Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF
PERBAN Nomor 9 Tahun 2020
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah pTrovinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
8. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
9. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang
didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
10. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Hari adalah hari kerja.
(1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.
(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama- sama;
b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.
BAB III
MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, DAN NOTULIS
(1) Untuk melakukan kewenangan dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi membentuk majelis pemeriksa.
(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.
(1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan
b. anggota majelis pemeriksa.
(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.
Pasal 7
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis pemeriksa dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, majelis pemeriksa dibantu oleh:
a. asisten pemeriksa;
b. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
c. paling sedikit 1 (satu) notulis.
(2) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pegawai pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
(3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berasal dari pejabat struktural yang berstatus aparatur sipil negara pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
(4) Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pelaksana teknis atau staf pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
Pasal 8
(1) Penunjukan asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
(2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.
(3) Penunjukan asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
a. memiliki pengetahuan kepemiluan dan pengalaman dalam penanganan pelanggaran Pemilihan dan/atau pemilihan umum; dan
b. tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
(4) Penunjukan notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:
a. Warga Negara INDONESIA yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
b. pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
c. peserta Pemilihan;
d. tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
atau
e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 10
Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:
a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
d. Calon Gubernur;
e. Calon Wakil Gubernur;
f. Calon Bupati;
g. Calon Wakil Bupati;
h. Calon Wali Kota; atau
i. Calon Wakil Wali Kota.
Pasal 11
(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor atau terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.
Dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) Hari.
(1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk menyusun putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-11.
(3) Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.
Pasal 44
Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat amar putusan:
a. jika dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
1. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. menyatakan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan; dan
3. memerintahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan dalam Pemilihan.”; atau
b. jika dinyatakan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.”
Pasal 45
(1) Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dibacakan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diregister dan dinyatakan diterima.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam sidang terbuka dan dapat dihadiri oleh pelapor dan/atau terlapor.
Pasal 46
(1) Salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi;
b. KPU Kabupaten/Kota;
c. pelapor; dan/atau
d. terlapor, paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.
(2) Selain disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diunggah melalui laman resmi Bawaslu Provinsi.
Dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) Hari.
(1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.
(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.
(3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Jika laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, penyampaian Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.
(2) Hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penanganan terkait dengan dugaan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dan memiliki keterkaitan dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.
(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.
(3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Jika laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, penyampaian Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.
(2) Hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penanganan terkait dengan dugaan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dan memiliki keterkaitan dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 15
Pasal 16
(1) Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor; dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
(3) Bawaslu Provinsi memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kelengapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen belum lengkap, pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan belum lengkap.
Pasal 17
(1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen telah lengkap, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diberikan nomor registrasi sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-19 dan dicatatkan dalam buku register laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-6 serta dinyatakan diterima paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dan tidak dapat dicabut oleh pelapor.
Pasal 18
(1) Dalam hal pelapor tidak melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
(3) Bawaslu Provinsi memberitahukan status laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-4 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pasal 19
(1) Dalam hal pelapor datang ke kantor Bawaslu Provinsi untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan tetap tidak dapat melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen, Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pelapor; dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dengan memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan tidak lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
(3) Bawaslu Provinsi memberitahukan status laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-4 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
(1) Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor; dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
(3) Bawaslu Provinsi memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kelengapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen belum lengkap, pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan belum lengkap.
Pasal 17
(1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen telah lengkap, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diberikan nomor registrasi sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-19 dan dicatatkan dalam buku register laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-6 serta dinyatakan diterima paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dan tidak dapat dicabut oleh pelapor.
Pasal 18
(1) Dalam hal pelapor tidak melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
(3) Bawaslu Provinsi memberitahukan status laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-4 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pasal 19
(1) Dalam hal pelapor datang ke kantor Bawaslu Provinsi untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan tetap tidak dapat melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen, Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pelapor; dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dengan memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan tidak lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
(3) Bawaslu Provinsi memberitahukan status laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-4 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pasal 20
(1) Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dapat menyampaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melakukan penerimaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi.
