PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri

PERMEN Nomor 23 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri selanjutnya disingkat SMPTKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum. 2. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMTKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum. 3. Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMAKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal. (2) Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal. (3) Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 3

Koreksi

Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri terdiri atas: a. SMPTKN; b. SMTKN; dan c. SMAKN.

Pasal 4

SMPTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMPTKN menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan mata pelajaran ilmu teologi Kristen dan ilmu umum; b. penanaman dan pengembangan nilai kebangsaaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan; d. pengelolaan dan pengembangan unit penunjang; e. pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan; f. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

SMTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, SMTKN menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan mata pelajaran ilmu teologi kristen dan ilmu umum; b. penanaman dan pengembangan nilai kebangsaaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan; d. pengelolaan dan pengembangan unit penunjang; e. pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan; f. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

SMAKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SMAKN menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan mata pelajaran ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum; b. penanaman dan pengembangan nilai kebangsaaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan; d. pengelolaan dan pengembangan unit penunjang; e. pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan; f. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri terdiri atas: a. Kepala Sekolah; b. Wakil Kepala Sekolah; c. urusan tata usaha; dan d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri, dibentuk unit penunjang. (3) Unit penunjang sebagaimana disebut pada ayat (2) terdiri atas: a. unit keagamaan; b. unit perpustakaan; dan c. unit laboratorium.

Pasal 11

Koreksi

Bagan organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah. (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat. (3) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah. (4) Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

(1) Dalam hal diperlukan, satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri dapat menambah 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah dan unit penunjang setelah dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal Wakil Kepala Sekolah terdiri dari 2 (dua), yaitu: a. Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum dan kesiswaan; dan b. Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana dan hubungan masyarakat.

Pasal 16

(1) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri. (2) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas tata usaha. (3) Petugas tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 17

Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 18

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Jabatan pelaksana dikelompokan dalam klasifikasi jabatan aparatur sipil negara yang menunjukan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana. (3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 20

(1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipimpin oleh kepala yang berasal dari tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan. (2) Tenaga fungsional atau guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. (3) Tata kelola unit penunjang satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Koreksi

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 23

Koreksi

(1) Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri. (2) Proses bisnis antarunit organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 24

Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Pendidikan Kristen.

Pasal 25

Kepala Sekolah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri.

Pasal 26

Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri maupun dengan instansi lain di luar satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2024 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Œ YAQUT CHOLIL QOUMAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж URUSAN TATA USAHA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd YAQUT CHOLIL QOUMAS KEPALA SEKOLAH WAKIL KEPALA SEKOLAH UNIT LABORATORIUM UNIT KEAGAMAAN UNIT PERPUSTAKAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI Nomenklatur dan Lokasi Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri No Menjadi Kab/Kota Provinsi (1) (2) (3) (4) 1. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Diaspora Kabupaten Sorong Papua Barat 2. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Pelita Sambab Kabupaten Manokwari Papua Barat 3. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Kaimana Kabupaten Kaimana Papua Barat 4. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Sumba Tengah Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 5. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur 6. Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri Kupang Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur 7. Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri Sumba Timur Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 8. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Kepulauan Yapen Kabupaten Kepulauan Yapen Papua 9. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Manokwari Kabupaten Manokwari Papua Barat 10. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Teluk Wondama Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat 11. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Raja Ampat Kapubaten Raja Ampat Papua Barat Daya 12. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Sorong Kabupaten Sorong Papua Barat Daya 13. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Sorong Selatan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd YAQUT CHOLIL QOUMAS

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34