PP

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PP Nomor 96 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan aclalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalarn bentuk lepas atau padu. 3. Batubara aCalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bilumen padat, gambut, dan batuan aspal. 6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. s 7. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. 8. Perjanjian 8. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 10. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut ILIP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. 11. IzinPertambangan Ralryat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 12. lzin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Llsaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 13. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah tzin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 14. IUPK sebagai Kelanjutarr Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 15. lzin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. 16. lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan. 17. Penyelidikarr [Jmum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 18. Eksplorasi 18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomrs dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. 20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Perta.mbangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian .atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 21. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pert-ambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 22. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. 23. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak benrbah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. 24. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mrrtu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kenrurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk derrgan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. 25. Pengenrbangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mut-u Batubara dengan atau tanpa mengrrbah sifat fisik atau kirnia Batubara asal. 26. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batutrara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penveraharr. 27.Penjualan... 27. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk merrjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara. 28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 29. Badan lJsaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambarlgan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum INDONESIA yang kepemilikan sahamnya lOOo/o (seratus persen) dalam negeri. 31. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan. 33. Wilayah lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. 34. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral cian/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 35. Wilayah Pertambangan Ralryat, yang seianjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. 36. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. 37. Kopera.si adalah badan hukum yang didirikan oleh'orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 38. Masyarakat 38. Masyarakat adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan. 39. Rencana Kerja clan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, a.spek teknik, dan aspek lingkungan. 40. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA J,ang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik Irrdonesia Tahun 1945. 4t. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai lrnsur penyclenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 42. Menteri adaiah menteri yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Article 2

Correction

(1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut: a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya; b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadrnium, cesium, emas, galena, galium, germanium. hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moiibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium; c. Mineral bukari iogam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit, ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn , zeolit, dan zirkon; d. batuan d. batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, ka5ru t.erkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, ker:ikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut. (21 Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen. (3) Perubahan atas penggoiongan dan/atau penambahan kom.lditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA NASIONAL

Article 3

Correction

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional disusun dengan mentpertimbangkan: a. claya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut clata dan informasi geospasial dasar dan tematik: b.pelestarian... b. pelestarian lingkungan hidup; c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi; d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. tingkar- pertumbuhan ekonomi; f. prioritas pemberian komoditas tambang; g. jumlah darr luas WP; ' h. ketersediaan lahan Pertambangan; i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral arau Batr.rbara; dan j. ketersediaan sarana cian prasarana. (2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; b. strategi pengelolaan Mineral dan Batubara nasional; c. data potensi sumber daya dan cadangan Mineral dan Batubara; d. tuiuan dan target rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional; e. kelembagaan; dan f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Mineral dan Batubara nasional.

Article 4

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lirna) tahun. (2) Rencana pengelolaan Minera! dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara dalam rangka: a. penerbitan perizinan; b. pembinaan dan pengawasan; c. peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara; d. pengendalian prcduksi dan penjualan serta pengutamaan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam rregeri; e. penetapan e. penetapan target penerimaan negara; dan f. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi cian Pascatarrrbang.

Article 5

Peninjauan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dalam tral terdapat perubahan: a- kebijakan nasional di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau b. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

BAB IV

IZIN USAHA PER'I AMBANGAN

Article 9

Correction

(1) IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. perusahaan perseorangan. (21 Badan Usaha sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta. (3) Perusahaan . . (3) Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf' c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer. (41 Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional clan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing. (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) diberikan setelah mendapatkan WIUP. (6) Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

