Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
6. Pejabat Fungsional Analis Kebakaran yang selanjutnya disebut Analis Kebakaran, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara obyektif dan sistematis terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di wilayah INDONESIA meliputi kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman
kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Kebakaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Capaian Angka Kredit adalah capaian SKP yang dipersentasekan dengan target Angka Kredit Analis Kebakaran.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Kebakaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Kebakaran sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan
bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Analis Kebakaran dalam bentuk Angka Kredit.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Kebakaran baik perorangan atau kelompok di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
20. Instansi Pembina adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
21. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
(1) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan Jabatan Fungsional yang berfungsi melaksanakan kegiatan teknis fungsional di bidang analisis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Instansi Daerah.
(2) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3) Analis Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah.
(5) Kedudukan Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yaitu melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada Instansi Daerah.
Pasal 4
(1) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
c. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya.
Pasal 5
Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama, meliputi:
1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Muda, meliputi:
1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya, meliputi:
1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
(1) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan Jabatan Fungsional yang berfungsi melaksanakan kegiatan teknis fungsional di bidang analisis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Instansi Daerah.
(2) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3) Analis Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah.
(5) Kedudukan Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yaitu melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada Instansi Daerah.
(1) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama;
b. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
c. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya.
Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama, meliputi:
1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Muda, meliputi:
1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya, meliputi:
1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
BAB III
UNSUR KEGIATAN, SUBUNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN
Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. persiapan pemeriksaan bangunan gedung;
b. pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung;
c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung;
d. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
e. evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
f. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan, dan pelatihan;
g. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
h. penanganan risiko kebakaran bahan beracun dan berbahaya;
i. penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran; dan
j. pelaksanaan investigasi pasca kebakaran.
Pasal 7
Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
a. persiapan pemeriksaan bangunan gedung, meliputi:
1. pengetahuan regulasi dalam bidang proteksi kebakaran;
2. persiapan dan penyusunan kebutuhan dokumen dan peralatan pemeriksaan bangunan gedung; dan
3. pengetahuan teknis prosedur pemeriksaan dan pengujian.
b. pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung, meliputi:
1. verifikasi dokumen pemeriksaan; dan
2. pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan akses pemadam kebakaran.
c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan, yaitu pengetahuan teknik pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
d. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, meliputi:
1. pengetahuan materi tentang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
2. koordinasi pelaksanaan penyuluhan;
3. pengetahuan teknik penyuluhan;
4. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi;
5. penyusunan dan penyampaian materi penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran; dan
6. penyusunan dan penyampaian materi penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran.
e. evaluasi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, yaitu pelaksanaan evaluasi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
f. penyusunan laporan hasil pemeriksaan, yaitu penguasaan teknik pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan, dan pelatihan, meliputi:
1. persiapan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
2. pemahaman metode pembelajaran;
3. pembuatan model bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
4. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
5. evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
h. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
i. pelaksanaan penanganan resiko kebakaran bahan beracun dan berbahaya yaitu pengawasan pengelolaan bahan beracun dan berbahaya;
j. penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran, yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan keselamatan kebakaran; dan
k. pelaksanaan investigasi pasca kebakaran yang meliputi penerapan prosedur dan metode investigasi.
Pasal 8
(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sesuai jenjang jabatannya sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.
Pasal 9
(1) Analis Kebakaran dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Kebakaran untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Analis Kebakaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Analis Kebakaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(3) Analis Kebakaran yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. persiapan pemeriksaan bangunan gedung;
b. pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung;
c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung;
d. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
e. evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
f. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan, dan pelatihan;
g. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
h. penanganan risiko kebakaran bahan beracun dan berbahaya;
i. penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran; dan
j. pelaksanaan investigasi pasca kebakaran.
Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
a. persiapan pemeriksaan bangunan gedung, meliputi:
1. pengetahuan regulasi dalam bidang proteksi kebakaran;
2. persiapan dan penyusunan kebutuhan dokumen dan peralatan pemeriksaan bangunan gedung; dan
3. pengetahuan teknis prosedur pemeriksaan dan pengujian.
b. pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung, meliputi:
1. verifikasi dokumen pemeriksaan; dan
2. pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan akses pemadam kebakaran.
c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan, yaitu pengetahuan teknik pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
d. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, meliputi:
1. pengetahuan materi tentang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
2. koordinasi pelaksanaan penyuluhan;
3. pengetahuan teknik penyuluhan;
4. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi;
5. penyusunan dan penyampaian materi penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran; dan
6. penyusunan dan penyampaian materi penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran.
e. evaluasi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, yaitu pelaksanaan evaluasi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
f. penyusunan laporan hasil pemeriksaan, yaitu penguasaan teknik pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan, dan pelatihan, meliputi:
1. persiapan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
2. pemahaman metode pembelajaran;
3. pembuatan model bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
4. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
5. evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
h. penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
i. pelaksanaan penanganan resiko kebakaran bahan beracun dan berbahaya yaitu pengawasan pengelolaan bahan beracun dan berbahaya;
j. penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran, yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan keselamatan kebakaran; dan
k. pelaksanaan investigasi pasca kebakaran yang meliputi penerapan prosedur dan metode investigasi.
(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sesuai jenjang jabatannya sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.
Pasal 9
(1) Analis Kebakaran dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Kebakaran untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Analis Kebakaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Analis Kebakaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(3) Analis Kebakaran yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Kebakaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan Analis Kebakaran, kecuali bagi jenjang jabatan fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis Kebakaran Ahli Madya pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Kebakaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan Analis Kebakaran, kecuali bagi jenjang jabatan fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis Kebakaran Ahli Madya pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
(2) Penghitungan analisis beban kerja ditentukan dari indikator sebagai berikut:
a. intensitas pelayanan kebakaran;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah penduduk.
(3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 13
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dapat dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian/inpassing; dan
d. promosi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan oleh Instansi Pembina.
BAB Kesatu
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
(2) Penghitungan analisis beban kerja ditentukan dari indikator sebagai berikut:
a. intensitas pelayanan kebakaran;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah penduduk.
(3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dapat dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian/inpassing; dan
d. promosi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang ilmu teknik/rekayasa keselamatan, teknologi rekayasa keselamatan kebakaran, planologi, atau geografi; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dari Calon PNS.
(3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam jabatan fungsionalnya.
(5) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
(6) Dalam hal PNS telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(7) Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
(8) Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kebakaran.
(9) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan sertifikat.
(10) Analis Kebakaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan kenaikan dalam jenjang jabatan.
(11) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang ilmu teknik/rekayasa keselamatan, teknologi rekayasa keselamatan kebakaran, planologi, atau geografi; dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dari Calon PNS.
(3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam jabatan fungsionalnya.
(5) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
(6) Dalam hal PNS telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(7) Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
(8) Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kebakaran.
(9) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan sertifikat.
(10) Analis Kebakaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan kenaikan dalam jenjang jabatan.
(11) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang ilmu teknik/rekayasa keselamatan, teknologi rekayasa keselamatan kebakaran, planologi, geografi, atau atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penyelamatan paling singkat 3 (tiga) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
(4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara Kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat.
(7) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
(8) Penyampaian usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain paling lama 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
(9) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sampai dengan ayat (7), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(10) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 16
Pasal 17
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis kebakaran dan penyelamatan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3) Angka Kredit untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui penyesuaian/inpassing, disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis kebakaran dan penyelamatan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3) Angka Kredit untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui penyesuaian/inpassing, disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 18
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi, ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
a. PNS belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran satu tingkat lebih tinggi.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi, ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
a. PNS belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran satu tingkat lebih tinggi.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial,
dan kompetensi sosial kultural, yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
(3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.
(4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.
