PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

PERBAN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Uraian Fungsi Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 1

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah kegiatan Badan Pangan Nasional; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program pembangunan pangan nasional; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan Badan Pangan Nasional; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri, bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional di bidang pangan; e. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga; f. penyiapan pelaksanaan pemberitaan media cetak dan elektornik; g. pengelolaan dan pelayanan publik di bidang pangan; h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. kelompok substansi perencanaan; b. kelompok substansi kerja sama; dan c. kelompok substansi hubungan masyarakat.

Pasal 3

Kelompok substansi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan dan program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Badan Pangan Nasional.

Pasal 4

Kelompok substansi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. subkelompok substansi kebijakan dan program; b. subkelompok substansi anggaran; dan c. subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

(1) Subkelompok substansi kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan dan rencana program Badan Pangan Nasional jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. (2) Subkelompok substansi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan anggaran Badan Pangan Nasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, kewenangan pusat dan daerah, pinjaman dan hibah luar negeri, dana alokasi khusus, subsidi dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Subkelompok substansi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat DPR RI, bahan Rapat Pimpinan, rapat koordinasi terbatas, rapat dengan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan rapat lainnya, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan Pangan Nasional.

Pasal 6

Kelompok substansi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri, bilateral dan regional, serta multilateral dan organisasi internasional di bidang pangan.

Pasal 7

Kelompok substansi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas: a. subkelompok substansi kerja sama dalam negeri; b. subkelompok substansi kerja sama bilateral dan regional; dan c. subkelompok substansi kerja sama multilateral dan organisasi internasional.

Pasal 8

(1) Subkelompok substansi kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di bidang pangan. (2) Subkelompok substansi kerja sama bilateral dan regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral dan regional di bidang pangan. (3) Subkelompok substansi kerja sama multilateral dan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral dan organisasi internasional di bidang pangan.

Pasal 9

Kelompok substansi hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pemberitaan, publikasi, pameran dan peragaan, serta informasi publik di bidang pangan.

Pasal 10

Kelompok substansi hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri atas: a. subkelompok substansi publikasi; dan b. subkelompok substansi informasi publik.

Pasal 11

(1) Subkelompok substansi publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, pemberitaan, dokumentasi dan promosi di bidang pangan melalui media massa. (2) Subkelompok substansi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pangan, dan melakukan penyelenggaraan pameran, peragaan, pengelolaan perpustakaan.

BAB Kedua

Uraian Fungsi Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum

Pasal 12

Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja; c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penilaian kinerja pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai; e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; g. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, dan litigasi hukum; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 13

Pengelompokan uraian fungsi Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, terdiri atas: a. kelompok substansi organisasi dan sumber daya manusia; dan b. kelompok substansi hukum.

Pasal 14

Kelompok substansi organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, melakukan urusan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan mutasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 15

Kelompok substansi organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. subkelompok substansi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi; b. subkelompok substansi perencanaan, pengembangan dan kinerja sumberdaya manusia; dan c. subkelompok substansi mutasi pegawai.

Pasal 16

(1) Subkelompok substansi organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, budaya kerja, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi dilingkungan Badan Pangan Nasional. (2) Subkelompok substansi perencanaan, pengembangan dan kinerja sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi penerimaan dan pengangkatan calon aparatur sipil negara, penyusunan pola karir pegawai, pengelolaan sistem informasi dan kinerja kepegawaian serta pengembangan jabatan fungsional. (3) Subkelompok substansi mutasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan, pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan dokumen mutasi kepegawaian.

Pasal 17

Kelompok substansi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, rancangan naskah perjanjian, instrumen hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi informasi hukum.

Pasal 18

Kelompok substansi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: a. subkelompok substansi peraturan perundang-undangan I; b. subkelompok substansi peraturan perundang-undangan II; dan c. subkelompok substansi advokasi hukum.

Pasal 19

(1) Subkelompok substansi peraturan perundang-undangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan serta instrumen hukum di bidang pangan pada Sekretariat Utama dan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. (2) Subkelompok substansi peraturan perundang-undangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan serta instrumen hukum di bidang pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. (3) Subkelompok substansi advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan, litigasi hukum, serta pengembangan dan pengelolaan sistem dokumentasi dan informasi hukum.

BAB Ketiga

Uraian Fungsi Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum

Pasal 20

Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran, dan pengelolaan pelaporan keuangan; c. pengelolaan barang milik negara; d. pelaksanaan pelaporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Utama; e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; f. pelaksanaan urusan tata usaha; g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; h. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; i. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 21

Pengelompokan uraian fungsi Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum terdiri atas: a. kelompok substansi keuangan; dan b. kelompok substansi pengelolaan barang milik negara dan pengadaan.

Pasal 22

Kelompok substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 23

Kelompok substansi keuangan sebagaimana dimaksud pasal 22 terdiri atas: a. subkelompok substansi perbendaharaan; b. subkelompok substansi akuntansi dan verifikasi; dan c. subkelompok substansi tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 24

(1) Subkelompok substansi perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar. (2) Subkelompok substansi akuntasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan. (3) Subkelompok substansi tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pasal 25

Kelompok substansi pengelola barang milik negara dan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan penertiban barang milik negara, urusan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 26

Kelompok substansi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas: a. subkelompok substansi pengelolaan barang milik negara; dan b. subkelompok substansi layanan pengadaan.

Pasal 27

(1) Subkelompok substansi pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan, penatausahan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan penertiban barang milik negara. (2) Subkelompok substansi layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.