PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 tentang PELATIHAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah. 3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah. 4. Pengembangan Kompetensi JF WI yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi JF WI dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier JF WI. 5. Pelatihan Fungsional Widyaiswara adalah bentuk pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier JF WI. 6. Pelatihan Fungsional Penguatan adalah Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi PNS yang baru diangkat dalam JF WI. 7. Pelatihan Fungsional Pengembangan adalah Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang diselenggarakan untuk memenuhi dan/atau mengembangkan kompetensi Widyaiswara pada jenjang jabatan tertentu. 8. Peserta Pelatihan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Peserta adalah Widyaiswara yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Fungsional Widyaiswara. 9. Tutor adalah Widyaiswara, penguji, pembimbing teknis, atau sebutan lainnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepada Peserta dalam pembelajaran pada Pelatihan Fungsional Widyaiswara. 10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 11. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara. 12. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah lembaga penyelenggara pelatihan yang telah dinilai layak oleh LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Widyaiswara. 13. Kode Sikap Perilaku adalah pedoman perilaku yang meliputi kewajiban dan larangan bagi Peserta selama mengikuti Pelatihan Fungsional Widyaiswara. 14. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen tertulis yang ditetapkan oleh LAN yang menyatakan bahwa Peserta telah dinyatakan lulus, berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan Fungsional Widyaiswara dengan baik, dan berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. 15. Surat Keterangan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Peserta telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan Fungsional Widyaiswara, namun belum berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. 16. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelatihan Fungsional Widyaiswara diselenggarakan oleh LAN. (2) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Widyaiswara, LAN dapat bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan dan/atau organisasi profesi JF WI. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis Kepala LAN.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelatihan Fungsional Widyaiswara dapat dilakukan dengan metode: a. e-learning; atau b. pembelajaran terpadu (blended learning). (2) Metode e-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (3) Metode pembelajaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran klasikal dan metode e-learning.

Pasal 7

(1) Struktur kurikulum Pelatihan Fungsional Widyaiswara terdiri atas: a. agenda pembelajaran inti; b. agenda pembelajaran berbasis elektronik; c. agenda pengembangan substansi pembelajaran; dan d. agenda aktualisasi. (2) Dalam rangka memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Widyaiswara, dilaksanakan agenda orientasi program.

Pasal 8

(1) Kurikulum Pelatihan Fungsional Penguatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelatihan Fungsional Penguatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 148 (seratus empat puluh delapan) JP atau setara 20 (dua puluh) hari kerja; dan b. Pelatihan Fungsional Penguatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan selama 67 (enam puluh tujuh) JP atau setara 15 (lima belas) hari kerja. (2) Kurikulum Pelatihan Fungsional Pengembangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelatihan perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama 136 (seratus tiga puluh enam) JP atau setara 15 (lima belas) hari kerja; b. pelatihan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan selama 118 (seratus delapan belas) JP atau setara 13 (tiga belas) hari kerja; dan c. pelatihan perkonsultansian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan selama 127 (seratus dua puluh tujuh) JP atau setara 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 9

(1) Widyaiswara ahli muda, Widyaiswara ahli madya, dan Widyaiswara ahli utama yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dan belum pernah terlibat dalam penyusunan program pelatihan wajib mengikuti pelatihan perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. (2) Widyaiswara ahli madya dan Widyaiswara ahli utama yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain dan belum pernah terlibat dalam penulisan karya tulis ilmiah wajib mengikuti pelatihan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b. (3) Penentuan Widyaiswara untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LAN berdasarkan hasil uji kompetensi JF WI.

BAB V

EVALUASI

Pasal 14

Koreksi

(1) Evaluasi terdiri atas: a. evaluasi Peserta; b. evaluasi Tutor; dan c. evaluasi penyelenggaraan. (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai kedisiplinan, dan kemampuan substantif Peserta. (3) Evaluasi Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan Tutor dalam melaksanakan tugasnya. (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan dan sistem pembelajaran Pelatihan Fungsional Widyaiswara.

Pasal 15

Koreksi

(1) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. evaluasi kedisiplinan; dan b. evaluasi substansi. (2) Evaluasi kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai aspek: a. ketaatan dan kepatuhan Peserta terhadap Kode Sikap Perilaku; dan b. kehadiran Peserta. (3) Evaluasi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai aspek: a. kognitif; dan b. hasil pelatihan.

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disusun rekapitulasi hasil evaluasi substansi Peserta. (2) Rekapitulasi hasil evaluasi substansi merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penugasan yang diberikan kepada Peserta. (3) Rekapitulasi hasil evaluasi substansi digunakan untuk menilai aspek kognitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a.

Pasal 17

(1) Kualifikasi penilaian rekapitulasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. sangat memuaskan, dengan capaian skor 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan skor 100 (seratus); b. memuaskan, dengan capaian skor 80,01 (delapan puluh koma nol satu) sampai dengan skor 90,00 (sembilan puluh koma nol); c. baik, dengan capaian skor 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) sampai dengan skor 80,00 (delapan puluh koma nol); d. kurang baik dengan capaian skor 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan skor 70,00 (tujuh puluh koma nol); dan e. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian skor kurang dari atau sama dengan 60,00 (enam puluh koma nol). (2) Peserta dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional Widyaiswara apabila memperoleh kualifikasi paling rendah baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk semua aspek evaluasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (3) Peserta dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional Widyaiswara apabila memperoleh: a. kualifikasi kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau b. tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit pada 1 (satu) aspek penilaian evaluasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (4) Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikuti kembali Pelatihan Fungsional Widyaiswara sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

(1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional diberikan STTP. (2) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi LAN yang menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan JF WI.

Pasal 19

(1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional Widyaiswara diberikan Surat Keterangan. (2) Surat Keterangan ditetapkan oleh Deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF WI.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 tentang PELATIHAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22