PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 09-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Mekanisme Sewa

PERMEN Nomor 09-prt-m-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemilihan Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memilih Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS melalui mekanisme Sewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMN SDA serta pertimbangan permohonan Sewa yang paling menguntungkan Negara.

Pasal 3

BAB 1

Pengumuman Pemilihan, Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, dan Pemasukan Dokumen Prakualifikasi

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengumuman pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditayangkan serentak melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kerja. (2) Selain ditayangkan serentak melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman pemilihan dapat dimuat dalam media cetak. (3) Pengambilan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dimulai sejak tanggal pengumuman ditayangkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. (4) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10

(1) Dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Panitia Pemilihan dan disetujui oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. (2) Dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. pengumuman prakualifikasi; b. jadwal waktu prakualifikasi; c. ketentuan umum; d. formulir isian prakualifikasi yang terdiri atas: 1. formulir A yang berisi surat permohonan; 2. formulir B yang berisi data administrasi; 3. formulir C yang berisi data pengalaman perusahaan; 4. formulir D yang berisi data keuangan tahunan; 5. formulir E yang berisi data bank dan akuntan publik; dan 6. formulir F yang berisi pakta integritas. e. adendum jika diperlukan. (3) Dalam hal peserta pemilihan merupakan badan hukum berbentuk koperasi, dokumen mengenai data keuangan tahunan serta data bank dan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dikecualikan dan diganti dengan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 11

(1) Evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menilai kemampuan dan kualifikasi Peserta Pemilihan. (2) Evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap semua aplikasi dokumen prakualifikasi yang diterima oleh Panitia Pemilihan. (3) Evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan kriteria dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen prakualifikasi. (4) Evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yang terdiri atas: a. evaluasi dokumen administrasi; dan b. evaluasi kemampuan keuangan dan pengalaman.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat kekurangan, kesalahan data dan/atau informasi dalam aplikasi dokumen prakualifikasi, Panitia Pemilihan meminta Peserta Pemilihan untuk: a. melengkapi aplikasi dokumen prakualifikasi; b. mengklarifikasi aplikasi dokumen prakualifikasi; dan/atau c. memperbaiki aplikasi dokumen prakualifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan. (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Peserta Pemilihan tidak melengkapi aplikasi dokumen prakualifikasi, tidak mengklarifikasi aplikasi dokumen prakualifikasi, dan/atau tidak memperbaiki aplikasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Pemilihan dinyatakan gugur. (3) Dalam hal diperlukan Panitia Pemilihan dapat meminta konfirmasi mengenai kebenaran data dan/atau informasi dalam aplikasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak terkait.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil evaluasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pemilihan MENETAPKAN: a. Peserta Pemilihan yang lengkap administrasinya; dan b. Peserta Pemilihan yang tidak lengkap administrasinya. (2) Peserta Pemilihan yang lengkap administrasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan lulus. (3) Peserta pemilihan yang tidak lengkap administrasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan gugur.

Pasal 15

(1) Dalam hal Peserta Pemilihan dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan dan pengalaman terhadap Peserta Pemilihan. (2) Dalam hal Peserta Pemilihan merupakan Badan Usaha berbentuk konsorsium dan dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan evaluasi terhadap kemampuan keuangan dan pengalaman terhadap masing-masing anggota konsorsium. (3) Evaluasi kemampuan keuangan dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menilai: a. aspek keuangan; dan b. aspek pengalaman. (4) Ketentuan mengenai penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Evaluasi Dokumen Prakualifikasi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

