PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2020 tentang SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERBAN Nomor 8 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Penyiapan

Pasal 5

Penyelenggaraan SMPL diawali dengan persiapan paling sedikit: a. bahan materi SMPL; b. perlengkapan SMPL; dan c. undangan SMPL.

Pasal 6

Bahan materi SMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa: a. risalah permohonan perlindungan; b. risalah permohonan perubahan jenis layanan perlindungan; c. risalah penghentian perlindungan; dan/atau d. tabel dan/atau matriks.

Pasal 7

Risalah permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperoleh dari unit kerja yang menangani urusan di bidang penerimaan dan penelaahan permohonan dan disertai dengan berkas permohonan perlindungannya.

Pasal 8

Risalah permohonan perubahan jenis layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c diperoleh dari biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 9

(1) Risalah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, disampaikan oleh kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan dan kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan SMPL dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal LPSK. (2) Pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan menyampaikan bahan materi SMPL kepada Pimpinan LPSK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, pimpinan unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan, meminta persetujuan kepada Pimpinan LPSK yang membidangi urusan penelaahan permohonan atau pemenuhan hak saksi dan korban untuk menentukan tanggal pembahasan materi SMPL. (4) Bahan materi SMPL harus disampaikan dalam forum SMPL sebelum SMPL dilaksanakan.

Pasal 10

a. Unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan menyiapkan surat undangan SMPL yang ditandatangani oleh Ketua LPSK. b. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Pimpinan LPSK; dan b. peserta lainnya yang terkait dengan pembahasan SMPL. c. Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan SMPL.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 11

(1) SMPL dibuka dan ditutup oleh Ketua LPSK. (2) Dalam hal Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, SMPL dipimpin oleh Pimpinan LPSK yang ditunjuk atas kesepakatan Pimpinan LPSK yang hadir.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan SMPL bersifat tertutup dan terbatas. (2) SMPL dapat diselenggarakan jika dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang Pimpinan LPSK. (3) Dalam hal Pimpinan LPSK belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan SMPL dapat menunda sementara pelaksanaan SMPL dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) menit. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Pimpinan LPSK belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat SMPL tetap dilanjutkan dan diikuti oleh Pimpinan LPSK yang hadir.

Pasal 13

(1) Hak suara dalam SMPL hanya dimiliki oleh Pimpinan LPSK. (2) Dalam hal Pimpinan LPSK tidak dapat hadir dalam SMPL, kuasa hak suara diberikan secara lisan atau tertulis kepada salah satu Pimpinan LPSK yang hadir. (3) Kuasa hak suara yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang penyiapan persidangan dan disampaikan kepada Pimpinan LPSK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum SMPL di mulai. (4) Hak suara yang disampaikan secara lisan, wajib ditindak lanjuti dengan surat kuasa tertulis paling lambat 2 (dua) Hari setelah SMPL dilaksanakan.

Pasal 14

Dalam hal peserta SMPL selain Pimpinan LPSK ingin memberikan saran dan pendapat, dapat diberikan berdasarkan persetujuan Pimpinan SMPL .

Pasal 15

(1) Agenda pelaksanakan SMPL untuk MEMUTUSKAN: a. diterimanya permohonan perlindungan; b. ditolaknya permohonan perlindungan; c. perpanjangan perlindungan; d. penghentian perlindungan; e. penambahan jenis layanan perlindungan; f. pengurangan jenis layanan perlindungan; dan/atau g. perbaikan keputusan SMPL sebelumnya. (2) Dalam hal terdapat agenda pelaksanaan SMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan putusan, pembahasan SMPL diprioritaskan pada agenda pelaksaanaan SMPL berikutnya. (3) Dalam hal terdapat bahan materi SMPL yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, Pimpinan SMPL meminta pendalaman kembali kepada tenaga ahli dan dilaporkan perkembangan penanganannya pada SMPL berikutnya.

BAB Kelima

Keputusan Dan Petikan SMPL

Pasal 20

(1) Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disusun oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan. (2) Keputusan LPSK selain memuat keputusan diterima, ditolak, dan/atau rekomendasi, juga disertai dengan: a. jenis layanan perlindungan yang diberikan; dan b. dasar pertimbangan pemberian Keputusan LPSK. (3) Keputusan LPSK ditandatangani oleh seluruh Pimpinan LPSK yang hadir.

Pasal 21

(1) Unit kerja yang menangani urusan di bidang persidangan dan administrasi putusan menyiapkan Petikan Keputusan LPSK. (2) Petikan Keputusan LPSK ditandatangani oleh kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan.

Pasal 22

(1) Kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan menyampaikan Petikan Keputusan LPSK atas permohonan yang diterima dan/atau rekomendasi kepada kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan SMPL disertai dengan berita acara penyerahan berkas. (2) Penyampaian Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas permohonannya.

Pasal 23

(1) Kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemenuhan hak saksi dan korban menyampaikan Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada pemohon secara tertulis dengan surat pemberitahuan. (2) Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada instansi terkait yang disebutkan dalam Keputusan LPSK.

Pasal 24

(1) Kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan menyampaikan Petikan Keputusan LPSK tentang ditolaknya permohonan perlindungan kepada unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang administrasi putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan SMPL. (2) Kepala biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelaahan permohonan menyampaikan Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon secara tertulis dengan surat pemberitahuan. (3) Petikan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada instansi terkait yang disebutkan dalam Keputusan LPSK.