Article 10

(1) Pemegang iUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri. (21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan: a. telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data surnbrer daya dan cadangan; b. administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan c. menvampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi: a. surat permohonan; b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c. susunan pengurLls, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara eiektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b paling sedil<it meliputi: a. laporan akhir Eksplorasi; dan b. data sumher daya dan cadangan. (6) Data... PFIESIDEN t2- (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada aya-t (5) hurrrf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan. (71 Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi: a. laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi; dar:r b. bukti penempatan jaminan Reklamasi. (8) Persyaratan finansial sebagaimana. dimaksrrd pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. Pasal 1 1 (1) Dokumen terkait pihak lain yang menerima peminCahtanganan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. (21 Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nomor induk berusaha; dan b. prolil pihak lain yang menerima pemindahtanganan I UP. (3; Dokumen teknis sebagaimana. dimaksud pacia ayat (1) berupa: a. dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengembangan danlatau Pemanfaatan; atau b. dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan irrduk yang trergerak di bidang Fertambangan bagi perusahaan baru. (4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peratltran perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (5) Dokumen (5) Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Iaporan keuangan 3 (tiga) tahun rerakhir yang'telah diaudit oleh akuntan publik; atau b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.

Article 12

(1) IUP yang diberikan kepada BUMN, sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi Prodr-rksi dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP yang WIUP-nya akan dialihkan. (2) Kepernilikan saham BUMN pada Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terdilusi menjadi kurang dari 5lo/o (lima puluh satu persen). (3) Pengalihan sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Article 13

(1) Badan Usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saharn tanpa persetujuan Menteri. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit: a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan b. nremenuhi persrraratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. (3) Persyaratan administratrf sebagaimana dimaksud pada ayat (2l'huruf b paling sedikit- meliputi: a. surat permohonan; b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c. susunan peng'Jrus, daftar pemegang saham, dan daftar pernilik manfaat dari Badan Usaha. (4) Persyaratan PRES !OEN -t4- (41 Persyaratan administratrf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peratr.rran perundang-undangan. (5) Persyaraf.an teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. palirrg sedikit meliputi: a. laporan akhir Ekspl<irasi; dan b. data sumber daya dan cadangan. (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksucl pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan strrat perrryataan sumber daya dan cadangan. (71 Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada aya.t (21 truruf b, berapa surat pernyat-aan kesanggupan untuk rnematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. t (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meiiputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ' diaudit oleh akuntan publik; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. (9) Dalam hal pengaiihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran umum perdana di bursa saham INDONESIA, Badan Usaha pemegang ItIP wajib melaporkan kepada Menteri.

Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganarr IUP, pengalihan sebagian WIUP, dan pengalihan kepemilikan saham Badan Usaha pemegang IUP diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 15

IUP unttik kornoCitas batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, dan perusahaan perseorangan. Pasal 16. . . REPUBLIK !NDONESIA

Article 16

IUP diperoleh melalui tahapan: a. pemberian WIUP: dan b. pemberian IUP.

BAB Kesatu

Umum

Article 9

Correction

(1) IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan Usaha; b. Koperasi; atau c. perusahaan perseorangan. (21 Badan Usaha sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta. (3) Perusahaan . . (3) Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf' c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer. (41 Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional clan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing. (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) diberikan setelah mendapatkan WIUP. (6) Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

Article 10

(1) Pemegang iUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri. (21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan: a. telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data surnbrer daya dan cadangan; b. administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan c. menvampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi: a. surat permohonan; b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c. susunan pengurLls, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara eiektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b paling sedil<it meliputi: a. laporan akhir Eksplorasi; dan b. data sumher daya dan cadangan. (6) Data... PFIESIDEN t2- (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada aya-t (5) hurrrf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan. (71 Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi: a. laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi; dar:r b. bukti penempatan jaminan Reklamasi. (8) Persyaratan finansial sebagaimana. dimaksrrd pada ayat (21huruf b paling sedikit meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. Pasal 1 1 (1) Dokumen terkait pihak lain yang menerima peminCahtanganan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. (21 Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nomor induk berusaha; dan b. prolil pihak lain yang menerima pemindahtanganan I UP. (3; Dokumen teknis sebagaimana. dimaksud pacia ayat (1) berupa: a. dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengembangan danlatau Pemanfaatan; atau b. dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan irrduk yang trergerak di bidang Fertambangan bagi perusahaan baru. (4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peratltran perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (5) Dokumen (5) Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Iaporan keuangan 3 (tiga) tahun rerakhir yang'telah diaudit oleh akuntan publik; atau b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.