(1) Evaluasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan aplikasi dokumen prakualifikasi. (2) Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan aplikasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap formulir A sampai dengan formulir F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d yang telah dilengkapi dengan: a. surat permohonan yang di tandatangani oleh Peserta Pemilihan; b. lampiran surat permohonan yang berisi: 1. akta pendirian Badan Usaha berikut perubahannya; 2. struktur organisasi manajemen Badan Usaha termasuk susunan pemegang sahamnya; 3. kartu nomor pokok wajib pajak, kartu pengukuhan pengusaha kena pajak, dan bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir untuk Peserta Pemilihan atau anggota konsorsium yang berbentuk badan hukum INDONESIA; 4. surat pernyataan di atas materai bahwa Peserta Pemilihan tidak sedang terkait dengan permasalahan di pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; 5. surat pernyataan di atas materai bahwa peserta pemilihan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta tidak termasuk dalam daftar hitam debitur bermasalah; 6. surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang energi dan sumber daya mineral; 7. surat referensi bank yang diterbitkan oleh bank yang memiliki peringkat tidak kurang dari A yang dinilai oleh lembaga pemeringkat di INDONESIA yang diakui oleh Bank INDONESIA; 8. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan yang dapat berupa surat dukungan keuangan dari pemegang saham atau badan usaha afiliasi dengan melampirkan laporan keuangannya yang telah diaudit untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir; 9. rekening koran bank selama 3 (tiga) bulan terakhir; 10. pengalaman perusahaan; 11. data bank yang memberikan referensi bagi Peserta Pemilihan serta akuntan publik yang melakukan audit terhadap Peserta Pemilihan; dan 12. pakta integritas. (3) Dalam hal Peserta Pemilihan merupakan Badan Usaha berbentuk konsorsium, selain harus melengkapi lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Peserta Pemilihan juga harus melampirkan: a. akta perjanjian pembentukan konsorsium; b. surat pernyataan di atas materai tentang kebenaran dokumen yang diserahkan serta tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang di miliki; dan c. laporan keuangan semua anggota konsorsium.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

(1) Kesimpulan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan menjumlahkan nilai aspek keuangan dan nilai aspek pengalaman dari yang dibuat oleh setiap anggota Panitia Pemilihan. (2) Dalam hal Peserta Pemilihan merupakan Badan Usaha berbentuk konsorsium, kesimpulan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: a. penilaian terhadap aspek keuangan dan aspek pengalaman dilakukan terhadap masing-masing anggota konsorsium; b. penilaian terhadap aspek keuangan dilakukan dengan melihat porsi (sharing) rencana kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium di dalam Badan Usaha dan besaran investasi paket pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme sewa yang diminati; c. penilaian terhadap aspek pengalaman dilakukan tanpa melihat porsi (sharing) rencana kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium di dalam badan usaha dimana nilai aspek pengalaman diambil dari nilai tertinggi anggota konsorsium; d. nilai masing-masing anggota konsorsium dilakukan dengan menjumlahkan nilai aspek keuangan dan nilai aspek pengalaman tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan e. nilai konsorsium dihitung dari penjumlahan nilai masing-masing anggota dengan melakukan pembobotan berdasarkan porsi (sharing) rencana kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium di dalam Badan Usaha. (3) Dalam hal kesimpulan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh nilai paling sedikit sama dengan ambang kelulusan (passing grade) yang ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi, peserta pemilihan dinyatakan lulus.

BAB 3

Kesimpulan Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

(1) Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dibuat oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi. (2) Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hasil pelaksanaan prakualifikasi antara lain terdiri atas: a. tata cara evaluasi; b. rumus; c. kriteria; dan d. besaran yang digunakan sampai dengan penetapan kelulusan Peserta Pemilihan dalam tahap prakualifikasi. (3) Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan anggota panitia pemilihan, dengan jumlah penandatangan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan. (4) Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat: a. nama seluruh Peserta Pemilihan; b. metode evaluasi yang digunakan; c. aspek dan unsur yang dievaluasi; d. rumus yang digunakan; e. keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan prakualifikasi; dan f. daftar Peserta Pemilihan yang lulus pada tahap prakualifikasi.

BAB 6

Pengumuman Hasil Prakualifikasi

Pasal 19

Koreksi

(1) Berdasarkan penetapan hasil evaluasi prakualifikasi, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi. (2) Selain diumumkan melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan juga menyampaikan pengumuman hasil prakualifikasi melalui surat dan/atau faksimili kepada seluruh Peserta Pemilihan. (3) Pengumuman hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: a. nama Peserta Pemilihan yang mengikuti prakualifikasi; b. keputusan lulus atau tidak lulus setiap Peserta Pemilihan; dan c. jumlah Peserta Pemilihan yang lulus prakualifikasi untuk paket yang ditawarkan.

