PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

PERMEN Nomor 33 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisir bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan Komoditas. 2. Komoditas adalah barang yang memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di Pasar Lelang Komoditas. 3. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) adalah Pasar Lelang Komoditas yang komoditasnya sudah tersedia sebelum terjadinya transaksi sesuai standar mutu, volume, dan jenis yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran pada hari terjadinya transaksi dan penyerahan Komoditas segera setelah terjadinya transaksi sesuai kesepakatan. 4. Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward) adalah Pasar Lelang Komoditas yang komoditasnya belum tersedia pada saat terjadi transaksi, yang pembayaran dan penyerahan komoditasnya pada waktu kemudian sesuai standar mutu, volume, dan jenis yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 5. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas. 6. Anggota Pasar Lelang Komoditas adalah peserta jual dan/atau peserta beli yang telah terdaftar pada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. 7. Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Lembaga Penjamin adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bertugas melakukan registrasi dan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas. 8. Pihak adalah setiap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, Anggota Pasar Lelang Komoditas, Lembaga Penjamin, dan Anggota Lembaga Penjamin. 9. Unit Penjaminan Pasar Lelang yang selanjutnya disebut Unit Penjaminan adalah unit yang mempunyai tugas untuk melakukan penjaminan atas transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dan merupakan bagian dari Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot). 10. Jaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah Komoditas yang akan dilelang, uang, atau surat berharga yang ditempatkan atau disetorkan oleh Anggota Pasar Lelang Komoditas untuk menjamin pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward). 11. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. 12. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. 13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 15. Gubernur adalah kepala daerah untuk wilayah provinsi. 16. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

BAB II

PENATAAN PASAR LELANG KOMODITAS

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dapat menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dan/atau Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward) setelah memperoleh perizinan berusaha berupa persetujuan dari Menteri. (2) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) memiliki tugas dan wewenang: a. menyiapkan sistem lelang, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; b. MENETAPKAN mekanisme lelang, waktu pelaksanaan, spesifikasi Komoditas, dan sesi lelang; c. MENETAPKAN mekanisme penjaminan; d. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon anggota tersebut menjadi Anggota Pasar Lelang Komoditas; e. MENETAPKAN besaran uang iuran Anggota Pasar Lelang Komoditas dan biaya layanan penyelenggaraan lelang; f. melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli anggota yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas; g. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Pasar Lelang Komoditas, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga dan kualitas Komoditas; h. MENETAPKAN mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Pasar Lelang Komoditas; dan i. mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas pelaksanaan mekanisme transaksi Pasar Lelang Komoditas dengan baik. (3) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward) memiliki tugas dan wewenang: a. menyiapkan sistem lelang, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; b. MENETAPKAN mekanisme lelang, waktu pelaksanaan, spesifikasi Komoditas, dan sesi lelang; c. melakukan kerja sama dengan Lembaga Penjamin untuk menjalankan mekanisme penjaminan transaksi dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; d. mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon anggota tersebut menjadi Anggota Pasar Lelang Komoditas; e. MENETAPKAN besaran uang iuran Anggota Pasar Lelang Komoditas dan biaya layanan penyelenggaraan lelang; f. melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli anggota yang terjadi di Pasar Lelang Komoditas; g. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Pasar Lelang Komoditas, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga dan kualitas Komoditas; h. MENETAPKAN mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Pasar Lelang Komoditas; dan i. mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas pelaksanaan mekanisme transaksi Pasar Lelang Komoditas dengan baik.

Pasal 7

(1) Kegiatan usaha penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum. (2) Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. (3) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti kewenangan untuk memberikan persetujuan atas kegiatan usaha penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus memiliki: a. kelembagaan paling sedikit terdiri dari komite keanggotaan, komite lelang, dan komite komoditas; b. keuangan sesuai dengan ketentuan untuk persyaratan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; c. sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; d. peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri; e. mekanisme penjaminan; f. sarana penyimpanan Komoditas, baik milik sendiri dan/atau sewa/kerja sama dengan pihak lain; g. mekanisme pengujian mutu Komoditas, termasuk keamanan pangan; dan h. kerja sama dengan Lembaga Penjamin dalam hal menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward). (2) Dalam melaksanakan mekanisme penjaminan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dapat memiliki Unit Penjaminan atau bekerja sama dengan Lembaga Penjamin. (3) Dalam hal peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terjadi perubahan, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib menyampaikan perubahan peraturan dan tata tertib tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

