Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pert…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Harga Patokan Ekspor, yang selanjutnya disingkat HPE, adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait; 2. Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi INDONESIA; 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) HPE atas Produk Pertambangan ditetapkan oleh Menteri secara periodik. (2) Menteri memberikan mandat penetapan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. (3) HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan Harga Ekspor oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan Bea Keluar.

Pasal 4

Koreksi

Penetapan HPE atas Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan kebutuhan dalam negeri; b. kelestarian sumber daya alam; c. stabilitas harga produk pertambangan hasil pengolahan di dalam negeri; dan/atau d. daya saing produk pertambangan hasil pengolahan yang diekspor.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penetapan HPE atas Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada: a. harga rata-rata tertinggi pada bursa internasional; b. harga rata-rata tertinggi Free On Board (FOB); c. harga rata-rata tertinggi yang berlaku di pasar dalam negeri; atau d. harga rata-rata tertinggi di negara pengimpor produk pertambangan hasil pengolahan. (2) Harga rata-rata tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata tertinggi selama periodik terakhir sebelum penetapan HPE. (3) Harga rata-rata tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari 10 (sepuluh) hari sebelum periodik berjalan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya periodik berjalan.

Pasal 6

Koreksi

(1) HPE atas Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh unsur Kementerian Perdagangan bersama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/badan teknis terkait yang tergabung dalam Tim Penetapan HPE. (3) Tim Penetapan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri. (4) Menteri memberikan mandat pembentukan Tim Penetapan HPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

Koreksi

(1) HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Penetapan HPE paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku HPE. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Penetapan HPE. (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penetapan HPE mengusulkan penetapan HPE kepada Menteri.

Pasal 8

Koreksi

Dalam hal belum ditetapkan HPE yang baru, HPE sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/2/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017 dan berakhir pada tanggal 11 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 21 Februari 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 09-m-dag-per-2-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10