KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang BADAN PENGENDALI BIMAS

KEPPRES Nomor 5 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Bimas adalah Bimbingan Massal, yang merupakan perangkat terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian disertai penyediaan paket sarana peningkatan produksi komoditi pertanian melalui intensifikasi. 2. Program Bimas adalah program peningkatan produksi dengan sistem Bimas. 3. Badan Pengendali Bimas adalah wadah koordinasi penyelenggaraan Bimas yang bersifat non struktural. 4. Tim Ahli adalah Kelompok tenaga ahli yang membantu Pimpinan Badan Pengendali Bimas dalam pelaksanaan tugasnya. 5. Tim Teknis adalah suatu Tim kerja yang bersifat non struktural terdiri dari pejabatpejabat teknis yang membantu Sekretaris Badan Pengendali Bimas dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Satuan Pembina Bimas Propinsi adalah wadah koordinasi pembinaan Bimas di tingkat Propinsi. 7. Pembina Harian Bimas Propinsi adalah pelaksana tugas koordinasi sehari-hari pembinaan Bimas di tingkat Propinsi. 8. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten adalah wadah koordinasi pelaksanaan Bimas di tingkat Kabupaten. 9. Pelaksana Harian Bimas Kabupaten adalah pelaksana koordinasi sehari-hari kegiatan operasional Bimas di tingkat Kabupaten. 10. Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan adalah satuan tugas penggerak pelaksanaan Bimas di tingkat Kecamatan. 11. Satuan Pelaksana Bimas Desa adalah satuan tugas penggerak pelaksanaan Bimas di tingkat Desa.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Susunan organisasi Badan terdiri dari: a. Ketua : Menteri Pertanian, merangkap anggota; b. Wakil Ketua : Menteri Muda Pertanian, merangkap anggota; c. Sekretaris : 1. Sekretaris Badan, merangkap anggota; 2.Wakil Sekretaris Badan, merangkap anggota; d. Anggota : 1. Direktur Jenderal anggota Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Pertanian ; 2. Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian; 3. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian; 4. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian; 5. Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum; 6. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Departemen Koperasi; 7. Direktur Jenderal Moneter, Departemen Keuangan; 8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; 9. Asisten III Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan; 10. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Depertemen Dalam Negeri 11. Direktur Jenderal Penerangan Umum, Departemen Penerangan; 12. Kepala Badan Pendidikkan dan Latihan Pertanian, Departemen Pertanian; 13. Kepala Badan Peneliti an dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian; 14. Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar, Departemen Perindustrian; 15. Wakil Kepala Badan Urusan Logistik; 16. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Sekretariat Negara; 17. Direktur Perkreditan, Bank INDONESIA; 18. Direktur Utama Bank Rakyat INDONESIA; 19. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Departemen Kehutanan; 20. Kepala Biro Pusat Statistik; 21. Sekretaris Dewan Gula INDONESIA; 22. Pejabat-pejabat lain nya yang mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan operasional Bimas. (2) Ketua dan Wakil Ketua selaku pimpinan Badan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dibantu oleh sebuah Sekretariat Badan yang berada di lingkungan Departemen Pertanian. (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan jabatan setingkat dengan eselon Ia, dan dibantu seorang Wakil Sekretaris yang merupakan Jabatan setingkat dengan Eselon Ib. (3) Sekretariat Badan terdiri dari : a. Biro Tata Usaha; b. Biro Perencanaan; c. Biro Sarana, Kredit dan Permodalan; d. Biro Monitoring Program Intensifikasi Wilayah I; e. Biro Monitoring Program Intensifikasi Wilayah II. (4) Biro-biro dalam Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang merupakan jabatan setingkat Eselon IIa. (5) Perincian perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara. (6) Sekretaris dan Wakil Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PRESIDEN. (7) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Badan melalui Sekretaris Badan. (8) Wakil Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 5

(1) Kepada Pimpinan Badan diperbantukan beberapa tenaga ahli yang terdiri dari para cendekiawan/tenaga ahli yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. (2) Kepada Sekretaris Badan diperbantukan Tim Teknis yang terdiri dari beberapa pejabat dan/atau tenaga teknis dari instansi yang mempunyai kaitan kerja dengan Bimas yang dirunjuk oleh Menteri Pertanian atas usul Sekretaris Badan.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas Badan, di daerah dibentuk: a. Satuan Pembina Bimas Propinsi; b. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten; c. Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan; d. Satuan Pelaksana Bimas Desa.

