PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

PERMEN Nomor 1 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. 3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada unit Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada dibawahnya 4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja. 5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UAPB adalah unit akuntansi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Barang Milik Negara seluruh UAPPB-E1 yang berada dibawahnya. 6. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya. 7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara. 8. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebuat UAPKPB adalah unit akuntansi pada Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang untuk membantu mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara. 9. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Koreksi

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Unit Akuntansi Instansi dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT B. PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN STRUKTUR ORGANISASI UAPA, UAPPA E-1 DAN UAKPA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT B. PANJAITAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR KEPALA BIRO UMUM KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN ANALIS SAI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN AKUNTAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN STRUKTUR ORGANISASI UAPB DAN UAPPB E-1 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT B. PANJAITAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR KEPALA BIRO UMUM KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARPRAS ANALISIS PERLENGKAPAN PENGELOLA PBJ LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN STRUKTUR ORGANISASI UAKPB DAN UAPKPB KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT B. PANDJAITAN KEPALA BIRO UMUM KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARPRAS ANALISIS PERLENGKAPAN PEJABAT ESELON DISETMEN DAN KEDEPUTIAN PENGELOLA PBJ

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17