PERBAN

Peraturan Badan Nomor 29 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

PERBAN Nomor 29 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Produk Hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Badan Pangan Nasional. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Instrumen Hukum Lainnya adalah instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk menjalankan tindakan atau mengintepretasikan Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan kewenangannya yang mengatur ke dalam dan ke luar Badan Pangan Nasional. 4. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 5. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 6. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 7. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 8. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. 9. Keputusan PRESIDEN adalah keputusan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 10. Peraturan Badan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan materi muatan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 11. Keputusan Kepala Badan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan materi yang diperintahkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan, bersifat MENETAPKAN dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas. 12. Program Penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan di Lingkungan Badan Pangan Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UNDANG-UNDANG, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 14. Prakarsa adalah gagasan atau usul inisiatif penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk tertulis, baik yang berupa pokok-pokok materi dan/atau telah dirumuskan dalam bentuk konsep Peraturan Perundang- undangan. 15. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 16. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. 17. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional. 18. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. 19. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA

Pasal 3

Koreksi

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; c. PERATURAN PEMERINTAH; d. Peraturan PRESIDEN; dan e. Peraturan Badan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Keputusan PRESIDEN; b. Keputusan Kepala Badan; c. Keputusan Sekretaris Utama atau Keputusan Deputi; d. surat edaran Kepala Badan; e. surat edaran Sekretaris Utama atau surat edaran Deputi; f. instruksi Kepala Badan; g. perjanjian internasional; h. perjanjian nasional yang meliputi, kesepahaman bersama/memorandum of understanding/perjanjian kerjasama, dan bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati para pihak; dan i. kontrak internasional. (2) Ketentuan mengenai penyusunan Keputusan Kepala Badan, Keputusan Sekretaris Utama dan Keputusan Deputi, surat edaran Kepala Badan, surat edaran Sekretaris Utama dan surat edaran Deputi, Instruksi Kepala Badan, perjanjian internasional, perjanjian nasional, dan kontrak internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Materi muatan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi: a. peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah suatu UNDANG-UNDANG untuk diatur dengan UNDANG-UNDANG; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 6

Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sama dengan materi muatan UNDANG-UNDANG.

Pasal 7

Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Materi muatan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berisi materi untuk melaksanakan PERATURAN PEMERINTAH, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 9

Materi muatan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berisi: a. materi untuk pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau b. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 10

Materi muatan Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berisi materi penetapan: a. yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG; b. untuk melaksanakan PERATURAN PEMERINTAH; atau c. untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 11

Materi muatan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berisi materi penetapan: a. yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, atau Peraturan Badan; atau b. untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, termasuk urusan keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan arsip, pengelolaan barang milik negara, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, dan hal yang sejenis.

Pasal 12

Materi muatan Keputusan Sekretaris Utama atau Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berisi materi penetapan yang diperintahkan oleh Peraturan Badan, Keputusan Kepala Badan, atau untuk melaksanakan tugas di internal Unit Kerja Eselon I.

Pasal 13

Materi muatan Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Kedua

Materi Muatan

Pasal 5

Koreksi

Materi muatan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berisi: a. peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah suatu UNDANG-UNDANG untuk diatur dengan UNDANG-UNDANG; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 6

Koreksi

Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sama dengan materi muatan UNDANG-UNDANG.

Pasal 7

Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Materi muatan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berisi materi untuk melaksanakan PERATURAN PEMERINTAH, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 9

Materi muatan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berisi: a. materi untuk pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau b. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 10

Materi muatan Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berisi materi penetapan: a. yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG; b. untuk melaksanakan PERATURAN PEMERINTAH; atau c. untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 11

Materi muatan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berisi materi penetapan: a. yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, atau Peraturan Badan; atau b. untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, termasuk urusan keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan arsip, pengelolaan barang milik negara, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, dan hal yang sejenis.

Pasal 12

Materi muatan Keputusan Sekretaris Utama atau Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berisi materi penetapan yang diperintahkan oleh Peraturan Badan, Keputusan Kepala Badan, atau untuk melaksanakan tugas di internal Unit Kerja Eselon I.

Pasal 13

Materi muatan Instrumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

WEWENANG

Pasal 14

Koreksi

(1) Kepala Badan berwenang: a. melakukan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan PRESIDEN, dan rancangan Keputusan PRESIDEN; b. mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN; c. mengajukan usulan rancangan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG berdasarkan penugasan dari PRESIDEN; d. mengajukan usulan rancangan UNDANG-UNDANG tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG menjadi UNDANG-UNDANG; e. mengajukan usulan rancangan UNDANG-UNDANG tentang Pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; dan f. MENETAPKAN Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan. (2) Kepala Badan melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Kepala Badan kepada Sekretaris Utama untuk urusan tertentu. (3) Urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi urusan keuangan, kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan barang milik negara, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. (4) Penandatanganan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan atas nama Kepala Badan.

