PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERDA Nomor 4 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

BAB II

ASAS pendampingan yang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN 1. akuntabilitas;

Pasal 7

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi:

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 huruf a di1aksanakan dalam rangka mendukung program kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di1aksanakan me1a1ui pendekatan wi1ayah yang meliputi: a. perkotaan; b. perdesaan; c. pesisir dan pulau-pulau kecil; d. daerah tertinggal/ terpenci1; dan / atau e. perbatasan antardaerah.

Pasal 12

Koreksi

Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: a. memberikan hibah darr/ atau akses permodalan; Pasa! 11 Peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui: a. pembinaan terhadap kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa; b. pembinaan manajemen Pemerintahan Desa; c. pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan desa; d. pembinaan terhadap pendamping dan kader pemberdayaan desa. mempertimbangkan kearifan lokal. dengan teknologi, dan pengetahuan ilmu c. pemanfaatan (2) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimak sud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa; b. pengembangan BUMDesa;

Pasal 10

(1) Pemberdayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan prakarsa pemekaran Oesa, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2)huruf a. (2) Oalam melaksanakan ketcntuan ayat (1) Gubernur bersama BupatijWalikota melakukan pembahasan dan kesepakatan untuk pemekaran Desa. (3) Gubernur akan menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pemekaran Oesa. (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BupatijWalikota unutk disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antarwilayah KabupatenjKota, laju pertumbuhan, danpemerataan hasil-hasil pembangunan. (2) Pembentukan Desa oleh Pernerintah Oaerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua] Desa atau lebih; b. penggabungan bagian Oesa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Oesa; dan c. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 16

g. prasarana dan sarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan; dan 1, cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. (3) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Oesa, yang diatur dalam peraturan BupatijWalikota. (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan. (5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Dcsa induk. (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. (2) Fa.silitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk: a. pembinaan penyusunan peraturan ber'sarna Kepala Desa; dan kerja sarna an tar desa dari satu wilayah Daerah sebagaimana Pemerintah Daerah memfasilitasi Kabupaten z Kota yang berbeda dalam dimaksud dalam Pasal 6 huruf d. (1) Pasa123

Pasal 22

Pasal 25

BABVI PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang sudah ada di Desa. di Desa wajib kemasyaraka tan programnya lembaga Pemerintah Daerah dalam melaksanakan memberdayakan dan mendayagunakan

Pasal 24

Pasal 31

Penyelenggaraan pelatihan dan/ atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berbentuk: a. pelatihan dan/ atau bimbingan teknis di dalam kelas ztatap muka; b. pelatihan dan/ atau bimbingan teknis di luar kelas di tempat kerja; c. studi banding; d. pemagangan; e. pengembangan laboratorium lapangan; dan f. pelatihan dan/ atau bimbingan teknis jarak jauh. Pasa130 Penyelenggaraan pelatihan dan/ atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan terhadap aspek: a. ekonomi; b. kelembagaan; c. sosial budaya; d. sumber daya alam; e. teknologi tepat guna; dan f. lingkungan hidup. Pasa129 Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dilakukan melalui: a. pelatihan dan/ atau bimbingan teknis; b. penyuluhan.

Pasal 28

BAB Keempat

Penataan Desa Pasal

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan prakarsa pemekaran Oesa, sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2)huruf a. (2) Oalam melaksanakan ketcntuan ayat (1) Gubernur bersama BupatijWalikota melakukan pembahasan dan kesepakatan untuk pemekaran Desa. (3) Gubernur akan menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pemekaran Oesa. (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BupatijWalikota unutk disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antarwilayah KabupatenjKota, laju pertumbuhan, danpemerataan hasil-hasil pembangunan. (2) Pembentukan Desa oleh Pernerintah Oaerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua] Desa atau lebih; b. penggabungan bagian Oesa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Oesa; dan c. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 16

g. prasarana dan sarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan; dan 1, cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. (3) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Oesa, yang diatur dalam peraturan BupatijWalikota. (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan. (5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Dcsa induk. (6) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. (2) Fa.silitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk: a. pembinaan penyusunan peraturan ber'sarna Kepala Desa; dan kerja sarna an tar desa dari satu wilayah Daerah sebagaimana Pemerintah Daerah memfasilitasi Kabupaten z Kota yang berbeda dalam dimaksud dalam Pasal 6 huruf d. (1) Pasa123

BAB Kelima

Fasilitasi Kerja Sarna Antar Desa Ketentuan lebih lanjut

Pasal 22

Koreksi

(1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdcsaan. (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan. Pasal21 Perubahan status Desa mcnjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus memenuhi syarat: a. luas wilayah tidak berubah; b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga; c. prasarana dan sarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan; d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa danproduksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan; g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik; h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan L batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pemberitukan. Pasa! 20 Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c meliputi: a. Desa menjadi Kelurahan; dan b. Kelurahan menjadi Desa. Pasal 19 (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan sesuai dengan keterituan peraturan perundang- undangan. (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan. Pasal26 pengendalian bagi pengawasan dan c. instrumen pembinaan, Pemerintah Daerah. (1) Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa. (2) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masayarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai: a. penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat dan desa; b. pedoman bagi pemangku kcpentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