(3) Setelah melakukan penerimaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-3 sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor;
b. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 21
(1) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diteruskan kepada Bawaslu Provinsi dalam bentuk:
a. digital paling lama 1 (satu) Hari; dan
b. cetak asli paling lama 3 (tiga) Hari, terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Penerusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan hasil pemindaian Formulir Model TSM.GBW-3 dan dikecualikan untuk bukti dalam bentuk surat atau tulisan.
(3) Dalam melakukan penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan surat pengantar penerusan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-5 kepada Bawaslu Provinsi disertai dengan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen dalam bentuk cetak.
Pasal 22
(1) Bawaslu Provinsi menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menerima laporan dan dokumen Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dalam format digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW- 2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor; dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
(3) Bawaslu Provinsi memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum lengkap, pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan belum lengkap.
Pasal 23
Mekanisme pemeriksaan kelengkapan dan registrasi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi mekanisme pemeriksaan kelengkapan dan registrasi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen yang berasal dari penerusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
BAB 3
Penyampaian Laporan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota
(1) Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d dapat menyampaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melakukan penerimaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi.
(3) Setelah melakukan penerimaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-3 sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor;
b. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 21
(1) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diteruskan kepada Bawaslu Provinsi dalam bentuk:
a. digital paling lama 1 (satu) Hari; dan
b. cetak asli paling lama 3 (tiga) Hari, terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Penerusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan hasil pemindaian Formulir Model TSM.GBW-3 dan dikecualikan untuk bukti dalam bentuk surat atau tulisan.
(3) Dalam melakukan penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan surat pengantar penerusan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-5 kepada Bawaslu Provinsi disertai dengan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen dalam bentuk cetak.
Pasal 22
(1) Bawaslu Provinsi menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak Bawaslu Provinsi menerima laporan dan dokumen Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dalam format digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW- 2 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada pelapor; dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi.
(3) Bawaslu Provinsi memberikan keterangan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-2.
(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM belum lengkap, pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan/atau dokumen paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dinyatakan belum lengkap.
Pasal 23
Mekanisme pemeriksaan kelengkapan dan registrasi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi mekanisme pemeriksaan kelengkapan dan registrasi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan dokumen yang berasal dari penerusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(1) Laporan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis pemeriksa penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Hasil dari pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk MEMUTUSKAN:
a. laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau
b. laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sehingga laporan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan.
(3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-7.
(4) Putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas:
a. putusan pendahuluan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau
b. putusan pendahuluan tidak dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan.
(5) Putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibacakan oleh majelis pemeriksa dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Pasal 25
(1) Sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang majelis pemeriksa.
(2) Bawaslu Provinsi memberitahukan sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.
(3) Dalam hal pelapor tidak hadir setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis pemeriksa tetap melanjutkan sidang pembacaan putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 26
Pemeriksaan pendahuluan, rapat pleno, dan sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diregister dan dinyatakan diterima.
Pasal 27
Bawaslu Provinsi menyampaikan
putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada pelapor dan mengumumkan melalui laman resmi Bawaslu Provinsi paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.
(1) Laporan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis pemeriksa penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Hasil dari pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk MEMUTUSKAN:
a. laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau
b. laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sehingga laporan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan.
(3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-7.
(4) Putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas:
a. putusan pendahuluan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau
b. putusan pendahuluan tidak dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan.
(5) Putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibacakan oleh majelis pemeriksa dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Pasal 25
(1) Sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang majelis pemeriksa.
(2) Bawaslu Provinsi memberitahukan sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.
(3) Dalam hal pelapor tidak hadir setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis pemeriksa tetap melanjutkan sidang pembacaan putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 26
Pemeriksaan pendahuluan, rapat pleno, dan sidang pembacaan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diregister dan dinyatakan diterima.
Pasal 27
Bawaslu Provinsi menyampaikan
putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada pelapor dan mengumumkan melalui laman resmi Bawaslu Provinsi paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah putusan pendahuluan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.