(1) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti kewenangan untuk memberikan persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas serta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (3). (2) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat: a. persyaratan Anggota Pasar Lelang Komoditas; b. jenis dan persyaratan mutu Komoditas; c. ketertelusuran Komoditas; d. mekanisme sistem lelang; e. mekanisme penjaminan; f. penyerahan Jaminan Transaksi; g. jadwal penyelenggaraan lelang; h. mekanisme dan tempat penyerahan Komoditas; i. fasilitas yang dipergunakan untuk lelang; j. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan k. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib. (3) Pedoman teknis mengenai tata cara penyusunan peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti.

Pasal 10

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas harus memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal: a. memahami ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas; b. memiliki pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; dan c. memiliki pengetahuan mengenai karakteristik Komoditas yang akan menjadi objek lelang.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Dalam hal penjaminan atas transaksi di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dilaksanakan melalui Unit Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) harus memiliki kerja sama dengan lembaga keuangan atau bank untuk penempatan Jaminan Transaksi yang berupa uang dan/atau surat berharga. (2) Anggota Pasar Lelang Komoditas wajib menempatkan uang dan/atau surat berharga yang dipergunakan sebagai Jaminan Transaksi pada lembaga keuangan atau bank atas nama Anggota Pasar Lelang Komoditas yang menerima manfaat penjaminan. (3) Anggota Pasar Lelang Komoditas wajib menyerahkan bukti telah ditempatkannya Jaminan Transaksi kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 13

(1) Anggota Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward) harus menjadi Anggota Lembaga Penjamin yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward). (2) Dalam hal penjaminan atas transaksi di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dilaksanakan melalui Lembaga Penjamin, Anggota Pasar Lelang Komoditas harus menjadi anggota Lembaga Penjamin yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot).

Pasal 14

(1) Anggota Pasar Lelang Komoditas terdiri dari: a. orang perseorangan; atau b. badan usaha. (2) Anggota Pasar Lelang Komoditas orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. warga negara INDONESIA, sebagai peserta jual dan/atau peserta beli; dan b. warga negara asing, hanya sebagai peserta beli. (3) Anggota Pasar Lelang Komoditas badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. badan usaha INDONESIA, sebagai peserta jual dan/atau peserta beli; dan b. badan usaha asing, hanya sebagai peserta beli.

Pasal 15

(1) Lembaga Penjamin hanya dapat melakukan kegiatan penjaminan atas transaksi yang terjadi dalam Pasar Lelang Komoditas setelah memperoleh perizinan berusaha dari Menteri. (2) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas. (3) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha sebagai Lembaga Penjamin. (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha sebagai Lembaga Penjamin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti.

Pasal 16

(1) Lembaga Penjamin wajib: a. memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan penjaminan atas transaksi yang terjadi dalam Pasar Lelang Komoditas; dan b. memiliki peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas yang telah mendapat persetujuan dari Menteri. (2) Dalam hal peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi perubahan, wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 17

(1) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti kewenangan untuk memberikan persetujuan atas peraturan dan tata tertib penjaminan transaksi dalam Pasar Lelang Komoditas serta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2). (2) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: a. persyaratan Anggota Lembaga Penjamin; b. mekanisme penjaminan dan penyelesaian penjaminan transaksi; c. mekanisme penempatan dan penggunaan Jaminan Transaksi; d. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan e. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib. (3) Pedoman teknis mengenai penyusunan peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti.

Pasal 18

(1) Lembaga Penjamin harus memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang Komoditas. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal: a. memahami ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Lelang Komoditas; dan b. memiliki pengetahuan mengenai kegiatan penjaminan Pasar Lelang Komoditas.

