PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 07-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 07-prt-m-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku berlaku untuk seluruh Pegawai yang meliputi: a. pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil; dan b. PPNPNS. (2) Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan b. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (3) PPNPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b. staf khusus; c. tenaga ahli; dan d. konsultan individual, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 5

Pegawai harus melaksanakan nilai dasar sebagai berikut: a. visioner, yaitu melaksanakan tugas untuk tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara, serta memberikan makna dalam setiap kegiatan; b. integritas, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, konsisten, disiplin, berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; c. profesional, yaitu melaksanakan tugas perumusan kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, sesuai dan patuh dengan prosedur, bersungguh- sungguh, mandiri serta memiliki komitmen terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang optimal dan menghindari pertentangan kepentingan; d. tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, memiliki sikap militan dan dapat diandalkan, patuh terhadap sistem, transparan dalam setiap perbuatan serta dapat dipercaya; dan e. melayani, yaitu melaksanakan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik, peduli terhadap para pemangku kepentingan serta berempati dan memberikan solusi.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Pegawai harus melaksanakan Kode Perilaku yang meliputi: a. mengembangkan perencanaan terpadu dan antisipatif yang berbasis kewilayahan; b. tidak melakukan pertemuan dengan mitra kerjasecara individual di tempat yang tidak semestinya; c. berpakaian rapih sebagai perwujudan rasa hormat; d. melaporkan kepada pimpinan ketika meninggalkan tempat tugas; e. kerja sama dan meningkatkan hubungan jejaring kerja baik internal maupun dengan pemangku kepentingan; dan f. Proaktif ketika melihat kerusakan infrastruktur dan fasilitas fisik. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Kode Etik

Pasal 6

Koreksi

(1) Pegawai harus melaksanakan Kode Etik yang meliputi: a. menyusun strategi dan langkah taktis untuk menjamin tercapainya hasil yang akurat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; b. memperhatikan implikasi dari berbagai aspek (teknologi, hukum/regulasi, sosial-budaya, ekonomi, dan pasar) terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas; c. menunjukkan komitmen dan loyalitas kepada institusi melalui kerja nyata dan kontribusi penciptaan nilai yang signifikan; d. melaporkan kepada pihak yang berwenang segala bentuk penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang ditemukan dalam berbagai proses pelaksanaan pekerjaan; e. menjaga kepercayaan dengan selalu mempertahankan sikap dan perilaku yang positif yang dapat menjadi panutan bagi rekan sejawat; f. menindaklanjuti pengaduan terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. bekerja dengan akurat dan optimal demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan; h. bertanggung jawab sepenuhnya atas keseluruhan proses serta capaian hasil dari tugas yang dilaksanakan; i. menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menunjukkan konsistensi dan persistensi yang tinggi dalam menjalankan tugas, komitmen, dan/atau keputusan yang telah disepakati bersama; k. menyelesaikan tugas dan melakukan manajemen waktu dan sumber daya dengan cara yang paling efisien dan paling efektif untuk mendapatkan hasil terbaik; l. meningkatkan kapabilitas dan kompetensi secara berkelanjutan agar dapat selalu memberi hasil yang optimal, dalam setiap tugas yang ditangani; m. melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan; n. memberikan kontribusi nyata untuk institusi pada jabatan, sesuai dengan tugas, dan fungsinya; o. membuka akses publik mengenai informasi dan data bidang PUPR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; p. mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana telekomunikasi pesawat seluler; dan q. memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan. (2) Dalam pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dilarang: a. melakukan pekerjaan tanpa didahului suatu proses konsultasi dan koordinasi dengan para pimpinan dan pihak terkait di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kecuali dalam kondisi darurat; b. mengabaikan pengaduan terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap infrastruktur dan fasilitas fisik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ditemui di lapangan; c. meminta dan menerima pemberian/hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyalahgunakan wewenang yang diberikan dengan alasan apapun termasuk yang bertujuan untuk menguntungkan, baik diri sendiri maupun pihaktertentu; e. bertindak individualistis dan enggan bekerja sama; f. mengakui dan/atau mengambil keuntungan dari hasil kerja orang lain dengan tidak semestinya sebagai hasil kerja pribadi; g. menunjukkan sikap arogansi dan egosektoral di internal dan eksternal organisasi; h. membuka data/informasi yang bersifat rahasia milik organisasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari yang berwenang; i. memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan narkotika, serta obat-obatan terlarang; dan/atau j. melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, dan norma kesusilaan, serta tindakan tidak terpuji lainnya. (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun, berhenti, atau mutasi harus menyerahkan setiap dokumen dan/atau peralatan kantor berupa yang dipergunakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB IV

DEWAN KODE ETIK

Pasal 9

Koreksi

(1) Dewan Kode Etik dibentuk secara ad hoc oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setiap terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. (2) Pembentukan Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setingkat dan/atau pejabat fungsional utama; b. pejabat pimpinan tinggi madya, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat, pejabat administrator, dan/atau pejabat fungsional madya; dan c. pejabat pimpinan tinggi pratama, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh pejabat pengawas atau setingkat, pejabat fungional muda, pejabat fungsional pratama, pejabat fungsional terampil dan pelaksana baik Pegawai negeri sipil maupun non Pegawai negeri sipil.

Pasal 10

(1) Keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Dewan Kode Etik berjumlah ganjil. (3) Jabatan dan pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah atau setingkat dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa. (4) Unsur-unsur keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas: a. atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan; b. pejabat pembina kepegawaian; dan c. pejabat lain yang berwenang.

Pasal 11

(1) Dewan Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. (2) Apabila Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan Kode Perilaku tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Dewan Kode Etik melakukan pemanggilan kedua dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama. (3) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang sah, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, sehingga Dewan Kode Etik MEMUTUSKAN Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral

Pasal 12

(1) Dewan Kode Etik mengambil keputusan setelah memriksa dan memberi kesempatan kepada Pegawaiyang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan klarifikasi dan keterangan yang selanjutnya dituangkan dalm berita acara pemeriksaan (2) Pemeriksaan oleh Dewan Kode Etik dilakukan secara tertutup. (3) Keputusan dewan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Keputusan Dewan Kode Etik untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.

Pasal 13

(1) Dewan Kode Etik menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Pejabat yang Berwenang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan. (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Apabila berdarsarkan pemeriksaan Dewan Kode Etik, Pegawai yang diduga melakuan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terbukti bersalah, dewan Kode Etik menyampaikan surat pemberitahuan berisi rekomendasi kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan tersebut diterbitkan. (4) Dalam hal pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku masih diperlukan tindak lanjut, penyelesaian diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Sekretaris Jenderal

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenai sanksi moral dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPNPNS yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenai sanksi moral dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penyampaian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara tertutup. (2) Penyampaian sanksi secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 16

Pegawai yang dikenai sanksi harus melaksanakan sanksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan pengenaan sanksi disampaikan.

Pasal 17

Format surat berupa: a. surat perintah melakukan pemeriksaan; b. surat panggilan; c. berita acara pemeriksaan Dewan Kode Etik; d. laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan perilaku Pegawai; dan e. keputusan menteri PUPR tentang pemberian sanksi moral, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 07-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19