Peraturan Menteri (PERMEN)
18.198 peraturan
PERMEN Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERMEN Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
PERMEN Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
PERMEN Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
PERMEN Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017
PERMEN Nomor 09-prt-m-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 09-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Mekanisme Sewa
PERMEN Nomor 09-permentan-ot-110-3-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 09-permentan-ot-110-3-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
PERMEN Nomor 09-per-m-kukm-xii-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 09-per-m-kukm-xii-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018
PERMEN Nomor 09-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 09-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah
PERMEN Nomor 09-m-dag-per-2-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 09-m-dag-per-2-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
PERMEN Nomor 09 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
PERMEN Nomor 08-prt-m-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 08-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan
PERMEN Nomor 08-permentan-kr-100-3-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 08-permentan-kr-100-3-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa di Pusat Logistik Berikat
PERMEN Nomor 08-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 08-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian
PERMEN Nomor 08-m-dag-per-2-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 08-m-dag-per-2-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
PERMEN Nomor 08 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan
PERMEN Nomor 07-prt-m-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 07-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERMEN Nomor 07-permentan-pp-200-3-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 07-permentan-pp-200-3-2017 Tahun 2017 tentang Penyerapan Gabah di Luar Kualitas Dalam Rangka Penugasan Pemerintah
PERMEN Nomor 07-per-m-kukm-vi-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 07-per-m-kukm-vi-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Publik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PERMEN Nomor 07-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 07-m-ind-per-3-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah