetap dan perpanjangannya serta izin masuk kembali.

Pasal 19

Pasal 20

Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Direktur Jenderal sejak permohonan dinyatakan lengkap untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 21

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada pemohon melalui Kepala Kantor Imigrasi. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak disetujui, pemohon membayar biaya permohonan Izin Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Izin Keimigrasian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 18

Koreksi

BAB Kedua

Persyaratan

Pasal 19

Koreksi

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. profesi atau keahlian; e. kewarganegaraan; f. jangka waktu tinggal; dan g. keterangan Keadaan Kahar oleh pejabat yang berwenang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait. (3) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi terkait yang melakukan kerja sama bantuan program atau proyek kepada Kepala Kantor Imigrasi paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. alamat domisili di INDONESIA; d. profesi atau keahlian; e. kewarganegaraan; f. nomor paspor; dan g. alasan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait. (5) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah atau perguruan tinggi negeri pemberi beasiswa kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor. d. kewarganegaraan; e. alamat domisili di INDONESIA; dan f. lembaga pendidikan. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga harus melampirkan rekomendasi dari pemberi beasiswa. (7) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan permohonan dari Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. alamat domisili di INDONESIA; d. kewarganegaraan; dan e. nomor paspor. (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga harus melampirkan: a. paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; c. Akta nikah/dokumen pernikahan yang sah; dan d. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah setempat atau yang setara. (9) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan permohonan dari Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat: a. nama Orang Asing; b. nama Penjamin (jika ada) c. tempat/tanggal lahir; d. alamat domisili di INDONESIA; e. profesi atau keahlian; f. kewarganegaraan; dan g. nomor paspor. (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) juga harus melampirkan: a. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan b. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah setempat atau yang setara. (11) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan permohonan pimpinan instansi terkait dalam penerapan asas timbal balik berdasarkan peraturan perundang- undangan atau perjanjian yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat: a. nama Orang Asing; b. nama Penjamin (jika ada) c. tempat/tanggal lahir; d. alamat domisili di INDONESIA; e. profesi atau keahlian; f. kewarganegaraan; g. nomor paspor; dan h. keterangan asas timbal balik. (12) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait dalam penerapan asas timbal balik berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang mengatur tentang pelaksanaan penerapan asas timbal balik. (13) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. kewarganegaraan; dan e. jabatan atau keahlian. (14) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait. (15) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi permohonan Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h diberikan berdasarkan pimpinan instansi pemerintah tingkat pusat kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan atau persetujuan yang langsung diberikan oleh Direktur Jenderal paling sedikit memuat: a. nama; b. tempat/tanggal lahir; c. nomor paspor; d. pekerjaan; e. kewarganegaraan; dan f. keterangan keadaan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan pemerintah. (16) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 20

Kepala Kantor Imigrasi meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Direktur Jenderal sejak permohonan dinyatakan lengkap untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP BIAYA BEBAN ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAMPAUI WAKTU

Pasal 23

Koreksi

Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak berupa biaya beban Orang Asing yang berada di wilayah INDONESIA melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada Orang Asing yang: a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit; b. dalam Keadaan Kahar (Force Majeure); c. berada di INDONESIA dan tidak mampu; d. berada di INDONESIA dalam rangka pelaksanaan deportasi; e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 24

(1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan berdasarkan permohonan dari Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama Orang Asing; b. nama Penjamin; c. tempat/tanggal lahir; d. alamat domisili di INDONESIA; e. pekerjaan; f. kewarganegaraan; g. nomor paspor; dan h. alasan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan: a. surat keterangan dari dokter rumah sakit jiwa bagi Orang Asing yang terganggu jiwanya atau gila, sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit bagi Orang Asing yang terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit; b. surat keterangan dari instansi pemerintah atau Kepolisian Negara dalam Keadaan Kahar (Force Majeure) bagi Orang Asing dalam Keadaan Kahar (Force Majeure); c. surat rekomendasi dari pemerintah daerah paling rendah setingkat dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah setempat atau yang setara bagi Orang Asing yang berada di INDONESIA dan tidak mampu; d. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kejaksaan Republik INDONESIA, atau pengadilan bagi Orang Asing yang dalam penanganan aparat penegak hukum bagi Orang Asing dalam penanganan aparat penegak hukum; dan e. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan bagi Orang Asing dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 25

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikecualikan bagi Orang Asing yang berada di INDONESIA dalam rangka pelaksanaan deportasi.

