PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Laporan Bank Peserta Penjamin Simpanan

PERBAN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 3. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 4. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah jenis Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 6. Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini. 7. Laporan Terintegrasi adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada otoritas melalui portal pelaporan terintegrasi dengan format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berwenang. 8. Portal Pelaporan Terintegrasi adalah mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank dan penyediaan informasi terkait pelaporan otoritas dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia. 9. Sistem e-Laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan. 10. Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau Single Customer View yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang nasabah terkait Simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada Bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Bank wajib menyampaikan: a. Laporan berkala; dan b. Laporan lainnya, kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Bank Umum berupa: a. Laporan keuangan tahunan; b. Laporan data ringkas SCV per Bank; c. Laporan data SCV per nasabah; d. Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank; dan e. rencana resolusi. (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi BPR dan BPRS berupa: a. Laporan keuangan tahunan; b. Laporan data ringkas SCV per Bank; c. Laporan data SCV per nasabah; dan d. Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank. (4) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Laporan Terintegrasi; b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan c. Laporan data detail SCV per nasabah.

Pasal 3

(1) Bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha, kewajiban penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) pertama kali dilakukan untuk posisi data 1 (satu) bulan sejak Bank melakukan kegiatan operasional. (2) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali untuk: a. Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b; b. Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c; dan c. Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank. (3) Lembaga Penjamin Simpanan dapat MENETAPKAN penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan terhadap Bank yang melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, atau perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya, atau Bank perantara.

Pasal 4

(1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bagi Bank Umum merupakan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bagi BPR dan BPRS merupakan: a. Laporan keuangan tahunan bagi BPR dan BPRS yang wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perbankan; atau b. Laporan keuangan tahunan bagi BPR dan BPRS yang tidak wajib diaudit yang telah dipertanggungjawabkan dalam rapat umum pemegang saham atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham bagi BPR dan BPRS. (3) Dalam hal Laporan keuangan tahunan bagi BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diaudit oleh akuntan publik, Laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Pasal 5

Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank bagi: a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d; dan b. BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2025.

Pasal 6

(1) Bank menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. (2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan ketepatan waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian: a. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a; b. Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d; dan c. Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian: a. Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b; b. Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c; dan c. Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank. (3) Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum. (4) Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi.

Pasal 8

(1) Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menyampaikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan. (2) Format, tata cara penyusunan dan penyampaian data, informasi, dan dokumen selain Laporan berkala dan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB Kesatu

Penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Lainnya

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib disampaikan paling lambat: a. tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a; b. sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank, untuk: 1. Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b; dan 2. Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c; c. tanggal 30 Juni setiap 2 (dua) tahun, untuk Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d; dan d. sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum, untuk rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e. (2) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan paling lambat: a. sesuai batas waktu penyampaian laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi, untuk Laporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a; b. 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data, untuk Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b; dan c. sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank, untuk Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c. (3) Batas waktu penyampaian data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai dengan permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

(1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala setelah batas waktu penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda per Laporan sebesar: a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bagi Bank Umum; dan b. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR dan BPRS. (2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif bagi keterlambatan penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum. (3) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan MENETAPKAN besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan berkala. (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan berkala disertai dengan besaran denda yang harus dibayar oleh Bank dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Dalam hal status pengawasan Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan atau Bank dalam resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (8) Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyampaikan Laporan berkala.

Pasal 11

Bank yang terlambat menyampaikan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 12

Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi Bank yang wajib menyampaikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan.

Pasal 13

Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian Laporan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Bank menyampaikan Laporan secara daring melalui: a. Sistem e-Laporan; dan b. Portal Pelaporan Terintegrasi. (2) Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian: a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a; b. Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b; c. Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c; d. Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b; e. Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c; f. Laporan hasil penilaian sendiri atas kepatuhan Bank terhadap kewajiban Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d; dan g. rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e. (3) Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyampaian Laporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a. (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan bukti penyampaian Laporan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui Sistem e- Laporan.

Pasal 15

Dalam hal penyampaian: a. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan b. Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Bank melalui Portal Pelaporan Terintegrasi atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan dimaksud kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 16

(1) Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan Laporan melalui Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a. (2) Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang. (3) Daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau perubahannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan. (4) Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank. (5) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Sistem e- Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bank menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital. (2) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Portal Pelaporan Terintegrasi sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak memperoleh data Bank dari otoritas perbankan lainnya, Bank menyampaikan: a. Laporan melalui Sistem e-Laporan; atau b. Laporan dalam bentuk salinan digital. (3) Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Bank atau pejabat Bank yang berwenang. (4) Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank wajib menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank. (5) Dalam hal terdapat permintaan dari Lembaga Penjamin Simpanan, Bank menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam bentuk hasil cetak komputer. (6) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.

Pasal 18

(1) Batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). (2) Dalam keadaan tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat MENETAPKAN perubahan batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila: a. penyampaian Laporan melalui Sistem e-Laporan atau penyampaian secara langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal tanda terima dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. pengiriman Laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan jasa pos atau kurir melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

(1) Bank yang mengalami gangguan teknis pada sistem Bank dapat dikecualikan dari batas waktu penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada sistem Bank sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan berkala, Bank menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai dengan bukti pendukung atas gangguan teknis kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah batas waktu penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk dilakukan reviu dan mendapatkan pengecualian batas waktu penyampaian Laporan berkala. (3) Lembaga Penjamin Simpanan menyetujui untuk memberikan atau tidak memberikan pengecualian batas waktu penyampaian Laporan berkala setelah Lembaga Penjamin Simpanan menerima dan melakukan reviu pemberitahuan tertulis dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah Bank dapat mengatasi gangguan teknis. (5) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan tidak menyetujui untuk memberikan pengecualian batas waktu penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), denda keterlambatan penyampaian Laporan berkala dihitung sejak batas akhir penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 20

Dalam hal terjadi kerusakan atas Laporan karena gangguan teknis, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Bank untuk menyampaikan kembali Laporan dimaksud.

BAB V

KEADAAN KAHAR DAN KONDISI TERTENTU

Pasal 21

Koreksi

(1) Bank yang mengalami keadaan kahar selama 1 (satu) periode atau lebih dari 1 (satu) periode penyampaian Laporan berkala dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). (2) Bank yang mengalami keadaan kahar kurang dari 1 (satu) periode penyampaian Laporan berkala dikecualikan dari batas waktu penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (3) Bank yang mengalami keadaan kahar wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapatkan pengecualian kewajiban penyampaian Laporan berkala dan/atau pengecualian batas waktu penyampaian Laporan berkala. (4) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah Bank dapat mengatasi keadaan kahar.

Pasal 22

(1) Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian terhadap kewajiban penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; b. kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau c. kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perubahan batas waktu penyampaian Laporan; berkala; dan/atau b. penghentian kewajiban penyampaian Laporan berkala. (5) Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.

Pasal 23

Keadaan kahar dan kondisi tertentu untuk penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Laporan Bank Peserta Penjamin Simpanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25