KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2000 tentang SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

KEPPRES Nomor 60 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Pengendalian Pemerintahan mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada PRESIDEN selaku Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara, terutama dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta tugas-tugas lain yang ditentukan oleh PRESIDEN.

Pasal 3

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Sekretariat Pengendalian Pemerintahan terdiri dari : a. Deputi Bidang Pemerintahan; b. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan; c. Deputi Bidang Perencanaan dan Administrasi; d. Staf Ahli.

Pasal 5

Koreksi

Deputi Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dalam menyelenggarakan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada PRESIDEN dalam memantau dan mengevaluasi pengambilan kebijakan pemerintah, serta pengendalian pelaksanaannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Deputi Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan data yang diperlukan oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan guna membantu PRESIDEN dalam pengendalian pelaksanaan keputusan pemerintah, serta pengkajian kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan industrai, politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat; b. pemantauan dan pengkajian kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan industri, politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat, serta pengendalian pelaksanaannya; c. koordinasi timbal balik dengan lembaga pemerintah dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 7

Deputi Bidang Pemerintah terdiri dari : a. Asisten Deputi Urusan Ekonomi, Keuangan dan Industri; b. Asisten Deputi Urusan Politik dan Keamanan; c. Asisten Deputi Urusan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dalam memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan berkaitan dengan pemantauan dan pengkajian pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan data yang diperlukan PRESIDEN dalam pengendalian pelaksanaan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan kemasyarakatan; b. penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta lembaga pemerintah lainnya; c. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan hubungan internasional; d. pemantauan, pelaporan, dan pengkajian pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan.

Pasal 10

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan terdiri dari : a. Asisten Deputi Urusan Hubungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; b. Asisten Deputi Urusan Hubungan Kemasyarakatan; c. Asisten Deputi Urusan Hubungan Internasional.

Pasal 11

Deputi Bidang Perencanaan dan Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dalam perencanaan dan analisis permasalahan kebijakan pemerintahan, serta memberikan pelayanan administrasi umum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perencanaan dan Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan data yang diperlukan oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan; b. penyelenggaraan perencanaan dan program di lingkungan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan; c. penyelenggaraan analisis kebijakan PRESIDEN dalam penyelenggaraan pemerintahan; d. pelayanan administrasi dan keuangan, serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Sekretariat Pengendalian Pemerintahan.

Pasal 13

Deputi Bidang Perencanaan dan Administrasi terdiri dari : a. Biro Perencanaan dan Analisis; b. Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Pasal 14

(1) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dalam melaksanakan pengkajian, penyampaian hasil pemikiran dan saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Sekretaris Pengendalian Pemerintahan maupun atas prakarsa sendiri. (2) staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 15

(1) Masing-masing Asisten Deputi sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) Analis Kebijakan sesuai dengan beban kerja. (2) Masing-masing Biro sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Bagian sesuai beban kerja. (3) Pada Biro tertentu dapat ditunjuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi Biro yang bersangkutan. (4) Masing-masing Bagian sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Subbagian sesuai beban kerja.

Pasal 16

Analis Kebijakan mempunyai tugas membentuk Asisten Deputi dalam menyiapkan bahan perumusan dan analis serta kajian sesuai dengan bidang tugas Asisten Deputi masing-masing.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya yang ditunjuk oleh Sekretaris Pengendalian Pemerintahan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administrasi dibina oleh Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Pasal 19

Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris Pengendalian Pemerintahan dapat membentuk beberapa kelompok kerja.

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2000 tentang SEKRETARIAT PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 3

BAB I

Pasal 1

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB Ketujuh

Pasal 16

BAB Kedelapan

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesembilan

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34