Pasal 26

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah). (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak disetujui, pemohon membayar biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 27

Format persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap biaya beban Orang Asing yang berada di wilayah INDONESIA melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025 MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS ANDRIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM PEMBERIAN PASPOR BIASA KOP SURAT KANTOR IMIGRASI Nomor : tanggal, bulan, tahun Sifat : Lampiran : Hal : Kepada, Yth. Pemohon Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam penerbitan Paspor Biasa dengan data sebagai berikut: nama : tempat/tanggal lahir : alamat domisili : pekerjaan : Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, (ttd) Tembusan: 1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS ANDRIANTO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM PEMBERIAN SPLP KOP SURAT KANTOR IMIGRASI/PERWAKILAN RI Nomor : tanggal, bulan, tahun Sifat : Lampiran : Hal : Kepada, Yth. Pemohon Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam penerbitan SPLP dengan data sebagai berikut: nama : tempat/tanggal lahir : alamat domisili di INDONESIA : pekerjaan : Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, (ttd) Tembusan: 1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS ANDRIANTO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM PEMBERIAN PAS LINTAS BATAS KOP SURAT KANTOR IMIGRASI Nomor : tanggal, bulan, tahun Sifat : Lampiran : Hal : Kepada, Yth. Pemohon Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam penerbitan Pas Lintas Batas dengan data sebagai berikut: nama : tempat/tanggal lahir : alamat domisili di INDONESIA : pekerjaan : Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, (ttd) Tembusan: 1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS ANDRIANTO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM PEMBERIAN VISA KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Nomor : tanggal, bulan, tahun Sifat : Lampiran : Hal : Kepada, Yth. Pemohon Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian Visa bagi Orang Asing dengan data sebagai berikut: nama : tempat/tanggal lahir : nomor paspor : pekerjaan : kewarganegaraan : keterangan keadaan kahar (force majeure) oleh pejabat yang berwenang: Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, (ttd) Tembusan: 1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS ANDRIANTO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DALAM PEMBERIAN IZIN KEIMIGRASIAN KOP SURAT KANTOR IMIGRASI Nomor : tanggal, bulan, tahun Sifat : Lampiran : Hal : Kepada, Yth. Pemohon Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) dalam pemberian izin keimigrasian bagi Orang Asing dengan data sebagai berikut: nama : tempat/tanggal lahir : profesi atau keahlian : kewarganegaraan : jangka waktu tinggal : keterangan keadaan kahar (force majeure) oleh pejabat yang berwenang: Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, (ttd) Tembusan: 1. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS ANDRIANTO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP BIAYA BEBAN ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAMPAUI WAKTU TIDAK LEBIH DARI 60 (ENAM PULUH) HARI KOP SURAT KANTOR IMIGRASI Nomor : tanggal, bulan, tahun Sifat : Lampiran : Hal : Kepada, Yth. Pemohon Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) biaya beban melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari bagi Orang Asing dengan data sebagai berikut: nama orang asing : nama penjamin : tempat/tanggal lahir : alamat domisili di INDONESIA : pekerjaan : kewarganegaraan : nomor paspor : alasan : Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, (ttd) Tembusan: 1. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS ANDRIANTO LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN BIAYA BEBAN FORMAT PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP BIAYA BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK KOP SURAT KANTOR IMIGRASI Nomor : tanggal, bulan, tahun Sifat : Lampiran : Hal : Kepada, Yth. Pemohon Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) biaya beban paspor hilang/rusak dengan data sebagai berikut: nama : tempat/tanggal lahir : alamat domisili : pekerjaan : Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana tersebut di atas. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, (ttd) Tembusan: 1. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS ANDRIANTO

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Terhadap Pelayanan Keimigrasian dan Biaya Beban

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26