PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KDTENTUAN mlUM PaEal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

BAB II

ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelaksalaal PUG dalam pembangunan daerah dimaksudkan untut memberikal pedomaa kepada pemerintah daerah dalam penyelenggar.aan pemerintahan daerah yang responsif gender. Bagia! Ketla Tujuao

Pasal 4

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PERAN SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban: a. menyelenggarakan kegiaLan penyusu nan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG; b.menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan iainnl,a yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajiar, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG. Paaal 9 (1) Lembaga pemerintahan daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaiui berbagai kegiatan yang meliputi: aYpeningkatan pelaksanaa;r dan penguataJl kelembagaan PUG dalam semua bidang pembangunan; b. pelaksanaan tindakan khusus melalui pen)rusunan prograrn yang responsil gender oleh semua perencana pembalgunan baik di lembaga pemerintah maupun non pemerintal; dan c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusao yang responsif gender. (2) Ketentualr lebih lanjut mengenai tata caia dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. , Pasal lO (1) Setiap lembaga pemerintahan daerah melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan responsif gender terifltegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunel. (2) Penelitian darr pengkajian sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupatefl Gowa. (3) Hasil penelitian darl pbngkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Lemb"ga pemerintahan daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan に０ | (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8" dan Pasal 9. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat pemerintah daerah diiakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan/atau SKPD lain yang membidangi tugas Penlberda!.aan Perempuan. Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam suatu wadah yang bernama Tim Teknis Responsif Gender. Bupati MENETAPKAN pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.

Pasal 12

(1) Seliap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiataa PUG dalaln pembangunan Daerah di Daerah. (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berlungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihar yang berkaitan dengan upaya melalsalakan PUG dalam pembangunar Daerah (3) Peran Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang (3) (4) ptlaksanaan PUG di lllasing_maslng Lingkungalnya. (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me liputi: a. perencaraarr; b. pelaksanaan; c, pengendalian; d. pemantauan; dan e. evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya. (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) pihak swasta darr masyaralat dapat : a.menyelenggarakan kegiatan penl^rsunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG; b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaks€naan PUG; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya. (6) Da1am melaksanakal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyafakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar di bidang PUG.

Pasal 13

(1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaal sebagaimana dimaksud 17 (2) dalam Pasa1 12等at(1)mclalui bcrbagai k■atan ymg mellptli: a pcningkaセ■■ pelaksanaan dan penguatan kelcmbagaan PuG dalarn scmua bidang usal■a; b pelaksanaan tlndakan khusus mclalui pcn●1ュsunan program yang responsif gcndcr olch scmua bidang usaha,dan c pelaksanaan kcgiatan dalam upaya pcningkatan k■lalitas hidup percmpuan dan pcmbcllan pcrindungan kepada pcrcmpuan dan anak. Ketentuan lebih lanjut penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pihak Swasta dan Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 dan Pasal 13- Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua divisi di lingkungan pihak swasta dan masyarakat. Ketentuart lebit lanjut mengenai rola cdra pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. mengenai tata cara dan pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) diatur (2) (3) 18 (2)

BAB Kesatu

Kewajiban Pemeriotab Daerah

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban: a. menyelenggarakan kegiaLan penyusu nan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG; b.menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan PUG; dan c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan iainnl,a yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajiar, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG. Paaal 9 (1) Lembaga pemerintahan daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaiui berbagai kegiatan yang meliputi: aYpeningkatan pelaksanaa;r dan penguataJl kelembagaan PUG dalam semua bidang pembangunan; b. pelaksanaan tindakan khusus melalui pen)rusunan prograrn yang responsil gender oleh semua perencana pembalgunan baik di lembaga pemerintah maupun non pemerintal; dan c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusao yang responsif gender. (2) Ketentualr lebih lanjut mengenai tata caia dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. , Pasal lO (1) Setiap lembaga pemerintahan daerah melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan responsif gender terifltegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunel. (2) Penelitian darr pengkajian sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupatefl Gowa. (3) Hasil penelitian darl pbngkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Lemb"ga pemerintahan daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan に０ | (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8" dan Pasal 9. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat pemerintah daerah diiakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan/atau SKPD lain yang membidangi tugas Penlberda!.aan Perempuan. Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam suatu wadah yang bernama Tim Teknis Responsif Gender. Bupati MENETAPKAN pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.

