PERBAN

Peraturan Badan Nomor 51 Tahun 2021 tentang MANAJEMEN MUTU TERPADU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 51 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 1. Ombudsman yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Manajemen Mutu Terpadu Ombudsman yang selanjutnya disebut Manajemen Mutu Terpadu adalah sistem yang ditujukan untuk mengawasi segala kegiatan dan tugas organisasi dalam rangka memastikan produk dan jasa yang dihasilkan dapat tercapai dengan baik dan konsisten sesuai standar yang telah ditetapkan. 3. Mutu adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan. 4. Standar Mutu adalah seperangkat tolak ukur kinerja yang mencakup masukan proses, hasil, keluaran, serta manfaat yang harus dipenuhi oleh Unit Kerja. 5. Perencanaan Mutu adalah proses mengidentifikasi Standar Mutu yang relevan dengan tugas dan fungsi Unit Kerja dan MEMUTUSKAN bagaimana cara memenuhinya. 6. Pengendalian Mutu adalah kegiatan kontrol secara rutin, terstruktur dan sistematis mulai dari proses awal sampai terbentuknya produk akhir dalam rangka mengendalikan kualitas dengan mengacu pada Standar Mutu yang telah ditetapkan. 7. Penjaminan Mutu adalah upaya untuk memastikan bahwa sistem, proses, prosedur dan sumber daya sesuai dengan standar, harapan, atau rencana yang ditetapkan. 8. Pengembangan Mutu adalah proses untuk meningkatkan kualitas Mutu secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit secara efisien dan efektif. 9. Penilaian Mutu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang diperoleh dari Pengendalian Mutu dan Penjaminan Mutu untuk pengukuran mencapai hasil Manajemen Mutu di lingkungan Ombudsman. 10. Pimpinan Ombudsman adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman. 11. Unit Kerja adalah Biro, Inspektorat, Keasistenan Utama dan Perwakilan di lingkungan Ombudsman beserta seluruh jajarannya. 12. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin Biro, Inspektorat, Keasistenan Utama dan Perwakilan beserta seluruh jajarannya. 13. Perwakilan Ombudsman yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman. 14. Produk Ombudsman yang selanjutnya disebut Produk adalah hasil proses akhir yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja. 15. Jasa Layanan Ombudsman yang selanjutnya disebut Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang diberikan oleh salah satu Unit Kerja ke Unit Kerja lain atau pihak lain.

BAB III

PERENCANAAN MUTU

Pasal 5

Koreksi

(1) Perencanaan Mutu mempunyai tujuan merumuskan definisi, istilah, simbol, persyaratan kompetensi dan kualifikasi Mutu dari produk dan jasa yang dihasilkan setiap Unit Kerja. (2) Hasil dari Perencanaan Mutu adalah Standar Mutu dan aspek-aspek yang mendukung pencapaian Standar Mutu. (3) Perencanaan Mutu dilaksanakan oleh Ketua Ombudsman dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal. (4) Sekretaris Jenderal membentuk tim yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Keasistenan dan Perwakilan untuk melaksanakan Perencanaan Mutu. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman.

Pasal 6

(1) Perencanaan Mutu Terpadu disusun berdasarkan arah dan kebijakan Ombudsman yang terdiri atas: a. visi, misi dan tujuan lembaga; b. rencana strategis Ombudsman; c. target kinerja dan capaian; d. peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen pelaksanaan dan tugas Unit Kerja; dan e. dokumen terkait lain yang menunjang Perencanaan Mutu. (2) Tahap Perencanaan Mutu terdiri atas: a. mengidentifikasi produk dan jasa layanan; b. mengidentifikasi Mutu yang diharapkan oleh pihak- pihak pemangku kepentingan dari setiap produk dan jasa layanan; c. mengidentifikasi potensi kegagalan pencapaian mutu dan MENETAPKAN langkah-langkah pencegahannya; d. merumuskan tata cara (prosedur) mencapai Standar Mutu; e. mengidentifikasi dokumen catatan pelaksanaan mutu yang relevan; f. merumuskan rancangan Standar Mutu; g. merumuskan dan MENETAPKAN faktor dan unsur pencapaian Mutu yang diharapkan; h. menguji dan mereviu rancangan Standar Mutu; i. MENETAPKAN Standar Mutu; dan j. Melakukan sosialisasi dan memastikan semua orang yang terlibat dalam pemenuhan mutu telah memahami Standar Mutu dan bagaimana memenuhinya. (3) Identifikasi produk dan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada program penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi pelayanan publik serta program dukungan manajemen. (4) Produk dan jasa layanan yang dihasilkan Ombudsman terdiri atas: a. penyelesaian laporan; b. pencegahan maladministrasi; dan c. dukungan manajemen. (5) Produk dan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dihasilkan Ombudsman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi pelayanan publik serta program dukungan manajemen. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang produk dan jasa layanan pada program penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi pelayanan publik serta program dukungan manajemen ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 7