Pasal 25

BABVI PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang sudah ada di Desa. di Desa wajib kemasyaraka tan programnya lembaga Pemerintah Daerah dalam melaksanakan memberdayakan dan mendayagunakan

Pasal 24

BAB VII

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT Penyusunan perencanaan

Pasal 27

Koreksi

(4) Rencana pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa yang meliputi: a. fasilitasi akses permodalan; b. peningkatan pengetahuan, keahlian , keterampilan teknis produksi, budidaya, dan keterampilan usaha, Pasa136 BABIX PEMBERDAYAANUSAHAEKONOMIMASYARAKATDANDESA (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat. (2) Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan usaha ekonomi produktif; b. peningkatan kualitas sumbcr daya kelompok masyarakat; c. pelestarian kearifan lokal; dan d. partisipasi da1am penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat. Pasa135 Pemerintah Daerah mernfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat.

Pasal 34

BABVIII PENGEMBANGANKAPASITASKELOMPOKMASYARAKAT Ketentuan lebih lanjut mengenai pe1atihan darr/ atau bimbingan teknis serta penyuluhan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Pelatihan darr/ atau bimbingan teknis serta penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi: a. warga masyarakat; b. kelompok masyarakat; c. tokoh masyarakat; d. kader pemberdayaan masyarakat; dan e. pengurus 1embaga kemasyarakatan.

Pasal 32

e. peningkatan sosial budaya; dan f. pengembangan sumber daya a1am dan pe1estarian 1ingkungan hidup. Dukungan atau bantuan prasarana dan saran a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi: a. menyediakan tempat atau lokasi promosi, pemasaran atau penjualan produk kelompok usaha ekonomi masyarakat desa; dan z atau b. memberikan alat produksi bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat desa. Pasa! 40 Dukungan dan.' atau bantuan pendanaan atau permoda1an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi: a. memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dari perbankan darr/ atau lembaga keuangan bukan bank; dan ,'atau b. memberikan bantuan pendanaan atau permodalan dalam bentuk hibah kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat dan desa sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Pasal 39

(1) Pelaku usaha dan j atau masyarakat memberikan dukungan darr/ atau bantuan da1am menjalankan usaha perekenomian masyarakat dan desa. (2) Dukungan dan.' atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pendanaan atau pemodalan; b. prasarana dan sarana; c. pemberian pelatihan dan I atau pendampingan; d. informasi usaha; dan 'atau e. promosi dan pemasaran. Pasa138 Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan usaha ekonomi desa. Pasa137 c. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan; d. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran; e. pendampingan usaha; f. fasilitasi kemitraan usaha dengan sektor usaha menerigah dan besar; g. fasilitasi pembentukan dan pernbinaan BUMDesa; dan z atau h. pembinaan pasar desa. (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar guna menunjang produktivitas agar dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat miskin untuk peningkatan kesejah teraan masyarakat. (1) Peningkatan prasarana dan sarana di desa dilakukan melalui optimalisasi darr/ atau pembangunan baru. (2) Peningkatan prasarana dan saran a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan usulan dari desa. Pasa145

(1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdcsaan. (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan. Pasal21 Perubahan status Desa mcnjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus memenuhi syarat: a. luas wilayah tidak berubah; b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga; c. prasarana dan sarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan; d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa danproduksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan; g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik; h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan L batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pemberitukan. Pasa! 20 Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c meliputi: a. Desa menjadi Kelurahan; dan b. Kelurahan menjadi Desa. Pasal 19 (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan dan pengembangan potensi lokal dengan memperhatikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan sesuai dengan keterituan peraturan perundang- undangan. (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada potensi kawasan, kearifan lokal dan berkelanjutan. Pasal26 pengendalian bagi pengawasan dan c. instrumen pembinaan, Pemerintah Daerah. (1) Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa. (2) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masayarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai: a. penentuan skala prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat dan desa; b. pedoman bagi pemangku kcpentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB I

Pasal 2

BAB II

BAB III

Pasal 7

BAB I

Pasal 2

BAB II

BAB III

Pasal 7

BAB Kesatu

BAB V

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 24

Pasal 31

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 10

BAB Ketiga

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 22

Pasal 25

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 31

Pasal 28

BAB VII

Pasal 27

Pasal 34

Pasal 33

Pasal 32

Pasal 39

BAB X

Pasal 43

Pasal 41

BAB XII

BAB XI

Pasal 51

BAB XIV

BAB XIII