PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 09-permentan-ot-110-3-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

PERMEN Nomor 09-permentan-ot-110-3-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan melakukan Penyesuaian/Inpassing, terdiri atas: a. Penyuluh Pertanian; b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; c. Pengawas Benih Tanaman; d. Medik Veteriner; e. Paramedik Veteriner; f. Pengawas Bibit Ternak; g. Pengawas Mutu Pakan; h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; i. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan j. Analis Ketahanan Pangan. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan perpanjangan Penyesuaian/Inpassing mulai tanggal 1 Oktober 2017.

Pasal 5

(1) Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut: a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pertanian sesuai jenis jabatan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. Pejabat pimpinan tinggi, admistrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan didudukinya; atau d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya dan belum diberhentikan dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi. (2) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kedudukan dalam jabatan/pangkat paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional untuk Penyesuaian/Inpassing berdasarkan angka kredit kumulatif. (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing. (3) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki. (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang 2 (dua) tahun setelah surat keputusan Penyesuaian/Inpassing PNS yang bersangkutan ditetapkan.

BAB Ketiga

Syarat

Pasal 6

Koreksi

(1) Persyaratan Penyesuaian/Inpassing PNS pada Jabatan Fungsional keterampilan, sebagai berikut: a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/ Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana. 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas. (2) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing pada Jabatan Fungsional keahlian, sebagai berikut: a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana. 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas. 3) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya. 4) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. (3) Batas usia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f merupakan batas usia pada saat PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 7

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Pasal 9

Koreksi

(1) Pejabat yang MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing: a. Direktur Jenderal Tanaman Pangan MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Benih Tanaman; b. Direktur Jenderal Perkebunan MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi jabatan Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan; d. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi jabatan Penyuluh Pertanian; e. Kepala Badan Ketahanan Pangan MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, dan Analis Ketahanan Pangan; dan f. Kepala Badan Karantina Pertanian MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner di lingkungan Badan Karantina Pertanian. (2) Dalam MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penguji. (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji. (4) Tim Penguji dan Sekretariat Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

PNS dilingkungan Kementerian Pertanian yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: a. surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan yang menyatakan: 1. yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif; dan 2. memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. b. fotokopi keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 11

PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: a. surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; b. surat pernyataan kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menyatakan: 1. yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif; dan 2. memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. c. fotokopi keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; d. fotokopi keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai kebutuhan Pejabat Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki. e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 12

(1) Sekretariat Tim Penguji mengumumkan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi melalui website www.pertanian.go.id. (2) Usulan peserta Uji Kompetensi disampaikan kepada Sekretariat Tim Penguji dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11. (3) Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta Uji Kompetensi dan mengumumkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi melalui website www.pertanian.go.id. (4) Sekretariat Tim Penguji menginformasikan lokasi dan jadwal Uji Kompetensi melalui website www.pertanian.go.id.

Pasal 13

(1) Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan standar Kompetensi Jabatan Fungsional. (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Jabatan Fungsional keterampilan dilakukan dengan pembobotan penilaian untuk jenjang Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia sebagai berikut: a. pilihan ganda sebanyak 50% (lima puluh persen); dan b. wawancara sebanyak 50% (lima puluh persen). (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Jabatan Fungsional keahlian dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut: a. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda, sebagai berikut: 1) pilihan ganda sebanyak 40% (empat puluh persen); dan 2) wawancara sebanyak 60% (enam puluh persen). b. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Madya, sebagai berikut: 1) essai sebanyak 30% (tiga puluh persen); 2) presentasi makalah sebanyak 30% (tiga puluh persen); dan 3) diskusi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen). c. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Utama, sebagai berikut: 1) presentasi makalah sebanyak 20% (dua puluh persen); 2) diskusi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen); dan 3) rekomendasi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen).

Pasal 15

(1) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memperoleh nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam). (2) Hasil Uji Kompetensi ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji. (3) Tim Penguji menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk ditetapkan dengan tembusan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian. (4) Hasil Uji Kompetensi diumumkan melalui website www.pertanian.go.id dan disampaikan secara tertulis kepada unit kerja pengusul. (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk surat keterangan lulus Uji Kompetensi.

Pasal 16

Penetapan peserta Uji Kompetensi sampai dengan penetapan hasil Uji Kompetensi paling lambat 2 (dua) bulan.

Pasal 17

(1) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan untuk PNS di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota. (2) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 18

(1) Surat keterangan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing. (2) Surat keterangan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Penetapan peserta Uji Kompetensi sampai dengan penetapan hasil Uji Kompetensi paling lambat 2 (dua) bulan.

Peraturan Menteri Nomor 09-permentan-ot-110-3-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19