(1) Produk dan jasa layanan yang dihasilkan oleh Unit Kerja dapat dinyatakan bermutu apabila telah memenuhi Standar Mutu. (2) Pemenuhan Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan kriteria yang paling sedikit memenuhi kaidah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan tepat waktu. (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan kriteria lain sesuai dengan jenis dan bentuk layanan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Mutu ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

BAB IV

PELAKSANAAN MUTU

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelaksanaan Mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas oleh setiap Unit Kerja telah sesuai dengan Standar Mutu yang telah ditetapkan. (2) Pelaksanaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan: a. Pengendalian Mutu; b. Penjaminan Mutu; dan c. Pengembangan Mutu.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengendalian Mutu bertujuan untuk memastikan proses yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja telah berjalan baik dan akan menghasilkan produk akhir yang mempunyai spesifikasi sesuai dengan Standar Mutu. (2) Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pengendalian Mutu. (3) Ruang lingkup Pengendalian Mutu yaitu seluruh proses dan produk dari kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Unit Kerja pada Keasistenan Utama, Perwakilan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 10

Kegiatan Pengendalian Mutu dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilaksanakan dalam bentuk inspeksi dan/atau pemantauan pada pelaksanaan tugas mulai awal sampai dihasilkannya produk dan/atau jasa layanan oleh setiap Unit Kerja; b. dilakukan dengan frekuensi yang telah ditetapkan dan sewaktu-waktu bila dibutuhkan dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas oleh setiap Unit Kerja; c. pelaksanaan Pengendalian Mutu menggunakan Formulir Pengendalian Mutu (Kartu Kendali); d. proses Pengendalian Mutu dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi; e. berfungsi sebagai sarana untuk memverifikasi pemenuhan Standar Mutu pada produk dan/atau jasa layanan yang dihasilkan, apabila belum memenuhi syarat maka pengendali Mutu dapat meminta dilakukan perbaikan; f. verifikasi terhadap pemenuhan Standar Mutu dilakukan dengan berdasarkan kriteria pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); g. permintaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan secara langsung kepada petugas terkait; h. seluruh Unit Kerja di lingkungan Ombudsman bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, dan Pengendalian Mutu dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Unit Kerja masing-masing; dan i. seluruh Unit Kerja mengupayakan kepatuhan terhadap semua kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pengendali Mutu bertugas: a. memantau, meneliti dan menganalisis proses pelaksanaan tugas maupun produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Unit Kerja; b. Menganalisa setiap ketidaksesuaian guna menemukan akar permasalahannya; c. MENETAPKAN tindakan perbaikan yang harus dilakukan yang bertujuan untuk menghilangkan faktor penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian; d. Tindakan perbaikan bisa berupa peningkatan pengetahuan keterampilan sumber daya manusia (kompetensi), peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab, perbaikan tata kelola, komunikasi, perbaikan sarana dan infrastruktur dan sebagainya; e. MENETAPKAN batas waktu perbaikan yang harus dilakukan; f. memverifikasi perbaikan yang dilakukan dan memastikan produk dan/atau jasa yang dihasilkan telah sesuai standar yang ditetapkan (memastikan efektifitasnya); g. meminta mengulang proses apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai Standar Mutu; dan h. mengidentifikasi masalah dan isu terkait kualitas Mutu pada Unit Kerja masing-masing.

Pasal 12

(1) Seluruh hasil dari kegiatan Pengendalian Mutu yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pengendalian Mutu dicatat dalam Formulir Pengendalian Mutu (Kartu Kendali) yang ditandatangani oleh petugas yang menginspeksi, personil yang diinspeksi, dan diketahui oleh atasan terkait. (2) Hasil dari kegiatan Pengendalian Mutu yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pengendalian Mutu dapat berupa dokumentasi atas kegiatan inspeksi dan pengujian atas suatu produk/jasa layanan. (3) Hasil dari kegiatan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Unit Pengelola Pengendalian Mutu untuk melakukan evaluasi dan peningkatan Mutu di setiap Unit Kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengendalian Mutu ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 13

(1) Penjaminan Mutu bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja dalam menghasilkan produk dan jasa layanan sesuai Standar Mutu yang telah ditetapkan. (2) Penjaminan Mutu program penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi pelayanan publik, dilaksanakan oleh Keasistenan yang membidangi fungsi Penjaminan Mutu. (3) Dalam hal Penjaminan Mutu program dukungan manajamen dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal. (4) Ruang lingkup dalam kegiatan Penjaminan Mutu meliputi seluruh sistem, proses, prosedur dan sumber daya pada pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja.

Pasal 14

(1) Unit Kerja yang diberikan tugas untuk melaksanakan Penjaminan Mutu melakukan kegiatan secara proaktif berkala atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. (2) Penjaminan Mutu dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen sistem Penjaminan Mutu; b. melakukan monitoring implementasi dan Sistem Penjaminan Mutu; c. melakukan audit/evaluasi Mutu dalam pencapaian sasaran Mutu (target kerja) dan rencana Mutu (cara mencapai); d. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; dan e. melaporkan secara periodik kepada pimpinan terkait implementasi sistem Penjaminan Mutu. (3) Penjaminan Mutu dapat memperhatikan hasil dari identifikasi dan analisis terhadap permasalahan pada produk dan jasa layanan yang dikeluhkan oleh pengguna layanan sebagai dasar rekomendasi perbaikan Mutu (4) Hasil dari kegiatan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penjaminan Mutu.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan Penjaminan Mutu, Unit Kerja pelaksana memiliki kewenangan untuk: a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Penjaminan Mutu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Para Pimpinan Unit Kerja serta Insan Ombudsman lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu; dan c. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan. (2) Dalam melaksanakan Penjaminan Mutu, Unit Kerja pelaksana memiliki tanggung jawab untuk: a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Penjaminan Mutu, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas hasil Penjaminan Mutu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaminan Mutu ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 16

(1) Pengembangan Mutu bertujuan untuk: a. meningkatkan nilai dari produk dan jasa layanan; b. meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan dalam bekerja; c. meningkatkan produktifitas kerja; dan d. meningkatkan kepuasan stakeholders. (2) Ruang lingkup Pengembangan Mutu meliputi sistem, proses, prosedur, produk dan sumber daya yang ada di lingkungan setiap Unit Kerja. (3) Pengembangan Mutu didasarkan pada hasil: a. pengendalian mutu; b. penjaminan mutu; c. masukan stakeholders; dan/atau d. pengukuran kepuasan stakeholders. (4) Pengembangan Mutu dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Mutu ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

BAB Kedua

Pengendalian Mutu

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengendalian Mutu bertujuan untuk memastikan proses yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja telah berjalan baik dan akan menghasilkan produk akhir yang mempunyai spesifikasi sesuai dengan Standar Mutu. (2) Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pengendalian Mutu. (3) Ruang lingkup Pengendalian Mutu yaitu seluruh proses dan produk dari kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Unit Kerja pada Keasistenan Utama, Perwakilan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 10