Article 12

(1) IUP yang diberikan kepada BUMN, sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi Prodr-rksi dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUP yang WIUP-nya akan dialihkan. (2) Kepernilikan saham BUMN pada Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terdilusi menjadi kurang dari 5lo/o (lima puluh satu persen). (3) Pengalihan sebagian WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Article 13

(1) Badan Usaha pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saharn tanpa persetujuan Menteri. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit: a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan b. nremenuhi persrraratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. (3) Persyaratan administratrf sebagaimana dimaksud pada ayat (2l'huruf b paling sedikit- meliputi: a. surat permohonan; b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c. susunan peng'Jrus, daftar pemegang saham, dan daftar pernilik manfaat dari Badan Usaha. (4) Persyaratan PRES !OEN -t4- (41 Persyaratan administratrf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peratr.rran perundang-undangan. (5) Persyaraf.an teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. palirrg sedikit meliputi: a. laporan akhir Ekspl<irasi; dan b. data sumber daya dan cadangan. (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksucl pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan strrat perrryataan sumber daya dan cadangan. (71 Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada aya.t (21 truruf b, berapa surat pernyat-aan kesanggupan untuk rnematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. t (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meiiputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ' diaudit oleh akuntan publik; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. (9) Dalam hal pengaiihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran umum perdana di bursa saham INDONESIA, Badan Usaha pemegang ItIP wajib melaporkan kepada Menteri.

Article 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganarr IUP, pengalihan sebagian WIUP, dan pengalihan kepemilikan saham Badan Usaha pemegang IUP diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 15

IUP unttik kornoCitas batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, dan perusahaan perseorangan. Pasal 16. . . REPUBLIK !NDONESIA

Article 16

IUP diperoleh melalui tahapan: a. pemberian WIUP: dan b. pemberian IUP.

BAB 1

Umum

Article 17

Correction

(1) WIUP terdiri atas: a. V/IUP Mineral radioaktif. b. WIUP Mineral logam; c. WIUP Batubara; d. WIUP lVlineral bukan logam; e. WIUP Minerai bukan logam jenis tertentu; dan f. WIUP batuan. (21 WIUP Mineral radioakt.if sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) WIUP Mineral logam scbagaimarra dimaksud pada ayat (1) huruf b dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf c diperoleh dengan cara lelang. (41 WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, rlan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Article 18

Pengusahaan dan pemanfaata.n ivlineral WIUP Mineral radioaktif' dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. radioaktif dalam sesuai dengan

Article 19

Dalam 1 (satu) WtlP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Article 20

(1) Sebelum dilakukan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal lT ayat (3), Menteri mengumumkan secara terbuka rencana pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. (21 Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan paling sedikit: a. dimuat dalam L (satu) m,edia cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; b. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi kementenan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang I\{ineral dan Batubara; dan/atau c. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.

Article 21

Article 23

(1) Prosedur lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang terdiri atas: a. tahap prakualifikasi; dan b. tahap kualifikasi. (21 Dalam tahap prakualifikasi sebagaimana oimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara nrelakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan adrninistratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial. (3) Dalam tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.

Article 24

Panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara h.*" melaksanakan prosedur lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat secara transparan dan akuntabel. Pasal25...

Article 25

(1) Hasil pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilaporkan oleh panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara kepada Menteri. {21 Menten berdasarkan laporan dari panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MENETAPKAN pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara. (3) Menteri rnemberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP Mineral l<lgam atau WIUP Batubara kepada pemenang lelang. (4) Pemenang lelang WIUP Mineral logam atau ,WIUP Batubara harus membayar seluruh nilai kompensasi data informasi sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) kerja sejak pengurnuman pemenang lelang.

