PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Deputi Bidang PPSDM adalah unit organisasi di LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pusdiklat PBJ adalah unit organisasi di bawah Kepala LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 5. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ adalah lembaga yang ditetapkan akreditasinya oleh Kepala LKPP untuk menyelenggarakan Pelatihan dan/atau Sertifikasi PBJ. 6. Tenaga Pengajar/ Widyaiswara/ Penceramah/ Praktisi/ Pakar/ Fasilitator PBJ Kehormatan/ Narasumber Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Fasilitator PBJ adalah seseorang yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat PBJ untuk melaksanakan tugas pengajaran sesuai kompetensinya. 7. Fasilitator PBJ Kehormatan adalah orang yang diberikan pengakuan kompetensi atas jasanya dalam pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pelatihan PBJ adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa secara profesional di bidang PBJ. 9. Program Pelatihan adalah kesatuan kegiatan pelatihan yang memiliki kurikulum dan bahan ajar tertentu dalam satu jenis pelatihan. 10. Peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Peserta Pelatihan PBJ adalah orang yang mendaftar dan ditetapkan oleh LPPBJ sebagai peserta Pelatihan PBJ serta mengikuti kegiatan Pelatihan PBJ. 11. Asesor Akreditasi LPPBJ adalah seseorang yang memiliki Sertifikat Akreditasi LPPBJ. 12. Akreditasi LPPBJ adalah pengakuan formal yang diberikan oleh LKPP terhadap kapasitas LPPBJ dalam mengelola Pelatihan PBJ. 13. Penilikan Hasil (Surveillance) LPPBJ adalah kegiatan untuk menilai kembali Akreditasi LPPBJ dalam mengelola Pelatihan PBJ. 14. Komite Penjaminan Mutu Pelatihan dan Sertifikasi PBJ yang selanjutnya disebut Komite adalah sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka menjaga akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi PBJ. 15. Pejabat di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional di Pusdiklat PBJ, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, dan Direktorat Sertifikasi Profesi. 16. Unit Kerja di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja Pusdiklat PBJ, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, dan Direktorat Sertifikasi Profesi. 17. Sertifikat Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Kehormatan yang selanjutnya disebut Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan adalah sertifikat yang diberikan oleh LKPP sebagai pengakuan atas kompetensi orang yang telah berjasa dalam pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di INDONESIA. 18. Pengelola Pelatihan adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas merencanakan,melaksanakan,mengawasi,mengendalikan dan mengevaluasi program Pelatihan PBJ. 19. Pengelola Kelas adalah Pegawai LPPBJ yang bertugas melaksanakan dukungan pelaksanaan Pelatihan PBJ. 20. Portal Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Portal PPSDM adalah pintu gerbang sistem informasi terkait pengembangan dan pembinaan SDM PBJ.

BAB II

PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PBJ

Pasal 4

Koreksi

Para pihak dalam penyelenggaraan Pelatihan PBJ terdiri atas: a. Penanggung jawab; b. Komite dan Sekretariat Komite; c. LPPBJ; d. Fasilitator PBJ; dan e. Peserta Pelatihan PBJ. Penanggung Jawab

Pasal 5

Koreksi

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Kepala LKPP; b. Deputi Bidang PPSDM; dan c. Kepala Pusdiklat PBJ.

Pasal 6

Kepala LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki kewenangan MENETAPKAN: a. pengangkatan, penggantian dan/atau pemberhentian Komite dan Sekretariat Komite; b. Akreditasi LPPBJ A atau B; dan c. Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan.

Pasal 7

Deputi Bidang PPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki kewenangan MENETAPKAN: a. Program Pelatihan PBJ; dan b. Tata Cara Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan PBJ.

Pasal 8

Kepala Pusdiklat PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki kewenangan: a. MENETAPKAN tata cara penyelenggaraan Pelatihan PBJ; b. MENETAPKAN tata cara pelaksanaan Akreditasi LPPBJ; c. MENETAPKAN tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pelatihan PBJ; d. MENETAPKAN tata cara pengembangan dan pembinaan kompetensi Fasilitator PBJ; e. MENETAPKAN Fasilitator PBJ; f. menugaskan Fasilitator PBJ internal LKPP; g. MENETAPKAN Asesor Akreditasi LPBBJ; h. memfasilitasi Pelatihan PBJ; i. menandatangani Surat Keterangan Pelatihan PBJ; dan j. membina LPPBJ, Fasilitator PBJ, dan/atau Peserta Pelatihan PBJ. Komite dan Sekretariat Komite

Pasal 9

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan d. Anggota. (2) Komite memiliki kewenangan antara lain: a. mengusulkan pemberian sanksi bagi LPPBJ, Fasilitator PBJ, Peserta Pelatihan dan Asesor Akreditasi LPPBJ yang melanggar ketentuan; b. memberikan rekomendasi calon penerima Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan; dan c. meminta klarifikasi atas pengaduan. (3) Dalam melaksanakan kewenangannya Komite dibantu oleh Sekretariat Komite. (4) Komite dan Sekretariat Komite ditetapkan melalui Keputusan Kepala LKPP. LPPBJ

Pasal 10

(1) Instansi/Lembaga yang dapat ditetapkan menjadi LPPBJ terdiri atas: a. Pusdiklat PBJ; b. unit organisasi di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; atau c. lembaga/unit pendidikan/pelatihan swasta yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan/atau pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan, hak, dan kewajiban LPPBJ diatur oleh Kepala Pusdiklat PBJ. Fasilitator PBJ

Pasal 11

(1) Pengembangan dan pembinaan kompetensi Fasilitator PBJ diselenggarakan oleh Pusdiklat PBJ. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengembangan dan pembinaan kompetensi Fasilitator PBJ diatur oleh Kepala Pusdiklat PBJ.

Pasal 12

Untuk menjadi Fasilitator PBJ Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), lembaga pemerintah, asosiasi atau organisasi profesi resmi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan calon Fasilitator PBJ Kehormatan kepada Komite secara tertulis. Peserta Pelatihan PBJ

Pasal 13

(1) Peserta Pelatihan PBJ meliputi: a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan/atau c. personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b. (2) Ketentuan mengenai persyaratan, hak, dan kewajiban Peserta Pelatihan PBJ diatur oleh Kepala Pusdiklat PBJ.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2020 tentang PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26