PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERBAN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 8

(1) Bantuan Hukum dalam perkara tindak pidana hanya dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai saksi. (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal keterangan atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di LKPP dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai LKPP. (3) Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum yang berstatus tersangka atau terdakwa berupa Konsultasi Hukum dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik dan/atau dalam proses pemeriksaan di badan peradilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pendampingan kepada saksi di hadapan penyelidik/ penyidik dan/atau di badan peradilan; d. mengoordinasikan dengan unit organisasi atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan; dan/atau e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1) Bantuan Hukum dalam perkara perdata dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dengan status permasalahan yang: a. akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan; dan/atau b. telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan. (2) Bantuan Hukum penyelesaian perkara perdata yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan di LKPP. (3) Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan gugatan perdata terhadap LKPP.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi: a. melakukan koordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; b. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan pemeriksaan persidangan di pengadilan; c. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; d. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama; e. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Penerima Bantuan Hukum; dan f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dengan status permasalahan yang: a. patut diduga akan menimbulkan gugatan; atau b. telah menimbulkan gugatan hukum. (2) Status permasalahan yang telah menimbulkan gugatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf b dalam kapasitas Penerima Bantuan Hukum sebagai: a. tergugat; b. penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara; atau c. pemohon intervensi. (3) Bantuan Hukum terhadap penyelesaian perkara tata usaha negara yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terkait dengan tugas kedinasan LKPP. (4) Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap LKPP.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi objek perkara; b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan pemeriksaan persidangan di pengadilan; d. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan; e. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; f. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Penerima Bantuan Hukum; dan g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada unit organisasi yang menghadapi permohonan: a. pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 beserta amandemennya di Mahkamah Konstitusi; dan/atau b. pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. (3) Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tugas LKPP.

Pasal 15

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Kepala untuk mengajukan: a. permohonan pengujian peraturan perundang- undangan terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945 beserta amandemennya di Mahkamah Konstitusi; dan/atau b. permohonan keberatan terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait. (3) Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tugas LKPP.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan uji materiil; b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi di LKPP dan instansi di luar LKPP dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti saksi guna pemeriksaan di badan peradilan; d. menyiapkan penyusunan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan; dan e. hal-hal yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

BAB Keempat

Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pasal 14

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada unit organisasi yang menghadapi permohonan: a. pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 beserta amandemennya di Mahkamah Konstitusi; dan/atau b. pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. (3) Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tugas LKPP.

Pasal 15

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Kepala untuk mengajukan: a. permohonan pengujian peraturan perundang- undangan terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945 beserta amandemennya di Mahkamah Konstitusi; dan/atau b. permohonan keberatan terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG di Mahkamah Agung. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait. (3) Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tugas LKPP.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan uji materiil; b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi di LKPP dan instansi di luar LKPP dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti saksi guna pemeriksaan di badan peradilan; d. menyiapkan penyusunan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan; dan e. hal-hal yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.