Pasal 15

Sekretaris Utama berwenang: a. melakukan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan PRESIDEN, rancangan Peraturan Badan, rancangan Keputusan PRESIDEN, dan rancangan Keputusan Kepala Badan; b. mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Badan; c. menandatangani Keputusan Kepala Badan atas nama Kepala Badan; dan d. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan Sekretaris Utama.

Pasal 16

Deputi berwenang: a. melakukan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, rancangan Peraturan PRESIDEN, rancangan Peraturan Badan, rancangan Keputusan PRESIDEN, dan rancangan Keputusan Kepala Badan; b. mengajukan Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Badan; dan c. menyusun dan MENETAPKAN Keputusan Deputi.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 18

Koreksi

Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional, terdiri atas: a. perencanaan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN; dan b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 27

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan. (2) Keputusan Kepala Badan yang dimasukkan ke dalam program penyusunan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang memenuhi kriteria: a. diperintahkan dalam UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Keputusan PRESIDEN, atau Peraturan Badan; dan/atau b. bukan MENETAPKAN urusan terkait keuangan, kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan barang milik negara, pembentukan panitia/tim/ kelompok kerja. (3) Program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari pimpinan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Pimpinan Unit Kerja Eselon I menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Utama untuk diteruskan kepada Kepala Biro Organsasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Sekretariat Utama. (5) Kepala Biro Organsasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengoordinasikan program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan di lingkungan Badan Pangan Nasional dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 28

(1) Program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat: a. daftar judul rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan; b. pokok materi muatan rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan; dan c. target penyelesaian. (2) Program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan merupakan acuan dalam penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Usulan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan yang diajukan dalam program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan, yang telah dilakukan penyusunan dengan Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Sekretariat Utama pada tahun berjalan tetapi belum selesai, dapat diusulkan kembali dalam program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan pada tahun berikutnya. (4) Program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan. (5) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan, dilakukan dalam batas waktu paling lambat bulan Agustus.

Pasal 29

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam mengusulkan program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan, disertai dengan naskah urgensi. (2) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pendahuluan yang terdiri atas: 1. latar belakang; 2. identifikasi masalah; dan 3. sasaran yang akan diwujudkan. b. materi yang akan diatur; c. data dukung; dan d. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain.

Pasal 30

(1) Dalam keadaan tertentu, penyusunan rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan dapat diajukan di luar program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan, dengan ketentuan materi muatannya, meliputi: a. melaksanakan kebijakan Kepala Badan; b. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; c. melaksanakan kebijakan nasional di bidang Pangan; dan/atau d. berdasarkan putusan Mahkamah Agung. (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Kepala Badan disertai dengan naskah urgensi. (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan izin Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan disposisi kepada Sekretaris Utama berupa persetujuan atau penolakan terhadap usulan rancangan Peraturan Badan atau rancangan Keputusan Kepala Badan yang diajukan. (4) Sekretaris Utama berdasarkan disposisi dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan rancangan Peraturan Badan atau rancangan Keputusan Kepala Badan tersebut kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I pemrakarsa secara tertulis. (5) Ketentuan mengenai naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap naskah urgensi rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan yang diajukan di luar program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan.

BAB 1

Perencanaan Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG

Pasal 19

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG dilakukan dalam Prolegnas. (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka menengah dan prioritas tahunan. (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (4) Perencanaan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat mengajukan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan/atau bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan UNDANG-UNDANG yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (3) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Perencanaan penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dilakukan dalam suatu program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Perencanaan penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat mengajukan penyusunan rancangan PERATURAN PEMERINTAH di luar program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG atau putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam menyusun rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN. (4) Permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH. (5) Dalam hal memberikan izin Prakarsa penyusunan PERATURAN PEMERINTAH di luar daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, Kepala Badan melaporkan penyusunan rancangan PERATURAN PEMERINTAH tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 2