Pasal 7

(1) Satuan Pembina Bimas Propinsi selaku koordinator pembinaan Bimas di tingkat Propinsi dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selaku Ketua. (2) Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : a. Musyawarah Pembina Bimas Propinsi, yang terdiri dari: 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua; 2. Para pejabat dari instansi tingkat Propinsi yang ditetapkan sebagai anggota oleh Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi sesuai dengan petunjuk Ketua Badan. b. Pembina Harian Bimas Propinsi,terdiri dari : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian sebagai Ketua; 2. Para pejabat dari Dinas Daerah Tingkat I/ instansi yang mempunyai kaitan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan Bimas yang ditetapkan sebagai anggota oleh Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian; 3. Sekretariat Pembina Harian Bimas Propinsi yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pertanian dipimpin oleh Sekretaris yang diangkat oleh Menteri atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian dalam jabatan eselon IIIa. (3) Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan.

Pasal 8

(1) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten selaku koordinator pelaksanaan Bimas di tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua. (2) Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: a. Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten terdiri dari : 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua; 2. Para Pejabat dari Dinas/Instansi tingkat Kabupaten yang ditetapkan sebagai anggota oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Propinsi. b. Pelaksana Harian Bimas Kabupaten terdiri dari : 1. Kepala Dinas Tingkat II/Pejabat lingkup pertanian yang ditetapkan sebagai Ketua oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. 2. Para Pejabat dari Dinas/Instansi yang mempunyai kaitan operasional dalam pelaksanaan Bimas yang ditetapkan sebagai anggota oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten atas usul Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten; 3. Sekretariat Pelaksana Harian Bimas Kabupaten yang satuan administrasi pangkalnya berada pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan dipimpin oleh Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi atas usul Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten. (3) Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.

Pasal 9

(1) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan adalah penggerak operasional Bimas di tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat selaku Ketua. (2) Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas yang memimpin pertanian tanaman pangan di Kecamatan, sebagai Wakil Ketua, dan para anggota yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. (3) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 10

(1) Satuan Pelaksana Bimas Desa selaku pembimbing operasional Bimas di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa selaku Ketua. (2) Ketua Satuan Pelaksana Bimas Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pamong Tani Desa, sebagai Wakil Ketua dan anggotaanggota yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan. (3) Satuan Pelaksana Bimas Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Koreksi

Badan Pengendali Bimas mempunyai tugas,wewenang, dan tanggung jawab dalam : a. menyiapkan rencana program penyelenggaraan Bimas berdasarkan kebijaksanaan umum di bidang peningkatan produksi komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas; b. menyiapkan rencana kebutuhan dan alokasi dana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program Bimas; c. merumuskan dan menyiapkan saran-saran tentang kebijaksanaan umum pemerintah dalam meningkatkan produksi komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas; d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan proram Bimas; e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mengatasi persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program Bimas; f. menampung aspirasi masyarakat dan menggiatkan partisipasi dalam pelaksanaan program Bimas; g. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah dan organisasi swasta yang mempunyai hubungan dan berkepentingan dengan produksi padi, jagung, kedelai dan tebu rakyat; h. memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada Satuan Pembina Bimas Propinsi.

Pasal 12

Sekretariat Badan mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab : a. mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh administrasi Badan; b. mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok Badan; c. melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan peralatan/perlengkapan Sekretariat Badan; d. melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program Bimas; e. melakukan koordinasi dan pemantauan penyaluran kredit, sarana produksi dan permodalan dalam rangka kebijaksanaan peningkatan produksi melalui program Bimas; f. mempersiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk Ketua Badan; g. melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan program Bimas.

Pasal 13

(1) Tim Ahli mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penelaahan masalah-masalah dalam usaha peningkatan produksi dengan program Bimas berdasarkan keahlian atas petunjuk Ketua Badan. (2) Tim Teknis mempunyai tugas, wewenang dan tanggung-jawab memberikan saran-saran aspek teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat Badan sesuai dengan petunjuk dan instruksi Sekretaris Badan.

Pasal 14

(1) Musyawarah Pembina Bimas Propinsi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawa dalam : a. menerapkan kebijaksanaan Pemerintah (Badan Pengendali Bimas) dalam bidang peningkatan produksi komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas berikut proyek-proyek lain di daerah yang dapat menunjang pelaksanaan program Bimas; b. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan pembinaan program Bimas; c. menyusun dan merumuskan penggunaan dana/ anggaran pusat maupun daerah dalam peningkatan produksi komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas berikut proyek-proyek lain di daerah yang dapat menunjang pelaksanaan program Bimas. (2) Pembina Harian Bimas Propinsi mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam: a. melaksanakan kebijaksanaan produksi komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas yang telah ditetapkan ; b. mengatur dan membina kerjasama serta mengintegrasikan dan menyinkronkan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program Bimas di tingkat Propinsi; c. mempersiapkan rencana operasional terperinci tingkat propinsi dan Kabupaten untuk tiap musim tanam sesuai dengan kebijaksanaan regional yang telah ditetapkan; d. memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program Bimas; e. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Bimas di Kabupaten, Kecamatan dan Desa termasuk penyaluran kredit dan sarana produksi; f. memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada Pelaksana Harian Bimas Kabupaten serta Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Desa; g. mempersiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi; h. menyampaikan saran-saran perumusan kebijaksanaan regional kepada Musyawarah Pembina Bimas Propinsi; i. menampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bimas.