Pasal 20

(1) Sanggahan hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, diajukan secara tertulis oleh Peserta Pemilihan yang keberatan atas penetapan hasil prakualifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diumumkannya hasil prakualifikasi. (2) Surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (3) Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan jawaban atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima secara lengkap. (4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Sumber Daya Air tidak memberikan jawaban atas sanggahan sejak sanggahan diterima secara lengkap, Direktur Jenderal Sumber Daya Air dianggap menolak sanggahan. (5) Dalam hal diperlukan untuk menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Sumber Daya Air dapat meminta bukti isian dokumen prakualifikasi yang dipermasalahkan.

BAB 7

Sanggahan Hasil Prakualifikasi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

(1) Panitia Pemilihan mengesahkan hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j dalam hal: a. masa sanggah berakhir dan tidak ada sanggahan; b. sanggahan telah dijawab dan dinyatakan selesai; dan/atau c. sanggahan tidak diterima. (2) Dalam hal sanggahan diterima dan terjadi perubahan hasil prakualifikasi, Panitia Pemilihan mengesahkan hasil prakualifikasi yang telah diubah. (3) Dalam hal Peserta Pemilihan yang lulus prakualifikasi berjumlah lebih dari 1 (satu) peserta, Pemilihan dilanjutkan dengan tahapan seleksi. (4) Dalam hal Peserta Pemilihan yang lulus prakualifikasi hanya berjumlah 1 (satu) peserta, Pemilihan dilanjutkan dengan penunjukan langsung. (5) Dalam hal sampai dengan masa sanggah berakhir tidak terdapat sanggahan terhadap Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan lulus, Panitia Pemilihan membuat usulan daftar Peserta Pemilihan yang telah lulus seleksi untuk disahkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

BAB Ketiga

Seleksi

Pasal 22

Koreksi

(1) Berdasarkan daftar Peserta Pemilihan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Panitia Pemilihan memberikan undangan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a kepada Peserta Pemilihan yang dinyatakan lulus prakualifikasi. (2) Undangan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. tanggal dan tempat pengambilan dokumen seleksi; dan b. tanggal dan tempat pelaksanaan rapat penjelasan (aanwijzing). (3) Undangan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui: a. pos tercatat; b. jasa kurir; c. surat elektronik; dan/atau d. faksimili.

Pasal 23

(1) Peserta Pemilihan yang diundang untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus mengambil dokumen seleksi dan menyampaikan dokumen penawaran. (2) Pengambilan dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh: a. direktur utama atau pimpinan badan usaha; b. penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa; c. kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dengan membawa dokumen pendukung. (3) Dalam hal terdapat pihak lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan berhak menolak permintaan pengambilan dokumen seleksi. (4) Jangka waktu pengambilan dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya undangan seleksi kepada Peserta Pemilihan sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemasukan dokumen penawaran. (5) Dalam hal Peserta Pemilihan tidak mengambil dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peserta Pemilihan tidak dapat memasukkan dokumen penawaran.

Pasal 24

Dokumen seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit memuat: a. buku 1 ketentuan umum berisi: 1. Bab 1 instruksi kepada Peserta Pemilihan; 2. Bab II ketentuan perjanjian sewa BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur; 3. Bab III ketentuan teknis; dan 4. Bab IV syarat dan ketentuan aspek keuangan; b. buku 2 berisi uraian singkat tentang pemanfaatan BMN SDA untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS; dan c. buku 3 berisi addendum jika diperlukan.