BAB Kesatu

Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Jaminan Transaksi

Pasal 11

Koreksi

(1) Setiap Anggota Pasar Lelang Komoditas harus menempatkan Jaminan Transaksi sebelum mengikuti pelaksanaan lelang. (2) Jaminan Transaksi dan mekanisme penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan mempertimbangkan karakteristik dan potensi risiko masing-masing Komoditas yang diperdagangkan melalui Pasar Lelang Komoditas. (3) Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan bertanggung jawab atas Jaminan Transaksi yang ditempatkan oleh Anggota Pasar Lelang Komoditas. (4) Penempatan Jaminan Transaksi untuk kegiatan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengelolaan Jaminan Transaksi dilakukan oleh Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan; b. Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai peserta beli menempatkan Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga; c. Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai peserta jual menempatkan Komoditas di Gudang yang dikuasai dan/atau disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) sebagai Jaminan Transaksi dan dapat disertai dengan Jaminan Transaksi berupa uang atau surat berharga yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib; d. dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) bekerja sama dengan Lembaga Penjamin, Jaminan Transaksi ditempatkan pada Lembaga Penjamin sebelum Anggota Pasar Lelang Komoditas mengikuti pelaksanaan lelang; dan e. dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) memiliki Unit Penjaminan, Jaminan Transaksi yang berupa uang atau surat berharga ditempatkan pada lembaga keuangan atau bank yang telah bekerja sama dengan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebelum Anggota Pasar Lelang Komoditas mengikuti pelaksanaan lelang. (5) Penempatan Jaminan Transaksi untuk kegiatan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengelolaan Jaminan Transaksi dilakukan oleh Lembaga Penjamin; b. mekanisme penjaminan transaksi dilakukan oleh Lembaga Penjamin yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward); c. Anggota Pasar Lelang Komoditas sebagai peserta jual dan peserta beli menempatkan Jaminan Transaksi pada Lembaga Penjamin sebelum mengikuti pelaksanaan lelang; dan d. Jaminan Transaksi yang ditempatkan oleh Anggota Pasar Lelang Komoditas berupa uang atau surat berharga.

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

PEMBINAAN PASAR LELANG KOMODITAS

Pasal 19

Koreksi

Menteri dan/atau bersama-sama dengan Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 20

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: a. MENETAPKAN norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; b. memberikan persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas beserta perubahannya; c. memberikan persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward) beserta perubahannya; d. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin. (2) Pembinaan Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: a. menyusun kebijakan nasional dalam rangka mendukung program pembinaan Pasar Lelang Komoditas; b. menyusun dan MENETAPKAN norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; c. mengoordinasikan pelaksanaan program kebijakan pembinaan Pasar Lelang Komoditas antar sektor terkait di tingkat nasional; d. MENETAPKAN tata cara pemberian persetujuan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin; e. MENETAPKAN tata cara pemberian persetujuan peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin; f. MENETAPKAN mekanisme pengawasan terhadap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin meliputi: 1) penetapan bentuk dan mekanisme penyampaian pelaporan berkala dan sewaktu- waktu atas penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; 2) pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas termasuk pengawasan atas serah terima fisik Komoditas yang dilakukan baik secara offsite dan/atau onsite; dan 3) pengawasan integritas Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin. g. menyelenggarakan rapat evaluasi atas kegiatan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin; h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin yang tidak aktif melaksanakan fungsinya untuk dapat dilakukan tindakan lebih lanjut; dan i. memberikan penghargaan terhadap pemerintah daerah dan/atau pelaku usaha yang dinilai telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas. (3) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti kewenangan pembinaan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan mengenai pedoman pemberian penghargaan terhadap pemerintah daerah dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan dalam Keputusan Menteri. (5) Ketentuan mengenai mekanisme pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, dan huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti.

Pasal 21

(1) Pembinaan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: a. memberikan asistensi, bimbingan teknis, dan pelatihan sumber daya manusia kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; b. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas; dan c. memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha terkait. (2) Pembinaan Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: a. mengoordinasikan pelaksanaan program kebijakan pembinaan Pasar Lelang Komoditas antar sektor terkait di tingkat daerah; b. menyiapkan ekosistem kelembagaan Pasar Lelang Komoditas; c. memberikan pelatihan dan pendampingan kepada sumber daya manusia Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; d. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan literasi Pasar Lelang Komoditas; dan e. mendorong perluasan pasar Komoditas unggulan daerah melalui sinergi program kemitraan, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. (3) Menteri dapat melimpahkan tata cara pembinaan Pasar Lelang Komoditas yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan pembinaan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PASAR LELANG KOMODITAS

Pasal 23

Koreksi

Menteri dan/atau bersama-sama Gubernur melakukan pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 24

Koreksi

(1) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengembangan lebih lanjut bentuk mekanisme Pasar Lelang Komoditas. (2) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: a. menyusun kebijakan nasional dalam rangka mendukung program pengembangan Pasar Lelang Komoditas; b. mengembangkan ekosistem perdagangan Komoditas melalui integrasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas; c. mengembangkan standardisasi Komoditas dan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas; dan d. mengembangkan bentuk-bentuk mekanisme Pasar Lelang Komoditas untuk memberikan kemudahan pelaku usaha dalam memanfaatkan Pasar Lelang Komoditas sebagai sarana perdagangan. (3) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti kewenangan pengembangan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bappebti.

