Koreksi Pasal 23

(1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Permasalahan Hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan/atau pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, ahli, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lainnya. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.