Koreksi

Kegiatan Pengendalian Mutu dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilaksanakan dalam bentuk inspeksi dan/atau pemantauan pada pelaksanaan tugas mulai awal sampai dihasilkannya produk dan/atau jasa layanan oleh setiap Unit Kerja; b. dilakukan dengan frekuensi yang telah ditetapkan dan sewaktu-waktu bila dibutuhkan dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas oleh setiap Unit Kerja; c. pelaksanaan Pengendalian Mutu menggunakan Formulir Pengendalian Mutu (Kartu Kendali); d. proses Pengendalian Mutu dapat dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi; e. berfungsi sebagai sarana untuk memverifikasi pemenuhan Standar Mutu pada produk dan/atau jasa layanan yang dihasilkan, apabila belum memenuhi syarat maka pengendali Mutu dapat meminta dilakukan perbaikan; f. verifikasi terhadap pemenuhan Standar Mutu dilakukan dengan berdasarkan kriteria pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); g. permintaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan secara langsung kepada petugas terkait; h. seluruh Unit Kerja di lingkungan Ombudsman bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, dan Pengendalian Mutu dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Unit Kerja masing-masing; dan i. seluruh Unit Kerja mengupayakan kepatuhan terhadap semua kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pengendali Mutu bertugas: a. memantau, meneliti dan menganalisis proses pelaksanaan tugas maupun produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Unit Kerja; b. Menganalisa setiap ketidaksesuaian guna menemukan akar permasalahannya; c. MENETAPKAN tindakan perbaikan yang harus dilakukan yang bertujuan untuk menghilangkan faktor penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian; d. Tindakan perbaikan bisa berupa peningkatan pengetahuan keterampilan sumber daya manusia (kompetensi), peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab, perbaikan tata kelola, komunikasi, perbaikan sarana dan infrastruktur dan sebagainya; e. MENETAPKAN batas waktu perbaikan yang harus dilakukan; f. memverifikasi perbaikan yang dilakukan dan memastikan produk dan/atau jasa yang dihasilkan telah sesuai standar yang ditetapkan (memastikan efektifitasnya); g. meminta mengulang proses apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai Standar Mutu; dan h. mengidentifikasi masalah dan isu terkait kualitas Mutu pada Unit Kerja masing-masing.

Pasal 12

(1) Seluruh hasil dari kegiatan Pengendalian Mutu yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pengendalian Mutu dicatat dalam Formulir Pengendalian Mutu (Kartu Kendali) yang ditandatangani oleh petugas yang menginspeksi, personil yang diinspeksi, dan diketahui oleh atasan terkait. (2) Hasil dari kegiatan Pengendalian Mutu yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pengendalian Mutu dapat berupa dokumentasi atas kegiatan inspeksi dan pengujian atas suatu produk/jasa layanan. (3) Hasil dari kegiatan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Unit Pengelola Pengendalian Mutu untuk melakukan evaluasi dan peningkatan Mutu di setiap Unit Kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengendalian Mutu ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

BAB Ketiga

Penjaminan Mutu

Pasal 13

Koreksi

(1) Penjaminan Mutu bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja dalam menghasilkan produk dan jasa layanan sesuai Standar Mutu yang telah ditetapkan. (2) Penjaminan Mutu program penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi pelayanan publik, dilaksanakan oleh Keasistenan yang membidangi fungsi Penjaminan Mutu. (3) Dalam hal Penjaminan Mutu program dukungan manajamen dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal. (4) Ruang lingkup dalam kegiatan Penjaminan Mutu meliputi seluruh sistem, proses, prosedur dan sumber daya pada pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja.

Pasal 14

(1) Unit Kerja yang diberikan tugas untuk melaksanakan Penjaminan Mutu melakukan kegiatan secara proaktif berkala atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. (2) Penjaminan Mutu dilakukan dalam bentuk kegiatan: a. menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen sistem Penjaminan Mutu; b. melakukan monitoring implementasi dan Sistem Penjaminan Mutu; c. melakukan audit/evaluasi Mutu dalam pencapaian sasaran Mutu (target kerja) dan rencana Mutu (cara mencapai); d. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; dan e. melaporkan secara periodik kepada pimpinan terkait implementasi sistem Penjaminan Mutu. (3) Penjaminan Mutu dapat memperhatikan hasil dari identifikasi dan analisis terhadap permasalahan pada produk dan jasa layanan yang dikeluhkan oleh pengguna layanan sebagai dasar rekomendasi perbaikan Mutu (4) Hasil dari kegiatan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penjaminan Mutu.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan Penjaminan Mutu, Unit Kerja pelaksana memiliki kewenangan untuk: a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Penjaminan Mutu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Para Pimpinan Unit Kerja serta Insan Ombudsman lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu; dan c. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan. (2) Dalam melaksanakan Penjaminan Mutu, Unit Kerja pelaksana memiliki tanggung jawab untuk: a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Penjaminan Mutu, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas hasil Penjaminan Mutu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaminan Mutu ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Peraturan Badan Nomor 51 Tahun 2021 tentang MANAJEMEN MUTU TERPADU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21