Pasal 25

(1) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. membangun sinergitas kebijakan dan program kerja antar kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat dengan organisasi perangkat daerah/lembaga teknis daerah di tingkat pemerintah daerah; b. mengembangkan Komoditas yang diperdagangkan di Pasar Lelang Komoditas; c. membangun sinergitas penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Sistem Resi Gudang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan d. memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta kelompok usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas. (2) Pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas oleh Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: a. membangun kolaborasi kebijakan dan program kerja antar kementerian/lembaga di tingkat Pemerintah Pusat dengan organisasi perangkat daerah/lembaga teknis daerah di tingkat pemerintah daerah; b. mendorong dan memfasilitasi perdagangan Komoditas unggulan daerah melalui Pasar Lelang Komoditas; c. membangun pola kolaborasi antara pengelola Gudang Sistem Resi Gudang dan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dalam pemasaran Komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang; dan d. memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta kelompok usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas. (3) Menteri dapat melimpahkan tata cara pengembangan terhadap Pasar Lelang Komoditas yang dilaksanakan oleh Menteri bersama-sama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Sinergitas penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan peran aktif Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan pengelola Gudang Sistem Resi Gudang dalam memanfaatkan Gudang Sistem Resi Gudang. (2) Peran aktif pengelola Gudang Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengembangkan kapasitas dalam menunjang sistem rantai pasok Komoditas dengan memanfaatkan program pemerintah; b. mengupayakan pencarian sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian dengan perjanjian sebagian hasil panen akan disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang; c. menginformasikan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas terdekat dalam rangka melakukan bantuan pemasaran bagi para petani yang menyimpan Komoditas di Gudang Sistem Resi Gudang; d. mencari para petani yang membutuhkan pemasaran sesuai dengan Komoditas yang diminta oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan memastikan bahwa mutunya telah sesuai; dan e. melakukan pemasaran kepada petani dan Pasar Lelang Komoditas melalui media online yang tersedia secara aktif dan persuasif. (3) Peran aktif Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengidentifikasi kebutuhan peserta beli atas Komoditas yang dapat disimpan dalam Gudang Sistem Resi Gudang; b. menginformasikan Komoditas yang dibutuhkan oleh peserta beli kepada pengelola Gudang Sistem Resi Gudang; dan c. melakukan pemasaran kepada petani dan Pasar Lelang Komoditas melalui media online yang tersedia secara aktif dan persuasif.

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Pasar Lelang Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 28

Koreksi

(1) Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas mengenakan sanksi kepada Anggota Pasar Lelang Komoditas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan ke dalam bentuk pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. (3) Kategori pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. melakukan kegiatan yang cenderung dapat merusak martabat atau nama baik Pasar Lelang Komoditas; b. melakukan pelanggaran administratif yang berlaku di Pasar Lelang Komoditas; dan/atau c. tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang lazim dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas. (4) Kategori pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. membuat atau melaporkan transaksi palsu atau fiktif; b. secara sadar berkelompok untuk mengadakan transaksi yang telah disepakati lebih dahulu; c. membeli atau menjual suatu Komoditas dengan maksud untuk mengacaukan transaksi pembelian atau penjualan dalam Pasar Lelang Komoditas; dan/atau d. melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (5) Jenis sanksi atas setiap bentuk kategori pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kategori pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan dan tata tertib Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas.

Pasal 29

(1) Setiap Pihak yang telah memperoleh perizinan berusaha dari Menteri melalui Kepala Bappebti di bidang Pasar Lelang Komoditas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi administratif oleh Menteri. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan perizinan berusaha. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara bertahap atau tidak bertahap. (4) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Bappebti kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bappebti.

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32