Perencanaan Penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 21

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dilakukan dalam suatu program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Perencanaan penyusunan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat mengajukan penyusunan rancangan PERATURAN PEMERINTAH di luar program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG atau putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam menyusun rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN. (4) Permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PERATURAN PEMERINTAH. (5) Dalam hal memberikan izin Prakarsa penyusunan PERATURAN PEMERINTAH di luar daftar perencanaan program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH, Kepala Badan melaporkan penyusunan rancangan PERATURAN PEMERINTAH tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan PRESIDEN dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (2) Perencanaan penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam hal perencanaan program penyusunan Peraturan PRESIDEN dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Kepala Badan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN. (2) Dalam hal memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan PRESIDEN untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Kepala Badan melaporkan usul penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat mengajukan penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN di luar program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (2) Rancangan Peraturan PRESIDEN dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, atau putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN. (4) Permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan PRESIDEN. (5) Dalam hal memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan di luar daftar perencanaan Program Penyusunan Peraturan PRESIDEN, Kepala Badan melaporkan penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN bersifat mendesak yang ditentukan oleh PRESIDEN, Kepala Badan secara serta-merta dapat langsung melakukan penyusunan rancangan Peraturan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. (2) Hasil penyusunan rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan kepada PRESIDEN untuk ditetapkan.

BAB 3

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN

Pasal 23

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan PRESIDEN dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (2) Perencanaan penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam hal perencanaan program penyusunan Peraturan PRESIDEN dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Kepala Badan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN. (2) Dalam hal memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan PRESIDEN untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, Kepala Badan melaporkan usul penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Badan dapat mengajukan penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN di luar program penyusunan Peraturan PRESIDEN. (2) Rancangan Peraturan PRESIDEN dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, atau putusan Mahkamah Agung. (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN. (4) Permohonan izin Prakarsa kepada PRESIDEN disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan PRESIDEN. (5) Dalam hal memberikan izin Prakarsa penyusunan Peraturan di luar daftar perencanaan Program Penyusunan Peraturan PRESIDEN, Kepala Badan melaporkan penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN tersebut kepada menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN bersifat mendesak yang ditentukan oleh PRESIDEN, Kepala Badan secara serta-merta dapat langsung melakukan penyusunan rancangan Peraturan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. (2) Hasil penyusunan rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan kepada PRESIDEN untuk ditetapkan.

BAB Ketiga

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan

Pasal 27

Koreksi

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan. (2) Keputusan Kepala Badan yang dimasukkan ke dalam program penyusunan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang memenuhi kriteria: a. diperintahkan dalam UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Keputusan PRESIDEN, atau Peraturan Badan; dan/atau b. bukan MENETAPKAN urusan terkait keuangan, kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan barang milik negara, pembentukan panitia/tim/ kelompok kerja. (3) Program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari pimpinan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Pimpinan Unit Kerja Eselon I menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Utama untuk diteruskan kepada Kepala Biro Organsasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Sekretariat Utama. (5) Kepala Biro Organsasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengoordinasikan program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan di lingkungan Badan Pangan Nasional dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 28

(1) Program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat: a. daftar judul rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan; b. pokok materi muatan rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan; dan c. target penyelesaian. (2) Program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan merupakan acuan dalam penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Usulan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan yang diajukan dalam program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan, yang telah dilakukan penyusunan dengan Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Sekretariat Utama pada tahun berjalan tetapi belum selesai, dapat diusulkan kembali dalam program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan pada tahun berikutnya. (4) Program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan. (5) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan, dilakukan dalam batas waktu paling lambat bulan Agustus.

Pasal 29

(1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam mengusulkan program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan, disertai dengan naskah urgensi. (2) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pendahuluan yang terdiri atas: 1. latar belakang; 2. identifikasi masalah; dan 3. sasaran yang akan diwujudkan. b. materi yang akan diatur; c. data dukung; dan d. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain.

Pasal 30

(1) Dalam keadaan tertentu, penyusunan rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan dapat diajukan di luar program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan, dengan ketentuan materi muatannya, meliputi: a. melaksanakan kebijakan Kepala Badan; b. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; c. melaksanakan kebijakan nasional di bidang Pangan; dan/atau d. berdasarkan putusan Mahkamah Agung. (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Kepala Badan disertai dengan naskah urgensi. (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan izin Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan disposisi kepada Sekretaris Utama berupa persetujuan atau penolakan terhadap usulan rancangan Peraturan Badan atau rancangan Keputusan Kepala Badan yang diajukan. (4) Sekretaris Utama berdasarkan disposisi dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan rancangan Peraturan Badan atau rancangan Keputusan Kepala Badan tersebut kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I pemrakarsa secara tertulis. (5) Ketentuan mengenai naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap naskah urgensi rancangan Peraturan Badan dan rancangan Keputusan Kepala Badan yang diajukan di luar program penyusunan Peraturan Badan dan Keputusan Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 29 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB 1

BAB 2