PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

PERDA Nomor 3 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Tangerang. 6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah. 7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan a tau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara. 8. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan. 1 1. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. 12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan ban tuan hukum. 13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Koreksi

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi maslah hukum; (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi maslah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari : a. Litigasi; dan b. Non litigasi. (3) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. ( 4) Pem berian Ban tuan H ukum se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pasal 7

(1) Setiap orang miskin yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum. (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah. (3) Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan khusus untuk permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 8

Pelaksanaan Ban tuan H ukum se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum; b. terakreditasi di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di wilayah administrasi Kota Tangerang; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1) Walikota dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di Daerah. (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Walikota dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi. BABV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Pasal 10

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/ a tau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dan dosen. (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan hukum, paralegal dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara : a. pendampingan dan/ a tau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; b. pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Koreksi

Penerima bantuan hukum berhak: a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;dan d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 13

Koreksi

Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib : a. mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum; b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

Pemberi bantuan hukum berhak : a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya. b. be bas mengeluarkan pernyataan dan/ atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang undangan. c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. d. mendapatkan perlindungan terhadap: 1 . kemungkinan pemeriksaan dan/ atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/ atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum. 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum. 3. keselamatan diri dan/ atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 15

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberi bantuan hukum wajib : a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. b. melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip prinsip pelayanan publik. c. setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota. d. pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyiclik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menenma, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ban tuan hukum; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ban tuan hukum; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum; 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j . menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

BAB XIV

Pasal 25

BAB XV

Pasal 26

Pasal 27