Pasal 28
(1) Bawaslu Provinsi melakukan sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a dengan tahapan:
a. pembacaan materi laporan oleh pelapor;
b. pembacaan jawaban terlapor;
c. pembuktian; dan
d. penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor.
(2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa dengan ketentuan:
a. paling sedikit 2 (dua) orang untuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi yang memiliki anggota 5 (lima) orang; dan
b. paling sedikit 3 (tiga) orang untuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi yang memiliki anggota 7 (tujuh) orang.
Pasal 29
(1) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dihadiri oleh pelapor dan terlapor.
(2) Bawaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan pertama sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.
(3) Pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terlapor disertai dengan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 30
Dalam hal pelapor dan/atau terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Bawaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan kedua kepada pelapor dan/atau terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.
Pasal 31
Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 pelapor dan/atau terlapor tetap tidak hadir, Bawaslu Provinsi tetap melanjutkan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tanpa kehadiran pelapor dan/atau terlapor.
Pasal 32
Dalam hal pelapor tidak hadir dalam sidang pemeriksaan setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut- turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, majelis pemeriksa membacakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang telah diregister dan dinyatakan diterima di hadapan terlapor.
Pasal 33
(1) Pelapor membacakan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di sidang pemeriksaan pada tahapan pembacaan materi laporan oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.
(2) Sebelum membacakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan perbaikan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(3) Perbaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disampaikan sebanyak 1 (satu) kali sebelum terlapor menyampaikan jawaban atas laporan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 34
Dalam hal pelapor tidak menyampaikan perbaikan materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3), pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang telah dibacakan.
Pasal 35
(1) Selain menyampaikan perbaikan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), pelapor dapat menyampaikan perbaikan tambahan.
(2) Perbaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
a. permintaan dari pelapor kepada majelis pemeriksa;
dan/atau
b. catatan yang disampaikan oleh majelis pemeriksa.
(3) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disampaikan setelah pembacaan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(4) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 36
(1) Setelah pelapor membacakan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada terlapor untuk membuat dan menyampaikan jawaban dan bukti.
(2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh terlapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap dokumen salinan serta
dalam format digital.
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang telah dibubuhi materai serta dileges dan 6 (enam) rangkap salinan, kecuali untuk bukti yang tidak berbentuk surat atau tulisan.
(4) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa INDONESIA sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-9 dan dibacakan di sidang pemeriksaan berikutnya pada tahapan pembacaan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
(5) Setelah materi jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibacakan, terlapor dapat menyampaikan perbaikan terhadap jawaban yang disampaikan.
(6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi jawaban terlapor.
(7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam format digital dalam jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.
Pasal 37
Pasal 38
(1) Untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, majelis pemeriksa dapat menghadirkan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan sesuai dengan kewenangan lembaganya yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangi oleh pejabat yang berwewenang.
(3) Keterangan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
Pasal 39
Sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) serta Pasal 38 ayat (2), saksi dan ahli wajib diambil sumpah.
Pasal 40
Setelah saksi, ahli, dan/atau lembaga terkait menyampaikan keterangannya, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada pelapor dan/atau terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, atau lembaga terkait.
Pasal 41
Setelah melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor
menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d secara lisan atau tertulis.
Pasal 42
Setelah seluruh pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM selesai dilakukan, majelis pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41 kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan penyusunan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(1) Bawaslu Provinsi melakukan sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a dengan tahapan:
a. pembacaan materi laporan oleh pelapor;
b. pembacaan jawaban terlapor;
c. pembuktian; dan
d. penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor.
(2) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa dengan ketentuan:
a. paling sedikit 2 (dua) orang untuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi yang memiliki anggota 5 (lima) orang; dan
b. paling sedikit 3 (tiga) orang untuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi yang memiliki anggota 7 (tujuh) orang.
Pasal 29
(1) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dihadiri oleh pelapor dan terlapor.
