Peraturan Menteri Nomor p-19-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PENATAAN BATAS AREAL KERJA IZIN PEMANFAATAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. 2. Batas sendiri areal kerja izin pemanfaatan hutan adalah batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang tidak berbatasan dengan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan lainnya. 3. Batas persekutuan areal kerja izin pemanfaatan hutan adalah batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang berbatasan dengan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan lainnya. 4. Citra satelit resolusi sangat tinggi adalah citra satelit dengan ketelitian citra kurang atau sama dengan 5 (lima) meter. 5. Peta trayek batas areal kerja adalah peta yang disusun melalui kegiatan ploting batas izin pemanfaatan hutan sesesuai Keputusan Menteri ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar. 6. Trayek batas adalah uraian arah deliniasi penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dari suatu titik/titik ukur ke titik ukur berikutnya di lapangan dan ditandai dengan tanda batas. 7. Peta kerja tata batas adalah peta hasil penyempurnaan dari peta trayek batas yang menggambarkan batas dan posisi pal-pal batas yang akan dipasang di lapangan. 8. Penetapan areal kerja adalah penetapan suatu areal kerja sebagai hasil dari pelaksanaan penataan batas yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Pedoman tata batas adalah pedoman yang memuat dasar pelaksanaan, uraian teknis trayek batas berupa azimuth, jarak dan informasi lainnya seperti titik ikatan berdasarkan peta trayek batas/peta kerja tata batas. 10. Penataan batas adalah kegiatan yang meliputi pembuatan rintis batas, pemasangan pal batas, pengukuran batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan penataan batas. 11. Rintis batas adalah jalur/garis batas yang dibuat dengan menebas semak belukar selebar 1 meter atau lebih. 12. Pal batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang terbuat dari bahan beton dengan rangka besi atau dari kayu kelas awet I/II atau tanda batas lainnya yang dipasang sepanjang trayek batas. 13. Berita Acara Tata Batas adalah berita acara tentang hasil pelaksanaan penataan batas. 14. Peta Tata Batas adalah peta yang menggambarkan posisi pal-pal batas yang telah dipasang di lapangan yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas. 15. Penetapan areal kerja izin pemanfataan hutan adalah penetapan suatu areal kerja sebagai hasil dari pelaksanaan penataan batas yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas. 16. Pemeliharaan batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk menjaga agar keadaan batas secara fisik tetap baik. 17. Pengamanan batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk menjaga agar tanda batas terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda batas. 18. Orientasi batas adalah kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas. 19. Rekonstruksi batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang dengan maksud mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya. 20. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 22. Panitia Tata Batas adalah Panitia yang dibentuk oleh gubernur untuk melakukan penyelenggaraan tata batas kawasan hutan di setiap kabupaten/kota. 23. Balai adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 24. Pemegang izin adalah pemegang izin pemanfaatan hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang merupakan batas kawasan hutan dapat berupa: a. batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang merupakan batas kawasan hutan dengan batas bukan kawasan hutan; b. batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang merupakan batas fungsi kawasan hutan; dan/atau c. batas areal izin pemanfaatan hutan yang berada dalam satu atau lebih fungsi (tidak berimpit dengan batas fungsi). (2) Batas areal izin pemanfaatan hutan yang berupa bukan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri: a. batas sendiri; dan/atau b. batas persekutuan.

Penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang batasnya sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan: a. tahapan pelaksanaan mengikuti tata cara pengukuhan kawasan hutan. b. hasil pelaksanaan berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan peta lampiran yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, sebagai batas kawasan hutan yang sekaligus merupakan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan.

Penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang batasnya sekaligus merupakan batas fungsi kawasan hutan: a. tahapan pelaksanaan mengikuti tata cara penataan batas fungsi kawasan hutan. b. hasil pelaksanaan berupa Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan dan peta lampiran yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Fungsi, sebagai batas fungsi kawasan hutan yang sekaligus merupakan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan.

(1) Pemegang izin wajib melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b.pelaksanaan tata batas; dan c. penetapan areal kerja.

(1) Pelaksanaan tata batas areal kerja izin pemanfaatan hutan dikoordinasikan oleh Kepala Balai. (2) Pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pedoman tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib melaporkan persiapan pelaksanaan tata batas kepada Kepala Balai. (3) Pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin sendiri atau pemegang izin menunjuk rekanan pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan.

(1) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan hasil tata batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan telaahan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pelaksanaan tata batas belum memenuhi ketentuan, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja wajib melakukan perbaikan. (3) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan hasil tata batas telah memenuhi ketentuan, Kepala Balai menyampaikan laporan hasil tata batas kepada Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan pelaksanaan tata batas dari Kepala Balai melakukan penilaian. (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal: a. mengembalikan laporan kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan, dalam hal laporan hasil tata batas terdapat kesalahan atau kekurangan. b. menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang penetapan areal kerja izin pemanfatan hutan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam hal laporan hasil tata batas telah memenuhi ketentuan. (3) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja wajib menyampaikan kembali hasil perbaikan laporan hasil tata batas. (4) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang penetapan areal kerja izin pemanfaatan hutan dan peta lampiran kepada Menteri. (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan penetapan areal kerja izin pemanfaatan hutan dan peta lampiran. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemegang izin wajib melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan. (2) Pemeliharaan dan pengamanan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar rintis batas dan pal batas dapat berfungsi sebagai acuan letak batas areal kerja izin pemanfaatan hutan.

(1) Biaya penataan batas, pemeliharaan dan pengamanan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan dibebankan kepada pemegang izin. (2) Penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang sekaligus merupakan batas luar dan/atau batas fungsi kawasan hutan, perhitungan besarnya biaya sesuai dengan standar biaya dibidang pengukuhan kawasan hutan. (3) Biaya pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi batas izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dibebankan kepada pemegang izin.

(1) Pemegang izin pemanfaatan hutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12 dan/atau Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dilapangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam peraturan Menteri yang mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. hasil tata batas areal kerja izin pemanfaatan hutan yang sudah mendapat keputusan dinyatakan tetap berlaku. b. proses tata batas area kerja izin pemanfaatan hutan dinyatakan tetap berlaku sampai pada tahapan yang terakhir dan tahapan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 900/Kpts-II/1999 yang mengatur pengukuran dan penataan batas areal kerja hak pengusahaan di bidang kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.