Pasal 15

(1) Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam : a. menjabarkan perincian kebijaksanaan produksi komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas ke dalam program Bimas tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Musyawarah Pembina Bimas Propinsi; b. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan pelaksanaan program Bimas; c. mengkoordinasikan dan mennyinkronkan penggunaan dana/anggaran Pusat maupun Daerah yang dapat menunjang pelaksanaan program Bimas. (2) Pelaksana Harian Bimas Kabupaten mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam : a. melaksanakan kebijaksanaaan program Bimas yang telah ditetapkan; b. mengatur dan membina kerjasama antar instansi maupun pihak swasta yang mendukung pelaksanaan program Bimas; c. mempersiapkan rencana terperinci tiap musim tanam di tingkat Kabupaten; d. memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program Bimas; e. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Bimas dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan; f. mengkoordinasikan dan memantau penyaluran sarana produksi serta realisasi dan pengembalian kredit; g. mempersiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten; h. menyampaikan saran-saran kebijaksanaan lokal pelaksanaan program Bimas kepada Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten; i. menampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bimas.

Pasal 16

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan/Desa mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam: a. melaksanakan kerjasama antar instansi maupun swasta yang mendukung pelaksanaan program Bimas; b. mengkoordinasikan penyiapan rencana terperinci tiap musim tanam untuk Kecamatan/ Desa; c. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bimas; d. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Bimas dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan; e. mengikuti jalannya penyaluran sarana produksi serta realisasi dan pengembalian kredit di Kecamatan/Desa; f. menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelakanaan program Bimas di tingkat Kecamatan/Desa; g. menyampaikan saran-saran perbaikan mengenai pelaksanaan program Bimas di Kecamatan/Desa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Koreksi

(1) Badan mengadakan rapat-rapat pleno dan rapat-rapat khusus yang bersifat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk : a. membahas perumusan kebijaksanaan operasional dan program Bimas yang telah disiapkan oleh Sekretariat Badan; b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan dan program Bimas; c. membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan program Bimas; d. mengambil keputusankeputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan program Bimas. (2) Rapat Pleno Badan dipimpin oleh Ketua Badan untuk membahas kebijaksanaan umum peningkatan komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas dan dihadiri oleh Wakil Ketua serta anggota Badan. Apabila dianggap perlu, Ketua dapat mengundang Menteri/Pejabat lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Bimas. (3) Wakil Ketua Badan mengadakan rapat-rapat khusus, untuk menentukan sasaran-sasaran kebijaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan, serta pertemuan-pertemuan teknis lainnya bidang komodi pertanian yang termasuk dalam program Bimas dengan para anggota Badan serta instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan program Bimas. Rapat-rapat tersebut diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu kali sebulan. (4) Kehadiran anggota dalam rapat Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila seorang anggota Badan karena suatu hal berhalangan hadir, maka harus ditunjuk pejabat yang mewakilinya dengan mandat penuh.

Pasal 18

(1) Semua unsur Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Sekretariat Badan, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokok. (2) Sekretaris Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Badan.

Pasal 19

(1) Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan, serta wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan. (2) Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 20

(1) Satuan Pembina Bimas Propinsi mengadakan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan dalam mengambil keputusannya wajib memperhatikan saran serta petunjuk yang diberikan oleh pimpinan Badan. (2) Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional dari Ketua Pembina Bimas Propinsi. (3) Ketua Pembina Bimas Harian Propinsi menyampaikan Laporan Berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas, baik yang bersifat phisik maupun keuangan serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi dengan tembusan kepada Ketua Badan. (4) Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.

Pasal 21

(1) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten mengadakan rapat-rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan dalam mengambil keputusannya wajib memperhatikan petunjuk Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi. (2) Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasianal Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dan Petunjuk-petunjuk teknis Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi. (3) Ketua Pelaksana harian Bimas Kabupaten menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas, baik yang bersifat pisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi. (4) Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 22

(1) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dan petunjuk teknis Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten. (2) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas, baik yang bersifat pisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi, kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. (3) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 23

(1) Satuan Pelaksana Bimas Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional dan teknis Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan. (2) Satuan Pelaksana Bimas Desa menyampaikan laporan dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas baik yang bersifat pisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan. (3) Satuan Pelaksana Bimas Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang BADAN PENGENDALI BIMAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26