PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2024 tentang RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM

PERBAN Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri. 3. Rencana Resolusi adalah rencana resolusi sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 4. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 5. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 6. Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang: a. mengalami kesulitan keuangan; b. membahayakan kelangsungan usahanya; dan c. tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya. 7. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi. 8. Bank Perantara adalah Bank yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 9. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN. 10. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 5

Koreksi

(1) Bank menyusun Rencana Resolusi yang terdiri atas: a. ringkasan eksekutif; b. gambaran umum Bank; dan c. strategi resolusi. (2) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan atas: a. gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. aspek legalitas; b. visi dan misi; c. rencana bisnis; d. struktur kepengurusan dan organisasi Bank; e. aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama; f. fokus bisnis Bank; dan g. analisis kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). (4) Strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. analisis bisnis strategis; b. opsi tindakan resolusi; c. potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi; d. keberlangsungan usaha pada saat dilakukannya tindakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi; dan e. strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.

Pasal 6

(1) Analisis bisnis strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: a. struktur Bank, termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan; b. pihak terafiliasi; c. perusahaan anak Bank yang material; d. kondisi keuangan; e. lini bisnis utama; f. fungsi ekonomi penting; g. keterkaitan kritikal dengan kelompok usaha Bank; h. keterkaitan kritikal dengan pihak eksternal; dan i. keterkaitan dengan sistem keuangan. (2) Opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b memuat: a. opsi tindakan resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima; dan b. data, informasi, dan/atau dokumen mengenai opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Dalam hal berdasarkan penilaian Bank terdapat opsi tindakan resolusi selain opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank dapat menambahkan opsi tindakan resolusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c paling sedikit memuat: a. analisis mengenai potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan b. penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (5) Keberlangsungan usaha pada saat dilakukannya tindakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d paling sedikit memuat identifikasi atas: a. aspek operasional; dan b. akses terhadap infrastruktur pasar keuangan kritikal. (6) Strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e paling sedikit memuat analisis atas: a. tata kelola fungsi penyediaan informasi; b. sistem informasi manajemen; dan c. kerangka komunikasi.

Pasal 7

Rencana Resolusi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV

PENILAIAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 10

Koreksi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penilaian terhadap Rencana Resolusi yang disampaikan Bank. (2) Penilaian terhadap Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. (3) Untuk kepentingan penilaian Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan: a. rencana aksi pemulihan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan b. data dan informasi serta dokumen lainnya yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Rencana aksi pemulihan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Bank menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum tersedia, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dokumen rencana aksi pemulihan yang belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank. (6) Bank menyampaikan data dan informasi serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) paling lambat sesuai dengan permintaan tertulis Lembaga Penjamin Simpanan. (7) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Bank berkenaan dengan Rencana Resolusi yang disampaikan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan: a. memberikan persetujuan atas Rencana Resolusi; atau b. belum dapat memberikan persetujuan atas Rencana Resolusi, disertai dengan permintaan agar Bank memperbaiki Rencana Resolusi. (2) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan belum dapat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank wajib menyampaikan perbaikan atas Rencana Resolusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan tertulis Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan belum menyetujui perbaikan Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank melakukan perbaikan selanjutnya sampai dengan Rencana Resolusi disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Ketentuan mengenai: a. persetujuan Rencana Resolusi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan b. surat pengantar penyampaian Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis untuk perbaikan Rencana Resolusi.