(1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Analis Kebakaran yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
(3) Analis Kebakaran yang akan dilantik paling lambat 1 (satu) hari diundang secara tertulis sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
(4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
(5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN
(1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Analis Kebakaran ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Kebakaran Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Kebakaran Ahli Madya.
(2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Analis Kebakaran Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Kebakaran wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Analis Kebakaran digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.
Pasal 22
(1) Analis Kebakaran yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Analis Kebakaran Ahli Pertama; dan
b. 20 (dua puluh) untuk Analis Kebakaran Ahli Muda.
(2) Analis Kebakaran Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.
(1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Analis Kebakaran ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Kebakaran Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Kebakaran Ahli Madya.
(2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Analis Kebakaran Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Kebakaran wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Analis Kebakaran digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.
(1) Analis Kebakaran yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Analis Kebakaran Ahli Pertama; dan
b. 20 (dua puluh) untuk Analis Kebakaran Ahli Muda.
(2) Analis Kebakaran Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.
(1) Analis Kebakaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Analis Kebakaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Penyusunan SKP Analis Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:
a. SKP Analis Kebakaran disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
b. SKP Analis Kebakaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Kebakaran diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(5) Hasil penilaian SKP Analis Kebakaran ditetapkan sebagai capaian SKP.
(6) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Kebakaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(1) Penyusunan SKP Analis Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:
a. SKP Analis Kebakaran disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
b. SKP Analis Kebakaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Kebakaran diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
(2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(5) Hasil penilaian SKP Analis Kebakaran ditetapkan sebagai capaian SKP.
(6) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Kebakaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
Pasal 25
Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Analis Kebakaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Analis Kebakaran dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Analis Kebakaran kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
(2) Bahan usulan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit dan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Pengusulan PAK Analis Kebakaran harus melampirkan, antara lain dengan:
a. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pemeriksaan bangunan Gedung, disusun menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
c. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
d. surat pernyataan melakukan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
e. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
f. surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
g. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
h. surat pernyataan melakukan kegiatan penanganan risiko kebakaran bahan beracun dan berbahaya,
disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
i. surat pernyataan melakukan kegiatan penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
j. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan investigasi pasca kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
k. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
l. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Pengusulan PAK Analis Kebakaran diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya pemerintah provinsi yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran kepada pejabat pimpinan tinggi madya pemerintah daerah provinsi yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Analis Kebakaran Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
d. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Analis Kebakaran Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pasal 28
(1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Analis Kebakaran didasarkan pada capaian SKP Analis Kebakaran dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Analis Kebakaran.
(3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
(4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
(5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang ditetapkan dalam peta jabatan.
(6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
(7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 29
(1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Kebakaran diusulkan kepada pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Analis Kebakaran yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
a. pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit;
b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
(4) PAK untuk kenaikan pangkat Analis Kebakaran dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
(5) Hasil PAK Analis Kebakaran dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Kebakaran.
Pasal 30
(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, yaitu:
a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(4) Apabila pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat penetap Angka Kredit.
(5) Dalam hal melakukan PAK, pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
(1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Analis Kebakaran kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
(2) Bahan usulan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit dan disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Pengusulan PAK Analis Kebakaran harus melampirkan, antara lain dengan:
a. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pemeriksaan bangunan Gedung, disusun menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
c. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
d. surat pernyataan melakukan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
e. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
f. surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
g. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
h. surat pernyataan melakukan kegiatan penanganan risiko kebakaran bahan beracun dan berbahaya,
disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
i. surat pernyataan melakukan kegiatan penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
j. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan investigasi pasca kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
k. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
l. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Pengusulan PAK Analis Kebakaran diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya pemerintah provinsi yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran kepada pejabat pimpinan tinggi madya pemerintah daerah provinsi yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Analis Kebakaran Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
d. pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Analis Kebakaran Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Analis Kebakaran didasarkan pada capaian SKP Analis Kebakaran dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Analis Kebakaran.
