PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

PERDA Nomor 4 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 4. Wali Kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota. 9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 12. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah. 13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. 16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD. 17. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 20. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS. 21. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD. 22. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Wali Kota. 23. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. 24. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 25. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 26. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 27. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. 28. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 29. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD. 30. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD. 31. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 32. Modal dasar adalah modal utama Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah yang dipisahkan. 33. Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. 34. Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang berasal dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga. 35. Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya. 36. Dinas adalah Dinas Pemerintah Kota yang menyelenggarakan urusan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 48

Koreksi

(1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) Kerja sama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan; c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat.

Pasal 49

Koreksi

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) harus bersifat saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah Kota, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. (2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD lain untuk mendukung kerja sama daerah. (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

Pasal 50

(1) Bentuk kerja sama BUMD meliputi: a. operasi (joint operation); b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan: a. disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS luar biasa untuk Perseroda; dan b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan: a. disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS luar biasa untuk Perseroda; b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 51

(1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. proposal kerja sama; b. studi kelayakan kerja sama; c. rencana bisnis pihak ketiga; dan d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Pasal 52

(1) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi yang disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS luar biasa untuk Perseroda. (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM untuk Perumda atau RUPS luar biasa untuk Perseroda.

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama. (2) Kerja sama BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu kerja sama; c. penyelesaian perselisihan; dan d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa INDONESIA sesuai dengan standar yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

Pasal 47

BAB XIII

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI

Pasal 65

Pasal 66

BAB XVII

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

BAB XVIII

BAB XIX

Pasal 76

BAB XX

Pasal 77

Pasal 78

BAB XXI

Pasal 79

BAB XXII

Pasal 80

BAB XXIII

Pasal 81

Pasal 82