Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

PP Nomor 49 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 36 Tahun 2O2L tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2O2l Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (kmbaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan l,embaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6899), diubah sebagai berikut: Penjelasan ayat (1) Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Article 4

Article II

Correction

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku: a. Upah minimum provinsi Tahun 2026 dah Upah minimum sektoral provinsi Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 24 Desember 2025; b. Upah minimum kabupaten lkota Tahun 2026 dan Upah minimum sektoral kabupaten/kota Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 24 Desember 2025; c. Upah minimum provinsi Tahun 2026, Upah minimum sektoral provinsi Tahttn 2026, Upah minimum kabupaten/kota Tahun 2026, dan Upah minimum sektoral kabupaten/kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2026; dan d. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak boleh bertentangan dengan kebljakan pengupahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 4. PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2 Agar _ 15_ Agar setiap orang memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 187 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan Hukum, ttd ttd Djaman I PIIESIDEN PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN UMUM Pemerintah Pusat MENETAPKAN kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu kebijakan pengupahan bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX[12O23, Pemerintah Pusat harus menyesuaikan beberapa ketentuan pengupahan khususnya yang terkait dengan Upah minimum, peran dewan pengupahan, serta struktur dan skala Upah. Pada dasarnya penetapan Upah minimum diarahkan menuju tingkat penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, oleh karenanya penyesuaian indeks tertentu yang disimbolkan dengan o pada formula penghitungan Upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Bunrh dan keluarganya. Indeks tertentu tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penetapan Upah minimum tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi makro, tetapi juga menjamin pemenuhan standar kehidupan yang layak. Dalam perumusan kebijakan pengupahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat juga perlu ditingkatkan keterlibatan dari dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah, sehingga kebijakan pengupahan yang ditetapkan benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi seluruh Pekerja/Buruh dan Pengusaha sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di masing-masing daerah. PERATURAN PEMERINTAH ini juga untuk memberikan fleksibilitas dan penghargaan terhadap sektor yang memiliki produktivitas, kinerja, dan kemampuan usaha yang lebih tinggi, termasuk dari aspek karakteristik dan risiko kerja yang berbeda sehingga Pekerja/Buruh di sektor tersebut dapat memperoleh Upah yang lebih baik. Selain aspek-aspek tersebut, penJrusunan struktur dan skala Upah juga menjadi bagian penting dari kebijakan. . . II. kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Struktur dan skala Upah merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam MENETAPKAN besaran Upah berdasarkan kemampuan Perusahaan dan produktivitas kerja, dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi Pekerja/Buruh. Penerapan struktur dan skala Upah yang objektif dan transparan diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas, menciptakan iklim kerja yang kondusif, serta meminimalkan kesenjangan Upah di dalam Perusahaan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap sebagian ketentuan yang ada dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 36 Tahun 2O21 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5l Tahun 2O23 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 36 Tahun 2O2L terfiang Pengupahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan pengupahan yang responsif terhadap perkembangan ekonomi dan hukum, sekaligus memastikan pemenuhan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak, serta menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan, harmonis, dan berkelanjutan. Perubahan pokok dalam ketentuan Upah minimum dalam PERATURAN PEMERINTAH ini antara lain terkait dengan indeks tertentu pada formula penghitungan Upah minimum, penambahan jenis Upah minimum yaitu Upah minimum sektoral, keterlibatan dewan pengupahan daerah dalam penetapan kebijakan pengupahan, serta optimalisasi fungsi struktur dan skala Upah. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Article I

Article 4

Article I

Article 4

Article 5

Article 21

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 34

Article 34A

Article 35

Article 35A

Article 35B

Article 35C

Article 35D

Article 35E

Article 35F

Article 35G

Article 35H

Article 35I

Article 35J

Article 49

Article 69

Article II

Article I

Article 2

Article 4

Article 5

Article 6

Article 21

Article 25

Article 26

Article 26A

Article 27

Article 28

Article 34

Article 34A

Article 35

Article 35A

Article 35B

Article 35C

Article 35D

Article 35E

Article 35F

Article 35G

Article 35H

Article 35I

Article 35J

Article 49

Article 69

Article 71

Article II