BAB 1

Undangan Seleksi dan Pengambilan Dokumen Seleksi

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan (aanwijzing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b pada tempat dan pada waktu yang ditentukan dalam undangan seleksi. (2) Waktu dan/atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah sewaktu-waktu oleh Panitia Pemilihan. (3) Perubahan waktu dan/atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Pemilihan yang diundang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan rapat penjelasan. (4) Dalam hal Peserta Pemilihan atau perwakilannya tidak hadir dalam rapat penjelasan (aanwijzing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilihan tidak digugurkan. (5) Peserta Pemilihan atau perwakilannya yang tidak hadir dalam rapat penjelasan (aanwijzing) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah mengetahui dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku dalam dokumen seleksi. (6) Dalam rapat penjelasan (aanwijzing), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada Peserta Pemilihan paling sedikit mengenai: a. metode seleksi; b. cara penyampaian dokumen penawaran; c. dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; d. isi dokumen seleksi; e. ketentuan yang tercantum dalam perjanjian Sewa BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur; f. acara pembukaan dokumen penawaran; g. metode evaluasi; h. hal yang menggugurkan penawaran; dan i. besaran jaminan penawaran, masa berlaku jaminan penawaran, dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

Pasal 26

(1) Selain rapat penjelasan (aanwijzing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Panitia Pemilihan bersama Peserta Pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan. (2) Waktu dan tempat pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakanya peninjauan lapangan. (3) Seluruh biaya dan risiko yang timbul dalam pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh Peserta Pemilihan. (4) Dalam hal diperlukan Peserta Pemilihan dapat melakukan sendiri peninjauan lapangan tambahan pada lokasi BMN SDA yang akan dimanfaatkan untuk penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa. (5) Seluruh biaya dan risiko yang timbul dalam pelaksanaan peninjauan lapangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditanggung sendiri oleh Peserta Pemilihan. (6) Berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Peserta Pemilihan dapat mengajukan pertanyaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah peninjauan lapangan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan. (7) Berdasarkan pertanyaan Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan memberikan jawaban secara tertulis atas pertanyaan Peserta Pemilihan. (8) Pertanyaan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), diberikan oleh Panitia Pemilihan kepada seluruh Peserta Pemilihan yang mengikuti peninjauan lapangan.

Pasal 27

(1) Seluruh pertanyaan dan jawaban peserta pemilihan dan panitia pemilihan dalam rapat penjelasan (aanwijzing) dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak bersifat mengikat kecuali dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang secara hukum berhak untuk mewakili Peserta Pemilihan atau Panitia Pemilihan. (2) Pertanyaan, jawaban, penjelasan, dan/atau perubahan mengenai isi dari dokumen seleksi serta keterangan lain dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam berita acara penjelasan. (3) Berita acara penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan paling sedikit 1 (satu) wakil dari Peserta Pemilihan yang hadir. (4) Berita acara penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen seleksi. (5) Dalam hal tidak terdapat wakil dari Peserta Pemilihan yang hadir atau bersedia untuk menandatangani berita acara penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dapat menunjuk 2 (dua) orang saksi dari luar keanggotaan Panitia Pemilihan untuk menggantikan wakil dari Peserta Pemilihan. (6) Dalam hal terdapat hal baru, ketentuan baru, dan/atau perubahan yang penting dalam berita acara rapat penjelasan, Panitia Pemilihan harus menuangkannya kedalam addendum dokumen seleksi.

BAB 2

Penjelasan (Aanwijzing)

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

(1) Pemasukan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan sistem 1 (satu) sampul. (2) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. dokumen administrasi; b. proposal teknis; c. proposal finansial; d. data pengalaman badan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan e. jadwal keseluruhan pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme sewa. (3) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan oleh Peserta Pemilihan sesuai dengan alamat yang ditetapkan dalam dokumen seleksi. (4) Panitia Pemilihan dapat mengubah batas akhir pemasukan penawaran dengan mengeluarkan addendum dokumen seleksi. (5) Dengan diterbitkannya addendum dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), seluruh hak dan kewajiban panitia pemilihan dan peserta pemilihan yang semula mengikuti batas akhir sesuai ketentuan dalam dokumen seleksi berubah menjadi mengikuti batas akhir sesuai ketentuan dalam addendum dokumen seleksi. (6) Peserta pemilihan hanya dapat mengubah atau menarik dokumen penawaran dengan pemberitahuan secara tertulis kepada panitia pemilihan sebelum batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran sesuai ketentuan dalam dokumen seleksi. (7) Dalam hal dokumen penawaran disampaikan setelah jangka waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir, Panitia Pemilihan berwenang menolak semua dokumen penawaran dan/atau perubahan dokumen penawaran yang disampikan oleh peserta pemilihan. (8) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi milik panitia pemilihan sejak dokumen penawaran diterima oleh panitia pemilihan.