BAB Kedua

Peran Serta Swasta dan Mas!.arakat

Pasal 12

Koreksi

(1) Seliap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiataa PUG dalaln pembangunan Daerah di Daerah. (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berlungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihar yang berkaitan dengan upaya melalsalakan PUG dalam pembangunar Daerah (3) Peran Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang (3) (4) ptlaksanaan PUG di lllasing_maslng Lingkungalnya. (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me liputi: a. perencaraarr; b. pelaksanaan; c, pengendalian; d. pemantauan; dan e. evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya. (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) pihak swasta darr masyaralat dapat : a.menyelenggarakan kegiatan penl^rsunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG; b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaks€naan PUG; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG di lingkungannya. (6) Da1am melaksanakal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyafakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar di bidang PUG.

Pasal 13

(1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaal sebagaimana dimaksud 17 (2) dalam Pasa1 12等at(1)mclalui bcrbagai k■atan ymg mellptli: a pcningkaセ■■ pelaksanaan dan penguatan kelcmbagaan PuG dalarn scmua bidang usal■a; b pelaksanaan tlndakan khusus mclalui pcn●1ュsunan program yang responsif gcndcr olch scmua bidang usaha,dan c pelaksanaan kcgiatan dalam upaya pcningkatan k■lalitas hidup percmpuan dan pcmbcllan pcrindungan kepada pcrcmpuan dan anak. Ketentuan lebih lanjut penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pihak Swasta dan Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 dan Pasal 13- Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua divisi di lingkungan pihak swasta dan masyarakat. Ketentuart lebit lanjut mengenai rola cdra pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. mengenai tata cara dan pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) diatur (2) (3) 18 (2)

BAB VI

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 15

Koreksi

Focal Poittt PUG dalam pembangunan daerah pada setiap SKPD di daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan bidang lalnnya. Focal Point PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mempromosikan PUG dalam pembangunan daerah pada unit kerja ; b. memfasifitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD j ang responsif gender: c. melaksanakan pelatihan, sosiaiisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masYarakatj d. melaporkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah kepada pimpinan SKPD: e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan f. memfasilitasi penyusunan profi1 gender dalam pembangunan Daerah pada setiap SKPD. (31 Pelaksanaan tugas Focal Point PUG dalam pembangunan dae.ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pe.jabat pada SKPD l-ang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. (4) Focal Point PUG dalam pembangunan d6erah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat vaxg ditunjuk. BA8 VII PERENCANAAN DAN PELIIKSANAAN Baglan Kesatu Pereicanaatl

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban menyrsun kebijatan, program dan kegiatan pembangunan berperspektil gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. PenJrusunal kebijakan, program dal kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui arhlisis gender. Pesal 17 Dalam melakukan analisis dimaksud dalam Pasal menggunakal metode Alur (Gender Analisgs PathuaA) lain. gender sebagaimana 16 ayat (2i dapat Kerja Analisis Gender atau metode analisis (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan. (2) １ ■ SKPD yang 20 (2) (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 18

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD responsif gender. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Bupati bertanBgung jawab dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG dalam pembangunan Daerah.

Pasal 20

(1) Dalam upaya percepatan kelembagaar PUG dalam pembalguna.n daerah di seluruh SKPD Kabupateo dibentuk Pokja PUG dalam pembangunan daerah Kabupaten. 21 (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG -dalam pemba-ngunan daerah adalah seluruh Kepala SKPD. (3) Ketentua! lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG dalam pernbangunar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusar Bupati.

Pasal 21

'I\-rgas Pokja PUG dalam pembangunan daerBh sebagaimana dimalsud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut : a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG dalam pembangunan daerah kepada masing-masing SKPD; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG dalam pembangunan daerah kepada Pemerintah Kabupaten; c. menlrusun program kerja setap tahun; d. mendorong terlr.ujudnya a,fggarar, yang berperspektif gender; e. menlrusun rencana kerja Pokja PUG dalam pembangunan daerah setiap tahun; f. bertanggung jawab kepada Bupati; g. merumuskan rekomendasi kebljakan kepada Bupati; h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang ' membidangi Pendataan untuk menjrusun Profil Gender Kabupaten; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dalam pembalgunaar Daerah di masing-masing SKPD; j. inenetapkan Tim Teknis untuk mela-kukan analisis terhadap anggaran Daera-h; k. menlrusun RAD PUG dalam pembangunan Daerah di Kabupaten; dan 1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dal penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. Paaal22 (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufj beranggota}al unsur SKPD yang memahami tata cara analisis arggaran yang responsif gender. (2) RAD PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k memuat: a. PUG dalam pembangunan daemh; b. PUG dalam pembargunan daerah dalam siklus pembangunan di Daerah; c. penguatan kelembagaan PUG dalam pembangunan Daerah; dan d. penguatal peran serta masyarakat di Daerah. BA8 VIII PELAPC'RA , PEMANTAUAI{ DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berjenjang seliap 6 (enam) bu1an. 23

