KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1999 tentang SEKRETARIAT PRESIDEN

KEPPRES Nomor 149 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Sekretariat PRESIDEN bertugas memberikan dukungan staf dan pelayananan administrasi sehari-hari kepada dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional, terutama dalam pemberian dukungan administrasi dan pelayanan kerumahtanggan, keprotokolan, kewartawanan, dan keuangan, serta tugas-tugas lain yang ditentukan oleh PRESIDEN.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Koreksi

Sekretariat PRESIDEN terdiri dari: 1. Asisten Sekretaris PRESIDEN: a. Asisten Sekretaris PRESIDEN Urusan Administrasi dan Keuangan; b. Asisten Sekretaris PRESIDEN Urusan Umum. 2. Biro: a. Biro Protokol; b. Biro Pers dan Media; c. Biro Umum; d. Biro Administrasi Istana-istana.

Pasal 4

Koreksi

(1) Sekretaris PRESIDEN dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris PRESIDEN. (2) Tugas Wakil Sekretaris PRESIDEN diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris PRESIDEN.

Pasal 5

Asisten Sekretaris PRESIDEN Urusan Administrasi dan Keuangan bertugas membantu Sekretaris PRESIDEN dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi dan keuangan Sekretariat PRESIDEN, mengkoordinasi kegiatan pemberian dukungan staf, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris PRESIDEN.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Sekretaris PRESIDEN Urusan Administrasi dan Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Asisten, yaitu: a. Pembantu Asisten Bidang Administrasi; b. Pembantu Asisten Bidang Keuangan; c. Pembantu Asisten Bidang Umum dan Pelaporan.

Pasal 7

Asisten Sekretaris Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris PRESIDEN dalam melaksanakan pengumpulan bahan dan data, analisa dan laporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Sekretaris PRESIDEN Urusan Umum dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Asisten, yaitu: a. Pembantu Asisten Bidang Pengumpulan Bahan dan Data; b. Pembantu Asisten Bidang Analisa dan Laporan; c. Pembantu Asisten Bidang Pemantauan.

Pasal 9

Biro Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan keprotokolan PRESIDEN.

Pasal 10

Biro Pres dan Media dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertugas membantu Sekretaris PRESIDEN dalam melaksanakan peliputan, publikasi, pendokumentasian, pengaturan media massa, dan penyediaan berbagai informasi baik dari dalam maupun luar negeri serta penyiapan keterangan pers dan pembertaan media massa.

Pasal 11

Biro Umum dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan, serta urusan ketertiban dan keamanan dalam di lingkungan Sekretariat PRESIDEN.

Pasal 12

Biro Administrasi Istana-istana dipimpin oleh sorang Kepala Biro dan bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, pengurusan, pembinaan dan perawatan bangguna serta pengembangan Istana-istana PRESIDEN.

Pasal 13

(1) Biro-biro dibagi dalam Bagian-bagian dan Istana-istana, Bagian dan Istana-istana dibagi dalam Sub-sub Bagian. (2) Pembantu Asisten dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf Pembantu Asisten. (3) Dalam melaksanakan tugas: a. Wakil Sekretaris PRESIDEN, Asisten Sekretaris PRESIDEN dan Kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris PRESIDEN; b. Pembantu Asisten bertanggung jawab kepada Asisten; c. Kepala Bagian dan Kepala Istana bertanggung jawab kepada Kepala Biro; d. Staf Pembantu Asisten bertanggung jawab kepada Pembantu Asisten; e. Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian/Kepala Istana.

Pasal 14

Penjabaran lebih lanjut organisasi satuan kerja dalam susunan organisasi Sekretariat PRESIDEN, uraian tugas, kewenangan dan tata kerja yang lebih rinci, ditetapkan Sekretaris PRESIDEN setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1999 tentang SEKRETARIAT PRESIDEN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20