Pasal 29

(1) Panitia pemilihan menyediakan kotak atau tempat pemasukan dokumen penawaran. (2) Panitia pemilihan meneliti isi kotak atau tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk. (3) Dalam hal terdapat surat pengunduran diri yang dimasukkan ke dalam kotak atau tempat pemasukan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pengunduran diri dimaksud tidak dihitung.

Pasal 30

(1) Panitia pemilihan meminta kesediaan paling sedikit 2 (dua) wakil dari peserta pemilihan yang hadir sebagai saksi untuk melakukan pembukaan dokumen penawaran. (2) Dalam hal tidak terdapat saksi dari peserta pemilihan yang hadir, panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunda pembukaan kotak atau tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan panitia pemilihan. (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, wakil peserta pemilihan tidak ada yang hadir, pembukaan kotak atau tempat pemasukan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar keanggotaan panitia pemilihan yang ditunjuk oleh panitia pemilihan.

Pasal 31

(1) Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran dengan menunjukkan dan membacakan kelengkapan dokumen penawaran di hadapan peserta pemilihan. (2) Kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dokumen administrasi yang terdiri atas: 1. surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum perkiraan biaya investasi; 2. salinan jaminan penawaran yang aslinya wajib diserahkan peserta pemilihan kepada panitia pemilihansegera setelah dokumen penawaran dibuka dan dinyatakan diterima oleh panitia pemilihan; dan 3. surat pernyataan yang menyatakan apabila peserta pemilihan ditetapkan sebagai pemenang pemilihan, maka peserta pemilihan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk menyediakan keseluruhan biaya investasi yang diusulkan peserta pemilihan dalam dokumen penawaran; b. proposal teknis, proposal finansial, data pengalaman Badan Usaha di bidang ketenagalistrikan, dan jadwal keseluruhan pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme sewa. (3) Panitia Pemilihan tidak dapat menggugurkan penawaran pada waktu pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk yang terlambat memasukkan atau menyampaikan penawarannya. (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan membuat berita acara pemeriksaan penawaran. (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh: a. anggota panitia pemilihan yang hadir; b. 2 (dua) orang wakil peserta pemilihan yang sah; dan c. 2 (dua) orang wakil yang ditunjuk oleh para peserta pemilihan yang hadir.

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan kelengkapan dokumen penawaran dan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, Panitia Pemilihan harus membuat: a. berita acara penundaan pembukaan dokumen kelengkapan penawaran; dan b. berita acara pemeriksaan dokumen kelengkapan penawaran. (2) Berita acara penundaan pembukaan dokumen kelengkapan penawaran dan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat penyebab dan alasan penundaan. (3) Berita acara pembukaan kelengkapan dokumen penawaran dan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada wakil peserta pemilihan yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

BAB 3

Pemasukan Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, dan Pemeriksaan Dokumen Penawaran

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

(1) Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing - masing parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b. (2) Pembobotan masing-masing parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan dalam dokumen seleksi. (3) Ambang batas nilai kelulusan (passing grade) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 60 (enam puluh) dalam Dokumen Pemilihan. (4) Dalam hal panitia pemilihan menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen penawaran dengan dokumen seleksi dalam proses pemeriksaan dan penilaian dokumen penawaran, Peserta pemilihan dinyatakan gugur.

