Koreksi Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah meliputi: a. penetapan, koordinasi, lasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG dalam pembangunan Daerah; b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG dalam pembangunan Daerah pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non Pemerintah; c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah ],ang responsil gender; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah skala Kabupaten; e. pemberian bantuan teknis, lasiiitasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG dalam pembanguflan Daerah; f. pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah yang terkait dengan bidang pembangplan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik; g. iasilitasi penyediaan data terpiLah menurut jenis kelamin; dan h. membentuk focal poittt PUG dalam pembangLrnan Daerah.