PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMEN Nomor 1 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Izin Belajar adalah pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan. 3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Pimpinan Satuan Kerja adalah pimpinan pada suatu organisasi Eselon II atau pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan. 7. Pimpinan Unit Utama adalah pimpinan pada sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan, di lingkungan Kementerian Kesehatan. 8. Biro Kepegawaian adalah satuan kerja yang menyelengarakan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan. Inspektorat Jenderal Kemeterian Kesehatan

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

Koreksi

(1) PNS yang akan mengajukan Izin Belajar harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat kepada kepala Biro Kepegawaian untuk memberikan Izin Belajar.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS harus memenuhi persyaratan: a. masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS; b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; d. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat; e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan f. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan. (2) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Pimpinan Satuan Kerja masing-masing dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. bukti registrasi online Izin Belajar; b. surat pernyataan Izin Belajar bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); c. fotokopi keputusan pengangkatan PNS; d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir; e. fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT); f. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; g. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; h. surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dari pejabat/Pimpinan Satuan Kerja/unit kerja; i. surat keterangan pembagian tugas, bagi PNS yang bekerja shift; j. fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT); k. fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan; dan l. jadwal kuliah dari institusi pendidikan. (3) permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh formulir 1 terlampir (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf h, menggunakan contoh Formulir 2 dan Formulir 3 terlampir. (5) Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftar online secara mandiri melalui website Biro Kepegawaian. (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan.

Pasal 5

(1) Berdasarkan permohonan Izin Belajar dan dilampiri kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pimpinan Satuan Kerja membuat surat rekomendasi kepada: a. sekretaris unit utama untuk satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal, badan, dan inspektorat jenderal. b. kepala Biro Kepegawaian untuk satuan kerja di lingkungan sekretariat jenderal; atau (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan administrasi dan dilampiri dengan lembar checklist kelengkapan berkas. (3) Berdasarkan surat rekomendasi kepada sekretaris unit utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, unit utama membuat surat usulan kepada kepala biro kepegawaian. (4) Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan Izin Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi. (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh formulir 4 terlampir.

Pasal 6

(1) Program pendidikan dan institusi pendidikan yang dipilih PNS harus telah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan terakreditasi paling rendah B oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pada suatu daerah belum terdapat program studi tertentu dengan akreditasi B, PNS dapat memilih program studi dengan akreditasi C. (3) Dalam hal program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di luar domisili perguruan tinggi atau institusi pendidikan, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), program pendidikan yang diselenggarakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14