Article 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP Mineral logarn atau WIUP Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB 2

Tata Cara Pemberian Wiiayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara

Article 20

Correction

(1) Sebelum dilakukan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal lT ayat (3), Menteri mengumumkan secara terbuka rencana pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. (21 Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan paling sedikit: a. dimuat dalam L (satu) m,edia cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional; b. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi kementenan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang I\{ineral dan Batubara; dan/atau c. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.

Article 21

(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Menteri rnembentuk panitla lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara. (21 Panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan gasal dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang. (3) Dalam i7- (3) Dalam keanggotaan panitia lelang WIUP Mineral logam atarr WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pacia ayat (2) dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah. Pasal'22 (1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batrrbara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ca.lon peserta lelang harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan c. finansial. (21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi: I nomor induk berusaha; 2. profil Badan Usaha; dan 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha. b. Koperasi, paling sedikit meliputi: 1. nomor induk berusaha; 2. profil Koperasi; dan 3. susunan pengurus dan daftar pemilik mantaat dari Koperasi. c. perusahaan perseorangan paling sedikit meliputi: 1 nomor induk berusaha; 2. profil perusahaan perseorangan; dan 3. susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari perusahaan perseorangan. (3) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pating sedikit meliputi: a. pengalaman Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan; b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidarrg Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengel<llaan lingkungan hidup; dan d. RKAB PRESIDEN d. RKAB Tahunan selama kegiatan Eksplorasi" (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akurrtan publik bagi perusahaan baru; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang clalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumurnan pemenang lelang.

Article 23

(1) Prosedur lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang terdiri atas: a. tahap prakualifikasi; dan b. tahap kualifikasi. (21 Dalam tahap prakualifikasi sebagaimana oimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara nrelakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan adrninistratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial. (3) Dalam tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.

Article 24

Panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara h.*" melaksanakan prosedur lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat secara transparan dan akuntabel. Pasal25...

Article 25

(1) Hasil pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilaporkan oleh panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara kepada Menteri. {21 Menten berdasarkan laporan dari panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MENETAPKAN pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara. (3) Menteri rnemberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP Mineral l<lgam atau WIUP Batubara kepada pemenang lelang. (4) Pemenang lelang WIUP Mineral logam atau ,WIUP Batubara harus membayar seluruh nilai kompensasi data informasi sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) kerja sejak pengurnuman pemenang lelang.

Article 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP Mineral logarn atau WIUP Batubara diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 27

(1) Untuk mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan, Badan Usaha-, Koperasi, atau perusahaan perseorangan mengaiukan permohonan wilayah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17 ayat. (4) kepada Menteri. (2) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. nomor induk berusaha; b. profil Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; c. susunan. c. susunan pengurus, d.aftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau penlsahaan perseorangan; d. dilengkapi dengan kcordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional; e. membayar hiaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta; dan f. persetujuan dari pemegang IUP/IUPK komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP/IUPK. (3) Dalam pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atatr WIUP batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang rnengajukan permohonan wilayah pertama dan merrrenuhi persyaratan. (41 Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari keda setelah diterinearlya permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas perrnohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) clisampaikan kepada pemohon wilayah disertai dengan penyerahan peta berikut batas dan koordinat WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan. (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pernohon wilayaLr.

BAB 1

Umum

Article 28

Correction

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan: a. Eksplorasi; dan b. Operasi Prodrrksi. (2) Tahap... (21 Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf a terdiri at-as kegiatan: a. Penvelidikan Umum; b. Eksplorasi; dan c. Studi Kelayakan. (3) Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan: a. Konstruksi; b. Penambangan; c. Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan d. Pengangkutan dan Penjualan.

Article 29

Correction

(1) Badan Usaha, Koperasi, atau perusaha.an perseorangan harus menyampaikan permohonan IUP kerlada Menteri setelah penetapan pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). (2) Apabila pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak rt€nlrornpaikan permohonan IUP kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (3) Dalam hal pemenang lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang. (41 Dalarn hal peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada aya'" (3) bersedia membayar kompensasi data informasi sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama, oitetapkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam ertau WIUP Batubara. (5) Menteri... -zz- (5) I\{enteri melakukan lelang ulang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara apabila peserta. lelang un:tan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada yang berminat.