BAB 4

Evaluasi Dokumen Penawaran

Pasal 33

Koreksi

(1) Panitia pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d berdasarkan tata cara dan parameter yang ditetapkan dalam dokumen seleksi. (2) Parameter yang dievaluasi dalam dokumen penawaran antara lain: a. parameter administrasi (lulus atau gugur), meliputi: 1. surat penawaran harus mencantumkan masa berlaku penawaran dan perkiraan biaya investasi; 2. jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan: a) diterbitkan oleh bank sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam dokumen seleksi; b) masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen seleksi; c) nama peserta pemilihan sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran; d) besaran jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen seleksi; e) besaran jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f) nama pemilik jaminan penawaran dalam yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pemilik yang mengadakan pemilihan; g) paket pekerjaan yang dijaminkan sama dengan paket pemilihan yang dilakukan pemilihan; dan h) isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan 3. surat pernyataan yang menyatakan apabila Peserta Pemilihan ditetapkan sebagai pemenang pemilihan, Peserta Pemilihan bertanggung jawab untuk menyediakan keseluruhan biaya investasi yang diusulkan dan ditandatangani oleh pihak yang secara hukum berwenang mewakili peserta pemilihan; b. Paramater teknis, finansial, dan pengalaman badan usaha di bidang ketenagalistrikan, dengan total bobot 100% (seratus persen), meliputi: 1. proposal teknis, berupa studi yang menghasilkan: a) jangka waktu sewa BMN SDA dan infrastruktur terpasang yang dianalisa berdasarkan produksi listrik tahunan (Kwh), desain dasar infrastruktur PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS, spesifikasi teknis dan jadwal keseluruhan pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme sewa; dan b) kontribusi badan usaha terhadap kegiatan konservasi daerah aliran sungai, operasi dan pemeliharaan sumber daya air serta prasarananya; 2. proposal finansial, berupa studi yang menghasilkan biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur terpasang; dan 3. pengalaman Badan Usaha di bidang ketenagalistrikan. (3) Dalam hal jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dianggap kurang jelas dan/atau meragukan, panitia pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan pihak terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran. (4) Dalam hal peserta pemilihan merupakan badan usaha berbentuk konsorsium, peserta pemilihan membuat surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menyediakan keseluruhan biaya investasi yang diusulkan dan ditandatangani oleh pihak yang secara hukum berwenang mewakili peserta pemilihan.

Pasal 34

Pasal 35

(1) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil seleksi berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi dokumen seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34. (2) Berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. ketua panitia pemilihan; dan b. anggota Panitia Pemilihan dengan jumlah keseluruhan anggota panitia pemilihan penandatangan tidak kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota panitia pemilihan. (3) Berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. nama peserta pemilihan yang ikut dalam seleksi; b. metode evaluasi yang digunakan; c. rumus yang digunakan; d. keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan seleksi; e. tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta pemilihan yang lulus dan tidak lulus pada evaluasi dokumen seleksi; dan f. penetapan urutan dari calon pemenang, calon pemenang cadangan kesatu dan calon pemenang cadangan kedua jika ada. (4) Dalam hal tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, berita acara hasil seleksi harus mencantumkan pernyataan bahwa pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pemilihan ulang.

BAB 5

Berita Acara Hasil Seleksi

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

(1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil evaluasi seleksi kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk dilakukan penetapan hasil seleksi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. berita acara pembukaan dokumen penawaran; b. berita acara hasil seleksi; c. dokumen pendukung berupa: 1. dokumen seleksi beserta addendum bila ada; dan 2. dokumen penawaran dari calon pemenang pemilihan dan cadangan calon pemenang. d. penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. (3) Dalam hal terjadi keterlambatan untuk MENETAPKAN pemenang pemilihan yang mengakibatkan terlampauinya jangka waktu berlakunya dokumen penawaran dan/atau jaminan penawaran, panitia pemilihan melakukan konfirmasi kepada seluruh peserta pemilihan untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya dokumen penawaran dan/atau jaminan penawaran peserta pemilihan yang bersangkutan. (4) Dalam hal peserta pemilihan berkeberatan untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya dokumen penawaran dan/atau jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta pemilihan dianggap mengundurkan diri dan terhadap peserta pemilihan tersebut tidak dikenakan sanksi.