Pasal 24

Materi laporal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi : a, pelaksalaan program dan kegiatar; b. instansi yarlg terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c. sasaran kegiatan; d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain; e. permasalahan yang dihadapi; dal f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 25

Bupati MENETAPKAN pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi peLaksanaan PUG, Paeal2T (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SkPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penJmsunan program atau kegiatan tahun berikutnya. (4) Eirppeda melakukan evaluasi secara malco terhadap pelaksanaan PUG berdasa:kan RPJMD darr Renja SKPD. (5) Pelatsanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kedasarna dengan Perguruar Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyrrsunan kebijakan, program, dar kegiatan tahun mendataag. BAB TX PEMBINAAN

Pasal 28

Bupati melakukaa pembinaan terhadap pelaksanaan PUG dalarn pembangunal Daerah meliputi : a. penetapan panduan teknis pelaksaraan PUG dalam pembalgunan Daerah skala Kabupaten; b. penguatan kapasitas kelembagaan mela-lui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah di Iiabupaten dan pada SKPD Kabupatefl; d. peningkatan kapasitas Focal Point d.an Po$a PUG dalam pembangunan daerah; dan e. sbategi pencapaian kine{a.

BAB Kedua

Pelaksanaatr

Pasal 19

Koreksi

Bupati bertanBgung jawab dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG dalam pembangunan Daerah.

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam upaya percepatan kelembagaar PUG dalam pembalguna.n daerah di seluruh SKPD Kabupateo dibentuk Pokja PUG dalam pembangunan daerah Kabupaten. 21 (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG -dalam pemba-ngunan daerah adalah seluruh Kepala SKPD. (3) Ketentua! lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG dalam pernbangunar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusar Bupati.

Pasal 21

'I\-rgas Pokja PUG dalam pembangunan daerBh sebagaimana dimalsud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut : a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG dalam pembangunan daerah kepada masing-masing SKPD; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG dalam pembangunan daerah kepada Pemerintah Kabupaten; c. menlrusun program kerja setap tahun; d. mendorong terlr.ujudnya a,fggarar, yang berperspektif gender; e. menlrusun rencana kerja Pokja PUG dalam pembangunan daerah setiap tahun; f. bertanggung jawab kepada Bupati; g. merumuskan rekomendasi kebljakan kepada Bupati; h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang ' membidangi Pendataan untuk menjrusun Profil Gender Kabupaten; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dalam pembalgunaar Daerah di masing-masing SKPD; j. inenetapkan Tim Teknis untuk mela-kukan analisis terhadap anggaran Daera-h; k. menlrusun RAD PUG dalam pembangunan Daerah di Kabupaten; dan 1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dal penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. Paaal22 (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hurufj beranggota}al unsur SKPD yang memahami tata cara analisis arggaran yang responsif gender. (2) RAD PUG dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k memuat: a. PUG dalam pembangunan daemh; b. PUG dalam pembargunan daerah dalam siklus pembangunan di Daerah; c. penguatan kelembagaan PUG dalam pembangunan Daerah; dan d. penguatal peran serta masyarakat di Daerah. BA8 VIII PELAPC'RA , PEMANTAUAI{ DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berjenjang seliap 6 (enam) bu1an. 23

Pasal 24

Materi laporal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi : a, pelaksalaan program dan kegiatar; b. instansi yarlg terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c. sasaran kegiatan; d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain; e. permasalahan yang dihadapi; dal f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 25

Bupati MENETAPKAN pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi peLaksanaan PUG, Paeal2T (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SkPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penJmsunan program atau kegiatan tahun berikutnya. (4) Eirppeda melakukan evaluasi secara malco terhadap pelaksanaan PUG berdasa:kan RPJMD darr Renja SKPD. (5) Pelatsanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kedasarna dengan Perguruar Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyrrsunan kebijakan, program, dar kegiatan tahun mendataag. BAB TX PEMBINAAN

Pasal 28

Bupati melakukaa pembinaan terhadap pelaksanaan PUG dalarn pembangunal Daerah meliputi : a. penetapan panduan teknis pelaksaraan PUG dalam pembalgunan Daerah skala Kabupaten; b. penguatan kapasitas kelembagaan mela-lui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah di Iiabupaten dan pada SKPD Kabupatefl; d. peningkatan kapasitas Focal Point d.an Po$a PUG dalam pembangunan daerah; dan e. sbategi pencapaian kine{a.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB I

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 33