BAB V

UJI RESOLVABILITAS

Pasal 12

Koreksi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan uji resolvabilitas terhadap Rencana Resolusi yang telah disetujui Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin ada pada saat implementasi tindakan resolusi Bank. (2) Uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu pada status Bank dalam pengawasan normal dan/atau status Bank dalam penyehatan. (3) Uji resolvabilitas pada status Bank dalam pengawasan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. penyampaian Rencana Resolusi untuk pertama kali; dan/atau b. dalam hal terdapat: 1. perubahan struktur pemegang saham pengendali; 2. penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan Bank; 3. perubahan terkait dengan: a) perusahaan anak Bank yang material; b) keterkaitan kritikal dengan kelompok usaha Bank dan keterkaitan kritikal dengan pihak eksternal; c) aset operasional kritikal; dan/atau d) sumber daya manusia kritikal; 4. kondisi kinerja keuangan Bank yang memburuk; atau 5. kondisi lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Dalam hal terdapat perubahan status dari Bank dalam pengawasan normal menjadi Bank dalam penyehatan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan uji resolvabilitas. (5) Untuk melakukan uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan: a. klarifikasi dan konfirmasi kepada Bank berkenaan dengan Rencana Resolusi; dan/atau b. permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada Bank. (6) Bank wajib menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling lambat sesuai dengan permintaan tertulis Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

Bank wajib menyampaikan informasi atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kondisi dimaksud.

Pasal 14

(1) Dalam hal berdasarkan hasil uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditemukan potensi hambatan dalam implementasi tindakan resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan meminta secara tertulis kepada Bank untuk melakukan tindakan perbaikan. (2) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. pemutakhiran Rencana Resolusi yang telah disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan b. melakukan langkah antisipatif untuk menghilangkan atau meminimalkan potensi hambatan tersebut. (3) Permintaan secara tertulis kepada Bank untuk melakukan tindakan perbaikan berupa langkah antisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

(1) Bank wajib melakukan tindak lanjut atas tindakan perbaikan berupa pemutakhiran Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal permintaan secara tertulis Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pemutakhiran Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bagian yang harus dilakukan perbaikan sesuai permintaan tertulis Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Ketentuan mengenai: a. persetujuan Rencana Resolusi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan b. surat pengantar penyampaian Rencana Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis untuk pemutakhiran Rencana Resolusi.

Pasal 16

Bank wajib melakukan dan melaporkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan tindak lanjut atas tindakan perbaikan berupa langkah antisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.

BAB Kesatu

Uji Resolvabilitas atas Rencana Resolusi

Pasal 12

Koreksi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan uji resolvabilitas terhadap Rencana Resolusi yang telah disetujui Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin ada pada saat implementasi tindakan resolusi Bank. (2) Uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu pada status Bank dalam pengawasan normal dan/atau status Bank dalam penyehatan. (3) Uji resolvabilitas pada status Bank dalam pengawasan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. penyampaian Rencana Resolusi untuk pertama kali; dan/atau b. dalam hal terdapat: 1. perubahan struktur pemegang saham pengendali; 2. penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan Bank; 3. perubahan terkait dengan: a) perusahaan anak Bank yang material; b) keterkaitan kritikal dengan kelompok usaha Bank dan keterkaitan kritikal dengan pihak eksternal; c) aset operasional kritikal; dan/atau d) sumber daya manusia kritikal; 4. kondisi kinerja keuangan Bank yang memburuk; atau 5. kondisi lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Dalam hal terdapat perubahan status dari Bank dalam pengawasan normal menjadi Bank dalam penyehatan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan uji resolvabilitas. (5) Untuk melakukan uji resolvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan: a. klarifikasi dan konfirmasi kepada Bank berkenaan dengan Rencana Resolusi; dan/atau b. permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada Bank. (6) Bank wajib menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling lambat sesuai dengan permintaan tertulis Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

Bank wajib menyampaikan informasi atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kondisi dimaksud.

BAB X

SANKSI

Pasal 22

Koreksi

(1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 3 ayat (1) sesuai ketentuan dalam Pasal 8; b. Pasal 10 ayat (3) sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6); c. Pasal 11 ayat (2); d. Pasal 15 ayat (1); atau e. Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Bank untuk menyampaikan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi. (4) Pengenaan besaran sanksi denda dan tata cara pembayarannya disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan secara tertulis kepada Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Selain sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Pasal 13, dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Bank, pegawai Bank, dan/atau pihak lain yang: a. menyebabkan Bank tidak memenuhi penyampaian Rencana Resolusi; b. memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan; c. tidak memberikan data, informasi, dan dokumen; dan/atau d. menyebabkan Bank tidak memenuhi kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda, dikenai sanksi pidana sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2024 tentang RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

Pasal 27

BAB XII

Pasal 28

BAB XIII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31