UUDRT

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

UUDRT Nomor 12 Tahun 1957

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

TENTANG PENGESAHAN

Article 9

(1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke I tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan PRESIDEN. (2) Peraturan retribusi daerah dari Daerah lainnya tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan. Pasal 10…

Article 10

(1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke I oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada PRESIDEN untuk mendapat pengesahan. (2) Peraturan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah lainnya dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I untuk mendapat pengesahan.

Article 11

(1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai: a. rancangan peraturan retribusi daerah dan surat-surat penjelasan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembicaraan dan penetapan peraturan retribusi daerah termaksud yang telah disahkan, satu dan lain menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri. (2) Dalam tempo 8 hari setelah diterima peraturan retribusi daerah yang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan, Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang menerimanya, memberi khabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang mengirimnya. Pasal 12…

Article 12

(1) Dalam tempo 3 bulan sesudah diterima peraturan retribusi daerah berhubung dengan permintaan pengesahan, diambil keputusan atas permintaan itu. (2) Tempo 3 bulan dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan 3 bulan, hal mana diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (3) Tentang keputusan mengenai pemberian pengesahan atas suatu peraturan retribusi daerah, diberi khabar kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, disertai peraturan retribusi daerah yang dibubuhi tanda pengesahan. (4) Apabila tidak diberi pengesahan, maka hal itu dengan menyebut alasan penolakan diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (5) Jika terhadap peraturan retribusi daerah yang dikirim untuk mendapat pengesahan, sesudah 6 bulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I yang bersangkutan tidak diambil keputusan oleh PRESIDEN atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke 1, maka peraturan retribusi daerah itu dianggap telah disahkan.

Article 13

Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke I setelah memberi pengesahan terhadap suatu peraturan retribusi daerah, memberi khabar kepada Menteri Dalam Negeri disertai selembar dari peraturan itu yang dibubuhi tanda pengesahan. BAB IV…