(2) Bawaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan pertama sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.
(3) Pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terlapor disertai dengan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 30
Dalam hal pelapor dan/atau terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Bawaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan kedua kepada pelapor dan/atau terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-8.
Pasal 31
Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 pelapor dan/atau terlapor tetap tidak hadir, Bawaslu Provinsi tetap melanjutkan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tanpa kehadiran pelapor dan/atau terlapor.
Pasal 32
Dalam hal pelapor tidak hadir dalam sidang pemeriksaan setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut- turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, majelis pemeriksa membacakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang telah diregister dan dinyatakan diterima di hadapan terlapor.
Pasal 33
(1) Pelapor membacakan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di sidang pemeriksaan pada tahapan pembacaan materi laporan oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.
(2) Sebelum membacakan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat mengajukan perbaikan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(3) Perbaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disampaikan sebanyak 1 (satu) kali sebelum terlapor menyampaikan jawaban atas laporan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 34
Dalam hal pelapor tidak menyampaikan perbaikan materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3), pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang telah dibacakan.
Pasal 35
(1) Selain menyampaikan perbaikan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), pelapor dapat menyampaikan perbaikan tambahan.
(2) Perbaikan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
a. permintaan dari pelapor kepada majelis pemeriksa;
dan/atau
b. catatan yang disampaikan oleh majelis pemeriksa.
(3) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disampaikan setelah pembacaan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(4) Perbaikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
Pasal 36
(1) Setelah pelapor membacakan materi laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada terlapor untuk membuat dan menyampaikan jawaban dan bukti.
(2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh terlapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap dokumen salinan serta
dalam format digital.
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang telah dibubuhi materai serta dileges dan 6 (enam) rangkap salinan, kecuali untuk bukti yang tidak berbentuk surat atau tulisan.
(4) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa INDONESIA sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-9 dan dibacakan di sidang pemeriksaan berikutnya pada tahapan pembacaan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
(5) Setelah materi jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibacakan, terlapor dapat menyampaikan perbaikan terhadap jawaban yang disampaikan.
(6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terkait dengan kekeliruan penulisan yang tidak mengubah pokok materi jawaban terlapor.
(7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam format digital dalam jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.
Pasal 37
Pasal 38
(1) Untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, majelis pemeriksa dapat menghadirkan lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan sesuai dengan kewenangan lembaganya yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangi oleh pejabat yang berwewenang.
(3) Keterangan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
Pasal 39
Sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) serta Pasal 38 ayat (2), saksi dan ahli wajib diambil sumpah.
Pasal 40
Setelah saksi, ahli, dan/atau lembaga terkait menyampaikan keterangannya, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada pelapor dan/atau terlapor untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, atau lembaga terkait.
Pasal 41
Setelah melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, majelis pemeriksa memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor
menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d secara lisan atau tertulis.
Pasal 42
Setelah seluruh pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM selesai dilakukan, majelis pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 41 kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan penyusunan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk menyusun putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-11.
(3) Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.
Pasal 44
Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat amar putusan:
a. jika dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
1. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. menyatakan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan; dan
3. memerintahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan dalam Pemilihan.”; atau
b. jika dinyatakan tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.”
Pasal 45
(1) Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dibacakan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diregister dan dinyatakan diterima.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam sidang terbuka dan dapat dihadiri oleh pelapor dan/atau terlapor.
Pasal 46
(1) Salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi;
b. KPU Kabupaten/Kota;
c. pelapor; dan/atau
d. terlapor, paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.
(2) Selain disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diunggah melalui laman resmi Bawaslu Provinsi.
(1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(1) Untuk melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bawaslu membentuk majelis pemeriksa.
(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu.
Pasal 49
(1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan
b. anggota majelis pemeriksa.
(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.
Pasal 50
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis pemeriksa dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, majelis pemeriksa dibantu oleh:
a. asisten pemeriksa;
b. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
c. paling sedikit 1 (satu) notulis.
