PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARAGOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PERBAN Nomor 1 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 4. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 5. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 6. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara. 7. Pengadaan Rumah Negara adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah. 8. Penatausahaan Rumah Negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Penetapan Status Penggunaan adalah penentuan tanggung jawab penggunaan BMN yang ditetapkan melalui keputusan baik oleh pengelola barang dan/atau pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Penetapan Status Golongan Rumah Negara adalah keputusan yang MENETAPKAN status golongan Rumah Negara ke dalam Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II beserta atau tidak beserta tanahnya. 11. Penghunian Rumah Negara adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya. 12. Pengalihan Status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya beserta atau tidak beserta tanahnya. 13. Penghapusan Rumah Negara adalah kegiatan menghapus Rumah Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 14. Sewa Rumah Negara adalah penggunaan Rumah Negara oleh penghuni Rumah Negara yang ditunjuk dengan kewajiban untuk membayarkan sejumlah nilai sewa sesuai dengan ketentuan di bidang sewa Rumah Negara. 15. Pengamanan Fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan BMN yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. 16. Pengamanan Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan dalam rangka mengamankan BMN dari segi administratif. 17. Pengamanan Hukum adalah kegiatan untuk mengamankan BMN dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan BMN. 18. Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara adalah kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas Rumah Negara. 19. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian. 20. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 22. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGHUNIAN

Pasal 15

Koreksi

Rumah Negara hanya digunakan sebagai tempat tinggal pemegang jabatan tertentu atau Pegawai di lingkungan Lembaga.

Pasal 16

Koreksi

(1) Pegawai di lingkungan Lembaga wajib menempati Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal keputusan izin penghunian ditetapkan. (2) Jika Pegawai yang telah mendapatkan izin penghunian tidak menempati dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka izin penghunian akan ditinjau kembali oleh biro yang menangani urusan BMN.

Pasal 17

(1) Pegawai di lingkungan Lembaga wajib mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dicabutnya izin penghunian. (2) Jika Pegawai dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan pengosongan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II maka diterbitkan teguran tertulis pertama. (3) Jika Pegawai tidak juga mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam waktu 2 (dua) bulan sejak teguran tertulis pertama diberikan maka diterbitkan teguran tertulis kedua. (4) Jika Pegawai tidak juga mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis kedua diberikan maka diterbitkan teguran tertulis ketiga. (5) Jika Pegawai tidak juga mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dalam waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis ketiga diberikan maka diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Lembaga melalui: a. kepala biro yang menyelenggarakan urusan BMN untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau b. kepala satuan kerja untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 18

Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memiliki keputusan izin penghunian yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 19

(1) Usulan izin penghunian penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II ditujukan kepada Kepala Lembaga melalui sekretaris utama. (2) Usulan izin penghunian penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. kepala biro yang menyelenggarakan urusan BMN untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau b. kepala satuan kerja untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya. (3) Pegawai yang menghuni Rumah Negara Golongan II yang difungsikan sebagai mess tidak perlu diterbitkan izin penghunian kecuali masa penghunian selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 20

(1) Calon penghuni pengusul permohonan izin penghunian Rumah Negara Golongan I harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. menduduki jabatan di lingkungan Lembaga sesuai dengan tersedianya rumah jabatan; b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pengguna Barang; c. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; dan d. untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni rumah susun yang ditetapkan Pengguna Barang. (2) Calon penghuni pengusul permohonan izin penghunian Rumah Negara Golongan II harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berstatus pegawai negeri; b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pengguna Barang; c. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku; e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan f. untuk Rumah Negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pengguna Barang. (3) Persyaratan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melampirkan dokumen: a. fotokopi kartu tanda penduduk; b. fotokopi kartu keluarga; c. pasfoto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar; d. fotokopi keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan e. fotokopi keputusan menduduki jabatan sebagai kepala satuan kerja atau pimpinan tinggi madya.

Pasal 21

(1) Penetapan izin penghunian Rumah Negara dilakukan oleh kepala Lembaga. (2) Penetapan izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan Kepala Lembaga. (3) Keputusan mengenai penetapan izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 22

(1) Izin penghunian Rumah Negara berakhir apabila: a. masa izin penghunian berakhir; dan/atau b. izin penghunian dicabut. (2) Izin penghunian dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila penghuni: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. dimutasi keluar instansi lain di luar Lembaga; d. berhenti atas kemauan sendiri; e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; f. menyerahkan hak penghunian kepada kepala satuan kerja; g. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum; dan/atau h. tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga ini. (3) Pencabutan izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Lembaga. (4) Keputusan mengenai pencabutan izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 23

(1) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan I hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan pada satuan kerja bersangkutan lingkungan Lembaga. (2) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan II yang difungsikan sebagai mess yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi. (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, yang dilakukan oleh: a. kepala biro yang menangani urusan BMN untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau b. kepala satuan kerja untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 24

(1) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II wajib: a. membayar sewa; b. memelihara; c. memanfaatkan rumah sesuai fungsinya; d. membayar pajak bumi dan bangunan; dan e. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas. (2) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilarang: a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari kepala Lembaga; b. menyerahkan hak penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; c. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsinya; d. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara; dan e. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.

BAB Kedua

Persyaratan Calon Penghuni

Pasal 18

Koreksi

Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memiliki keputusan izin penghunian yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 19

Koreksi

(1) Usulan izin penghunian penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II ditujukan kepada Kepala Lembaga melalui sekretaris utama. (2) Usulan izin penghunian penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. kepala biro yang menyelenggarakan urusan BMN untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau b. kepala satuan kerja untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan kerjanya. (3) Pegawai yang menghuni Rumah Negara Golongan II yang difungsikan sebagai mess tidak perlu diterbitkan izin penghunian kecuali masa penghunian selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 20

(1) Calon penghuni pengusul permohonan izin penghunian Rumah Negara Golongan I harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. menduduki jabatan di lingkungan Lembaga sesuai dengan tersedianya rumah jabatan; b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pengguna Barang; c. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; dan d. untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni rumah susun yang ditetapkan Pengguna Barang. (2) Calon penghuni pengusul permohonan izin penghunian Rumah Negara Golongan II harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berstatus pegawai negeri; b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pengguna Barang; c. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku; e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan f. untuk Rumah Negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pengguna Barang. (3) Persyaratan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melampirkan dokumen: a. fotokopi kartu tanda penduduk; b. fotokopi kartu keluarga; c. pasfoto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar; d. fotokopi keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan e. fotokopi keputusan menduduki jabatan sebagai kepala satuan kerja atau pimpinan tinggi madya.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN RUMAH NEGARAGOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34