(3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
(4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
(5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang ditetapkan dalam peta jabatan.
(6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
(7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Kebakaran diusulkan kepada pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Analis Kebakaran yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
a. pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit;
b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
(4) PAK untuk kenaikan pangkat Analis Kebakaran dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
(5) Hasil PAK Analis Kebakaran dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Kebakaran.
Pasal 30
(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, yaitu:
a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(4) Apabila pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat penetap Angka Kredit.
(5) Dalam hal melakukan PAK, pejabat yang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
(1) Tim Penilai terdiri atas:
a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya.
b. Tim Penilai provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
c. Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Kebakaran Ahli Madya.
(4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
(5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Kebakaran.
(6) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(7) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
(9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
(10) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebakaran maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Analis Kebakaran.
Pasal 32
(1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
(2) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(1) Tim Penilai terdiri atas:
a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya.
b. Tim Penilai provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
c. Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Kebakaran Ahli Madya.
(4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
(5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Kebakaran.
(6) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(7) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
(9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
(10) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebakaran maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Analis Kebakaran.
(1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
(2) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
BAB XII
KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT
(1) Kenaikan jabatan bagi Analis Kebakaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(2) Kenaikan jabatan dari Analis Kebakaran Ahli Pertama sampai dengan menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Analis Kebakaran yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
(4) Analis Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
(5) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 34
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Analis Kebakaran dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Analis Kebakaran Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit pengembangan profesi.
(5) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
(6) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 35
(1) Analis Kebakaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis kebakaran, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;
dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
Pasal 36
Pasal 37
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Analis Kebakaran dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
b. menjadi anggota dalam tim penilai;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; atau
e. perolehan gelar/ijazah lain.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dengan Kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
(4) Penilaian Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kenaikan jabatan bagi Analis Kebakaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(2) Kenaikan jabatan dari Analis Kebakaran Ahli Pertama sampai dengan menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Analis Kebakaran yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
(4) Analis Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
(5) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 34
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Analis Kebakaran dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Analis Kebakaran Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit pengembangan profesi.
(5) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
(6) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 35
(1) Analis Kebakaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis kebakaran, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;
dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
(1) Kenaikan pangkat Analis Kebakaran, dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
(2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Analis Kebakaran, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Kebakaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
(4) Kenaikan pangkat bagi Analis Kebakaran dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Analis Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(6) Analis Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(7) Kenaikan pangkat bagi Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 37
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Analis Kebakaran dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
b. menjadi anggota dalam tim penilai;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; atau
e. perolehan gelar/ijazah lain.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dengan Kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
(4) Penilaian Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
BAB Ketiga
Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan
(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Kebakaran, yaitu:
a. Analis Kebakaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
b. Analis Kebakaran Ahli Pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
c. Analis Kebakaran Ahli Muda, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
d. Analis Kebakaran Ahli Muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
e. Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
f. Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c,
membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh).
(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Analis Kebakaran, yaitu:
a. Analis Kebakaran Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebakaran Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
b. Analis Kebakaran Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
BAB XIII
PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN
(1) Analis Kebakaran memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
(2) Pengembangan kompetensi bagi Analis Kebakaran dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Analis Kebakaran antara lain berupa:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis.
(4) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan
analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
(5) Selain pelatihan, Analis Kebakaran dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang Analisis Kebakaran.
(6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kegiatan:
a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Analis Kebakaran (maintain rating)/penyegaran Analis Kebakaran;
b. seminar;
c. lokakarya (workshop);
d. konferensi; atau
e. studi banding.
(7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Analis Kebakaran ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Analis Kebakaran diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(3) Analis Kebakaran yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Terhadap Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(5) Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 41
(1) Analis Kebakaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang analisis kebakaran selama diberhentikan.
(3) Analis Kebakaran yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
(4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Analis Kebakaran diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(3) Analis Kebakaran yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(4) Terhadap Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(5) Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Analis Kebakaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang analisis kebakaran selama diberhentikan.