(2) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berasal dari pejabat struktural yang berstatus aparatur sipil negara pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(4) Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pelaksana teknis atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Pasal 51
(1) Penunjukan asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.
(2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.
(3) Penunjukan asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
a. memiliki pengetahuan kepemiluan dan pengalaman dalam penanganan pelanggaran Pemilihan dan/atau pemilihan umum; dan
b. tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
(4) Penunjukan notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
Pasal 52
(1) Pelapor dapat menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada Bawaslu.
(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
a. salinan putusan Bawaslu Provinsi;
b. surat kuasa khusus, jika pelapor didampingi atau diwakili oleh kuasa; dan
c. memori keberatan yang memuat:
1. identitas pelapor terdiri atas nama dan alamat;
2. identitas kuasa terdiri atas nama dan alamat kantor kuasa, jika pelapor didampingi atau diwakili oleh kuasa;
3. kutipan amar putusan Bawaslu Provinsi yang menjadi keberatan;
4. tenggang waktu penyampaian keberatan;
5. alasan keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi; dan
6. petitum atau hal yang dimintakan oleh pelapor.
(4) Memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW- 12 dan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya.
(5) Memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dibuat dalam:
a. 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap salinan;
dan
b. format digital.
(6) Jika pelapor mengajukan bukti dalam bentuk tertulis, bukti dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen asli dibubuhi materai dan dileges dan 1 (satu) rangkap salinan.
(7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam bentuk digital dalam memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.
Pasal 53
(1) Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 di Hari yang sama pada saat keberatan disampaikan.
(2) Bawaslu membuat tanda bukti penyampaian keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-13 sebanyak 2
(dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada pelapor;
dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu.
(3) Bawaslu memberikan keterangan keberatan dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-13.
(4) Dalam hal penyampaian keberatan belum lengkap, Bawaslu memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kelengkapan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak keberatan disampaikan oleh pelapor.
(5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) yang telah dinyatakan lengkap dicatatkan dalam buku register keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-15 dan diberikan nomor keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-19 serta dinyatakan diterima di Hari yang sama pada saat keberatan dinyatakan lengkap.
Pasal 54
(1) Dalam hal pelapor tidak melengkapi kelengkapan keberatan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
(3) Bawaslu memberitahukan status keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-14 paling lama 2 (dua) hari setelah Bawaslu menyatakan keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pasal 55
(1) Dalam hal pelapor datang ke kantor Bawaslu untuk melengkapi keberatan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan tetap
tidak dapat melengkapi kelengkapan keberatan, Bawaslu membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-13 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pelapor; dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, dengan memberikan keterangan keberatan tidak lengkap pada pada Formulir Model TSM.GBW-13.
(2) Bawaslu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
(3) Bawaslu memberitahukan status keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-14 paling lama 2 (dua) hari setelah Bawaslu menyatakan keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
Pasal 56
(1) Setelah keberatan diregister dicatatkan dalam buku register keberatan putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), Bawaslu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada terlapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-16 mengenai keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi disertai memori keberatan paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah keberatan diregister.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan kepada terlapor untuk membuat dan menyampaikan kontra memori keberatan.
(3) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. identitas terlapor berupa nama dan alamat;
b. identitas kuasa berupa nama dan alamat kantor kuasa, jika terlapor didampingi atau diwakili oleh
kuasa;
c. tanggapan atas keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi; dan
d. petitum atau hal yang dimintakan oleh terlapor.
(4) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-17.
(5) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan bukti.
(6) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh terlapor atau kuasanya dan dibuat dalam:
a. 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap salinan;
dan
b. format digital.
(7) Jika terlapor mengajukan bukti dalam bentuk tertulis, bukti dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen asli dibubuhi materai dan dileges dan 1 (satu) rangkap salinan.
(8) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam bentuk digital dalam kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.
Pasal 57
(1) Kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
(2) Dalam hal terlapor tidak menyampaikan kontra memori keberatan sampai dengan batas waktu sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu tetap melakukan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.