Article 30

(1) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukarr logam jenis tertentu, atau WIUP batuan sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 27 ayat (S), dalam jangka u,aktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan permohonan IUP kepada Menteri. (21 Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menvampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap mengundurkan diri. (3) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseora.ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, telah dianggap mengundurkan diri, WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan menjadi wilayah terbr,rka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.

Article 31

IUP diberikan kepacia Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan setel.ah memenuhi persyaratan a. administratif' b. teknis; '' c. lingk-ungan; dan d. finansial. atau Pasai 32 (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi: a. untuk perrnohonan IUP komoditas Mineral logam atau IUP kornoditas Batubara berupa: 1. surat permchonan; 2. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan 3. susunan . ,)2 3. susunan penEJLrrus, daftar pemegang saharn, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data. b. untuk perrnohonan IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan berupa surat permohonan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksucl pada ayat (t) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi

Article 29

Correction

(1) Badan Usaha, Koperasi, atau perusaha.an perseorangan harus menyampaikan permohonan IUP kerlada Menteri setelah penetapan pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara diberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). (2) Apabila pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak rt€nlrornpaikan permohonan IUP kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (3) Dalam hal pemenang lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang. (41 Dalarn hal peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada aya'" (3) bersedia membayar kompensasi data informasi sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama, oitetapkan sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam ertau WIUP Batubara. (5) Menteri... -zz- (5) I\{enteri melakukan lelang ulang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara apabila peserta. lelang un:tan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada yang berminat.

Article 30

(1) Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukarr logam jenis tertentu, atau WIUP batuan sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 27 ayat (S), dalam jangka u,aktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan permohonan IUP kepada Menteri. (21 Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menvampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap mengundurkan diri. (3) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseora.ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, telah dianggap mengundurkan diri, WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan menjadi wilayah terbr,rka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.

Article 31

IUP diberikan kepacia Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan setel.ah memenuhi persyaratan a. administratif' b. teknis; '' c. lingk-ungan; dan d. finansial. atau Pasai 32 (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi: a. untuk perrnohonan IUP komoditas Mineral logam atau IUP kornoditas Batubara berupa: 1. surat permchonan; 2. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan 3. susunan . ,)2 3. susunan penEJLrrus, daftar pemegang saharn, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data. b. untuk perrnohonan IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan berupa surat permohonan. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksucl pada ayat (t) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Menteri rnembentuk panitla lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara. (21 Panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan gasal dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang. (3) Dalam i7- (3) Dalam keanggotaan panitia lelang WIUP Mineral logam atarr WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pacia ayat (2) dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah. Pasal'22 (1) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batrrbara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ca.lon peserta lelang harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan c. finansial. (21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk: a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi: I nomor induk berusaha; 2. profil Badan Usaha; dan 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha. b. Koperasi, paling sedikit meliputi: 1. nomor induk berusaha; 2. profil Koperasi; dan 3. susunan pengurus dan daftar pemilik mantaat dari Koperasi. c. perusahaan perseorangan paling sedikit meliputi: 1 nomor induk berusaha; 2. profil perusahaan perseorangan; dan 3. susunan pengurus dan daftar pemilik manfaat dari perusahaan perseorangan. (3) Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pating sedikit meliputi: a. pengalaman Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan; b. mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidarrg Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengel<llaan lingkungan hidup; dan d. RKAB PRESIDEN d. RKAB Tahunan selama kegiatan Eksplorasi" (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akurrtan publik bagi perusahaan baru; b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; c. menempatkan jaminan kesungguhan lelang clalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan d. surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumurnan pemenang lelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

Article 19

Article 19

BAB 1

Article 17

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 21

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 2

Article 20

Article 21

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB 3

Article 27

BAB Ketiga

Article 28

BAB 1

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB 2

Article 29

Article 30

Article 31

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

BAB 8

BAB 9

BAB V