(3) Analis Kebakaran yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
(4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
ttd
(1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang ilmu teknik/rekayasa keselamatan, teknologi rekayasa keselamatan kebakaran, planologi, geografi, atau atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penyelamatan paling singkat 3 (tiga) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
(4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
(5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara Kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat.
(7) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
(8) Penyampaian usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain paling lama 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
(9) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sampai dengan ayat (7), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(10) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pejabat fungsional pemadam kebakaran yang memperoleh ijazah sarjana/diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dengan syarat sebagai berikut:
a. tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama;
b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang akan diduduki; dan
e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h.
(2) Dalam hal pejabat fungsional pemadam kebakaran yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a.
(3) Dalam hal pejabat fungsional pemadam kebakaran yang
akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menduduki pangkat penata muda, golongan ruang III/a ke atas, maka yang bersangkutan dapat langsung diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama.
(4) Pejabat fungsional pemadam kebakaran sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3), apabila telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi diangkat dalam jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya dengan diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan pada jenjang jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat fungsional pemadam kebakaran ditambah 25% (dua puluh lima persen) yang dinilai dari perolehan ijazahnya.
(5) Pejabat fungsional pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang satu tahun sejak menduduki jenjang Ahli Pertama dapat mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya.
(6) Pejabat fungsional pemadam kebakaran sebagaimana pada ayat (5) apabila lulus Uji Kompetensi diangkat dalam jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya dengan Angka Kredit yang ditetapkan sejumlah 0 (nol).
(7) Pengangkatan pejabat fungsional pemadam kebakaran dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(8) Keputusan pengangkatan pejabat fungsional pemadam kebakaran dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Pejabat fungsional pemadam kebakaran yang akan diangkat menjadi Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat menurut contoh
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(10) PAK perpindahan pejabat fungsional pemadam kebakaran dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pejabat fungsional pemadam kebakaran yang memperoleh ijazah sarjana/diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dengan syarat sebagai berikut:
a. tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama;
b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang akan diduduki; dan
e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h.
(2) Dalam hal pejabat fungsional pemadam kebakaran yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a.
(3) Dalam hal pejabat fungsional pemadam kebakaran yang
akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menduduki pangkat penata muda, golongan ruang III/a ke atas, maka yang bersangkutan dapat langsung diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama.
(4) Pejabat fungsional pemadam kebakaran sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3), apabila telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi diangkat dalam jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya dengan diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan pada jenjang jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat fungsional pemadam kebakaran ditambah 25% (dua puluh lima persen) yang dinilai dari perolehan ijazahnya.
(5) Pejabat fungsional pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang satu tahun sejak menduduki jenjang Ahli Pertama dapat mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya.
(6) Pejabat fungsional pemadam kebakaran sebagaimana pada ayat (5) apabila lulus Uji Kompetensi diangkat dalam jenjang jabatan sesuai pangkat yang didudukinya dengan Angka Kredit yang ditetapkan sejumlah 0 (nol).
(7) Pengangkatan pejabat fungsional pemadam kebakaran dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
(8) Keputusan pengangkatan pejabat fungsional pemadam kebakaran dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Pejabat fungsional pemadam kebakaran yang akan diangkat menjadi Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat menurut contoh
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(10) PAK perpindahan pejabat fungsional pemadam kebakaran dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kenaikan pangkat Analis Kebakaran, dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
(2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Analis Kebakaran, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Kebakaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
(4) Kenaikan pangkat bagi Analis Kebakaran dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Analis Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(6) Analis Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(7) Kenaikan pangkat bagi Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6), disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Kebakaran, yaitu:
a. Analis Kebakaran Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
b. Analis Kebakaran Ahli Pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
c. Analis Kebakaran Ahli Muda, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
d. Analis Kebakaran Ahli Muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
e. Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
f. Analis Kebakaran Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c,
membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh).
(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Analis Kebakaran, yaitu:
a. Analis Kebakaran Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebakaran Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
b. Analis Kebakaran Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.