Pasal 58
(1) Majelis pemeriksa memeriksa dan memutus keberatan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi diregister dan dinyatakan diterima.
(2) Pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi;
dan/atau
b. koreksi terhadap teknis penulisan putusan Bawaslu Provinsi.
Pasal 59
Majelis pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Bawaslu sebagai bahan penyusunan putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.
Pasal 60
(1) Bawaslu menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu untuk menyusun putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.
(2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-18.
(3) Putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.
Pasal 61
Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) memuat amar putusan:
a. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi.”;
b. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat, namun terdapat kekeliruan dalam teknis perumusan, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
1. menyatakan menerima keberatan pelapor; dan
2. memperbaiki putusan Bawaslu Provinsi sekedar mengenai …, sehingga putusannya berubah menjadi sebagai berikut:
“…”; atau
c. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
1. menyatakan menerima keberatan pelapor;
2. menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi;
MEMUTUSKAN SENDIRI:
1. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. menyatakan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan; dan
3. memerintahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan dalam Pemilihan.”
Pasal 62
(1) Salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi;
b. KPU Kabupaten/Kota;
c. pelapor; dan/atau
d. terlapor, paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi dibacakan melalui Bawaslu Provinsi.
(2) Selain disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi diunggah melalui laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
(1) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
BAB Kedua
Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, dan Notulis
(1) Untuk melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bawaslu membentuk majelis pemeriksa.
(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu.
(1) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan
b. anggota majelis pemeriksa.
(2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.
Pasal 50
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis pemeriksa dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, majelis pemeriksa dibantu oleh:
a. asisten pemeriksa;
b. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
c. paling sedikit 1 (satu) notulis.
(2) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berasal dari pejabat struktural yang berstatus aparatur sipil negara pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(4) Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pelaksana teknis atau staf pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
Pasal 51
(1) Penunjukan asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.
(2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.
(3) Penunjukan asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
a. memiliki pengetahuan kepemiluan dan pengalaman dalam penanganan pelanggaran Pemilihan dan/atau pemilihan umum; dan
b. tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
(4) Penunjukan notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
(1) Pelapor dapat menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada Bawaslu.
(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
a. salinan putusan Bawaslu Provinsi;
b. surat kuasa khusus, jika pelapor didampingi atau diwakili oleh kuasa; dan
c. memori keberatan yang memuat:
1. identitas pelapor terdiri atas nama dan alamat;
2. identitas kuasa terdiri atas nama dan alamat kantor kuasa, jika pelapor didampingi atau diwakili oleh kuasa;
3. kutipan amar putusan Bawaslu Provinsi yang menjadi keberatan;
4. tenggang waktu penyampaian keberatan;
5. alasan keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi; dan
6. petitum atau hal yang dimintakan oleh pelapor.
(4) Memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW- 12 dan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya.
(5) Memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dibuat dalam:
a. 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap salinan;
dan
b. format digital.
(6) Jika pelapor mengajukan bukti dalam bentuk tertulis, bukti dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen asli dibubuhi materai dan dileges dan 1 (satu) rangkap salinan.
(7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam bentuk digital dalam memori keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.
Pasal 53
(1) Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 di Hari yang sama pada saat keberatan disampaikan.
(2) Bawaslu membuat tanda bukti penyampaian keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-13 sebanyak 2
(dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada pelapor;
dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu.
(3) Bawaslu memberikan keterangan keberatan dinyatakan lengkap atau belum lengkap pada Formulir Model TSM.GBW-13.
(4) Dalam hal penyampaian keberatan belum lengkap, Bawaslu memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kelengkapan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak keberatan disampaikan oleh pelapor.
(5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) yang telah dinyatakan lengkap dicatatkan dalam buku register keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-15 dan diberikan nomor keberatan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-19 serta dinyatakan diterima di Hari yang sama pada saat keberatan dinyatakan lengkap.