BAB 7

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 37

Koreksi

(1) Hasil seleksi diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pemilihan kepada para peserta pemilihan melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum. (2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada calon pemenang melalui surat.

Pasal 38

Koreksi

(1) Peserta pemilihan yang keberatan atas hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan hasil seleksi secara tertulis kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan terhadap penyimpangan prosedur seleksi dan harus dilengkapi dengan bukti terjadinya penyimpangan. (3) Penyimpangan prosedur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyalahgunaan wewenang oleh panitia pemilihan dan/atau pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan seleksi; b. penyimpangan pelaksanaan seleksi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi; atau c. terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme di antara peserta pemilihan dengan panitia pemilihan dan/atau pejabat yang berwenang; atau d. terdapat rekayasa pihak tertentu yang mengakibatkan pemilihan tidak adil, tidak terbuka, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat. (4) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (5) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh peserta pemilihan baik secara sendiri- sendiri maupun bersama dengan peserta pemilihan lain.

Pasal 39

(1) Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan jawaban atas semua sanggahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah sanggahan diterima secara lengkap. (2) Panitia pemilihan menyampaikan bahan yang berkaitan dengan sanggahan peserta pemilihan baik secara tertulis maupun lisan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagai pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan. (3) Dalam hal Direktur Jenderal Sumber Daya Air tidak memberikan jawaban atas sanggahan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Direktur Jenderal Sumber Daya Air dianggap menolak sanggahan.

BAB 8

Sanggahan Hasil Seleksi

Pasal 38

Koreksi

Pasal 39

Pasal 40

(1) Dalam hal masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berakhir dan tidak terdapat sanggahan hasil seleksi dari peserta pemilihan, panitia pemilihan mengusulkan secara tertulis penetapan calon badan usaha pemenang pemilihan sebagai badan usaha pemenang pemilihan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. (2) Dalam hal terdapat sanggahan hasil seleksi, Panitia pemilihan mengusulkan secara tertulis penetapan calon badan usaha pemenang pemilihan sebagai badan usaha pemenang pemilihan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air setelah sanggahan dijawab dan dinyatakan selesai dan/atau sanggahan dinyatakan tidak diterima. (3) Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN badan usaha pemenang pemilihan. (4) Badan usaha pemenang pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha pengembang pembangkit listrik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. (5) Dalam hal badan usaha pemenang pemilihan bukan merupakan badan usaha pengembang listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), badan usaha pemenang pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan harus membentuk Badan Usaha Pengembang Pembangkit Listrik. (6) Badan Usaha Pengembang Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diberikan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 41

(1) Dalam hal badan usaha pemenang pemilihan mengundurkan diri, penetapan badan usaha pemenang pemilihan dapat dialihkan kepada badan usaha pemenang pemilihan cadangan urutan pertama. (2) Dalam hal pemenang pemilihan dan pemenang pemilihan cadangan urutan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, jaminan penawarannya dicairkan dan menjadi milik negara.

Pasal 42

(1) Dalam hal terdapat badan usaha pemenang pemilihan cadangan urutan kedua, badan usaha pemenang pemilihan cadangan urutan pertama yang mengundurkan diri dialihkan kepada badan usaha pemenang urutan kedua. (2) Dalam hal pemenang pemilihan cadangan urutan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, jaminan penawarannya dicairkan dan menjadi milik negara.

Pasal 43

(1) Pengalihan badan usaha pemenang pemilihan kepada badan usaha pemenang pemilihan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air. (2) Badan usaha pemenang pemilihan, badan usaha pemenang pemilihan cadangan urutan pertama, atau badan usaha pemenang pemilihan cadangan urutan kedua yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pemilihan selama 2 (dua) tahun. (3) Panitia pemilihan mengembalikan jaminan penawaran kepada Peserta Pemilihan yang tidak menang dalam pemilihan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penetapan pemenang pemilihan.

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 17

Pasal 18

BAB 5

Pasal 18

Pasal 19

BAB 6

Pasal 19

Pasal 20

BAB 7

Pasal 20

Pasal 21

BAB 8

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 3

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB 4