Pasal 54
(1) Dalam hal pelapor tidak melengkapi kelengkapan keberatan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
(3) Bawaslu memberitahukan status keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-14 paling lama 2 (dua) hari setelah Bawaslu menyatakan keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Pasal 55
(1) Dalam hal pelapor datang ke kantor Bawaslu untuk melengkapi keberatan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dan tetap
tidak dapat melengkapi kelengkapan keberatan, Bawaslu membuat tanda bukti penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-13 sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pelapor; dan
b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, dengan memberikan keterangan keberatan tidak lengkap pada pada Formulir Model TSM.GBW-13.
(2) Bawaslu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
(3) Bawaslu memberitahukan status keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-14 paling lama 2 (dua) hari setelah Bawaslu menyatakan keberatan tidak diregister dan dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan.
Pasal 56
(1) Setelah keberatan diregister dicatatkan dalam buku register keberatan putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), Bawaslu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada terlapor sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-16 mengenai keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi disertai memori keberatan paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah keberatan diregister.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan kepada terlapor untuk membuat dan menyampaikan kontra memori keberatan.
(3) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. identitas terlapor berupa nama dan alamat;
b. identitas kuasa berupa nama dan alamat kantor kuasa, jika terlapor didampingi atau diwakili oleh
kuasa;
c. tanggapan atas keberatan pelapor atas putusan Bawaslu Provinsi; dan
d. petitum atau hal yang dimintakan oleh terlapor.
(4) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-17.
(5) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan bukti.
(6) Kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh terlapor atau kuasanya dan dibuat dalam:
a. 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap salinan;
dan
b. format digital.
(7) Jika terlapor mengajukan bukti dalam bentuk tertulis, bukti dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen asli dibubuhi materai dan dileges dan 1 (satu) rangkap salinan.
(8) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam bentuk digital dalam kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.
Pasal 57
(1) Kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
(2) Dalam hal terlapor tidak menyampaikan kontra memori keberatan sampai dengan batas waktu sebagiamana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu tetap melakukan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.
Pasal 58
(1) Majelis pemeriksa memeriksa dan memutus keberatan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi diregister dan dinyatakan diterima.
(2) Pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi;
dan/atau
b. koreksi terhadap teknis penulisan putusan Bawaslu Provinsi.
Pasal 59
Majelis pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada Bawaslu sebagai bahan penyusunan putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.
Pasal 60
(1) Bawaslu menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu untuk menyusun putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi.
(2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-18.
(3) Putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu.
Pasal 61
Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) memuat amar putusan:
a. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi.”;
b. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi sudah tepat, namun terdapat kekeliruan dalam teknis perumusan, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
1. menyatakan menerima keberatan pelapor; dan
2. memperbaiki putusan Bawaslu Provinsi sekedar mengenai …, sehingga putusannya berubah menjadi sebagai berikut:
“…”; atau
c. jika dinyatakan putusan Bawaslu Provinsi terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, amar putusan berbunyi:
“MEMUTUSKAN:
1. menyatakan menerima keberatan pelapor;
2. menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi;
MEMUTUSKAN SENDIRI:
1. menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. menyatakan membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan; dan
3. memerintahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan dalam Pemilihan.”
Pasal 62
(1) Salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi;
b. KPU Kabupaten/Kota;
c. pelapor; dan/atau
d. terlapor, paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi dibacakan melalui Bawaslu Provinsi.
(2) Selain disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan keberatan terhadap putusan Bawaslu Provinsi diunggah melalui laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
(1) Bawaslu dapat melakukan supervisi, pembinaan, dan terhadap Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat untuk memastikan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembinaan terhadap Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. rapat koordinasi nasional;
b. rapat kerja teknis; dan/atau
c. penguatan kapasitas dan kemampuan dalam menerima, memeriksa dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(4) Pendampingan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Bawaslu Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat tugas Ketua atau Sekretaris Jenderal Bawaslu.
Pasal 64
Bawaslu Provinsi dapat melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota terkait tata cara penerimaan laporan dan penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi.
(1) Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dikarenakan seluruh Anggota Bawaslu Provinsi berhalangan tetap, Bawaslu mengambil alih penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sampai dengan pembacaan putusan.
(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.
Pasal 66
Pelaksanaan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang diambil alih oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilaksanakan di kantor Bawaslu atau kantor Bawaslu Provinsi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.
Pasal 67
Putusan atas penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak dapat diajukan keberatan kepada Bawaslu.
Pasal 68
(1) Dalam hal pada pelaksanaan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdapat anggota Bawaslu Provinsi yang berhalangan tetap sehingga berakibat tidak terpenuhinya kuorum dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, keterpenuhan kuorum rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi diisi oleh Anggota Bawaslu.
(2) Anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk melalui rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu.
(1) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.
(2) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
Pasal 70
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 36 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 60 ayat (2) serta kode Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di INDONESIA
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 72
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABHAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Pasal 14 disampaikan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan memuat:
a. syarat formal terdiri atas:
1. identitas pelapor;
2. identitas terlapor; dan
3. waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
b. syarat materiel terdiri atas:
1. uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan; dan
2. petitum atau hal yang diminta oleh pelapor.
(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-1.
(3) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:
a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat atas nama pelapor; dan
b. bukti yang memenuhi ketentuan:
1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(4) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap dokumen salinan serta dalam format digital.
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang telah dibubuhi materai serta dileges dan 6 (enam) rangkap salinan.
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (5), untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang tidak berbentuk surat atau tulisan.
(7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam format digital dalam laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.
(1) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Pasal 14 disampaikan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan memuat:
a. syarat formal terdiri atas:
1. identitas pelapor;
2. identitas terlapor; dan
3. waktu penyampaian laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
b. syarat materiel terdiri atas:
1. uraian mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilaporkan; dan
2. petitum atau hal yang diminta oleh pelapor.
(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Formulir Model TSM.GBW-1.
(3) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:
a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat atas nama pelapor; dan
b. bukti yang memenuhi ketentuan:
1. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(4) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap dokumen cetak asli dan 6 (enam) rangkap dokumen salinan serta dalam format digital.
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang telah dibubuhi materai serta dileges dan 6 (enam) rangkap salinan.
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (5), untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang tidak berbentuk surat atau tulisan.
(7) Dalam hal terdapat perbedaan materi antara dokumen cetak asli dan dokumen dalam format digital dalam laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokumen cetak asli menjadi materi yang dilakukan pemeriksaan.
(1) Setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah dibacakan, majelis pemeriksa melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) huruf c dengan cara:
a. menentukan materi laporan yang harus dibuktikan dan beban pembuktian;
b. menentukan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa; dan
c. melakukan pendalaman terhadap alat bukti.
(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan saksi;
d. keterangan pelapor dan/atau terlapor;
e. dokumen elektronik; dan/atau
f. pengetahuan majelis pemeriksa.
(3) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. dokumen hasil pengawasan yang ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh pengawas Pemilihan dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa; dan/atau
b. dokumen tertulis lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(4) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
(5) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(6) Keterangan pelapor dan/atau terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi.
(7) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
(8) Pengetahuan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.
(1) Setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan jawaban terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah dibacakan, majelis pemeriksa melakukan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) huruf c dengan cara:
a. menentukan materi laporan yang harus dibuktikan dan beban pembuktian;
b. menentukan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa; dan
c. melakukan pendalaman terhadap alat bukti.
(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan saksi;
d. keterangan pelapor dan/atau terlapor;
e. dokumen elektronik; dan/atau
f. pengetahuan majelis pemeriksa.
(3) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. dokumen hasil pengawasan yang ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh pengawas Pemilihan dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa; dan/atau
b. dokumen tertulis lain yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(4) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
(5) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(6) Keterangan pelapor dan/atau terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi.
(7) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
(8) Pengetahuan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.